Beranda Pengaduan Lesson Learned PIM CFW di Makassar Ditolak dan Digugat Manfaat

CFW di Makassar Ditolak dan Digugat Manfaat

Program Kotaku Kotaku Sulawesi Selatan Sulsel Makassar BPM CFW LKM KSM Pengaduan PIM Comments (0) View (232)

Tanggal 23 Agustus 2021 menjadi titik balik pelaksanaan CFW disalah satu kelurahan di Kota Makassar, tepatnya kelurahan Malimongan Tua yang juga merupakan lokasi sasaran BDI tahun 2018. Sepertinya kelurahan ini tidak pernah lepas dari belengguh masalah. Berawal dari pemeriksaan Kejaksaan Negeri Makassar terkait pemanfaatan BPM Tahun 2018, berlanjut dengan penolakan Pimpinan Kolektif LKM Sejahtera terhadap CFW tahun 2021 karena masih trauma dan proses penyidikan di Kejari Makassar masih berlangsung dan dipenghujung pelaksanaan CFW terjadi protes yang mengatas namakan Komunitas RT RW Kelurangan Malimongan Tua.

Surat pengaduan disampaikan kepada PPK PKP Wilayah 1 Sulawesi Selatan dengan materi aduan “meminta kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan maladministrasi dan sekaligus menghentikan sementara proyek dana pemeliharaan kegiatan kotaku tahun 2021 hingga terbentuk KSM yang legal yang dipilih melalui musyawarah dengan melibatkan semua RT dan RW sekelurahan malimongan tua”. PPK kemudian meneruskan surat tersebut kepada Subproff CHU OSP 09 untuk difasilitasi penanganannya bersama TIM Korkot Makassar. Pengaduan ini masuk dalam sistem Pengelolaan Informasi dan Masalah Program Kotaku tertanggal 23 Agustus 2021, dengan nomor registrasi 010873710821.

Berbekal surat aduan dan instruksi PPK, atas persetujuan Team Leader OSP 09, maka Subproff CHU bersama TA FIC didampingi Tim Korkot melakukan rangkaian fasilitasi, sebagai berikut:
1. Rabu, Tanggal 25 Agustus 2021, Pertemuan di Kantor Lurah Malimongan Tua bersama OSP 9 (TA FIC, Sub CHU dan SUB FM) Tim Korkot, TIM Faskel, dan Lurah, Sekretrais Panitia Pemilu LKM Malimongan Tua
   Kesimpulan:
a. Pengaduan Masyarakat oleh Komunitas RT-TW ditujukan kepada Ombustman Tanggal 2 Agustus 2021 perihal maladministrasi proses pembentukan LKM dan KSM;
b. Pengaduan Masyarakat oleh Komunitas RT-RW ditujukan kepada PPK PKP Wilayah 1 perihal Pembentukan KSM pelaksana CFW dan meminta penghentian kegiatan CFW hingga terbentuknya KSM baru;
c. Mendengarkan keterangan lurah dan sekretaris panitia, berkaitan dengan proses pelaksanaan pemilihan LKM, pembentukan KSM, mekanisme perencanaan dan penyusunan dokumen teknis, proses pemberkasan, pencairan, dan pemanfaatan BPM CFW 2021;
d. Mendengarkan penjelasan pelaksanaan kegiatan CFW, perencanaan, dan realisasi serta administrasi kegiatan, hasil monitoring Tim Faskel dan Tim Korkot;
e. Berdasarkan informasi tersebut, disimpulkan sementara bahwa proses telah berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan, namun belum optimal pada proses pelibatan masyarakat, karena tidak memungkinkan mengumpulkan warga dalam jumlah banyak;
f. Kebijakan yang ditempuh BKM telah mendapat persetujuan lurah dan tidak menyalahi aturan kelembagaan BKM maupun mekanisme kegiatan;
g. KSM yang dibentuk oleh LKM bersama lurah dinilai layak untuk melaksanakan kegiatan CFW dengan pendampingan dari Tim fasilitator.

2. Jumat, Tanggal 27 Agustus 2021, Rapat Koordinasi Bersama PPK PKP, OSP 9 (Sub CHU dan SUB FM), Tim Korkot, Tim Faskel, dan KSM
a. PPK PKP mendengar penjelasan Tim Fasilitator berkaitan dengan pengaduan masyarakat dan status pelaksanaan kegiatan CFW serta administrasi pendukungnya;
b. Tim Faskel menjelaskan dan menginformasikan bahwa proses telah berjalan melalui fasilitasi lurah dan LKM khususnya dalam pembentukan KSM;
c. KSM telah melaksanakan kegiatan CFW sejak 12 Juni 2021 hingga 7 Agustus 2021 dan diadendum oleh LKM hingga 31 Agustus 2021, serta status kegiatan sudah hampir selesai, dana yang tersisa di rekening KSM adalah sisa pembayaran upah sebesar Rp. 27 Juta;
d. Tim Faskel diminta melengkapi dan membenahi administrasi dan dokumentasi kegiatan baik dari proses persiapan maupun pelaksanaan kegiatan CFW, dan menyerahkan kepada PPK PKP sebagai bahan klarifikasi Pengaduan Masyarakat yang masuk. Administrasi dan dokumentasi paling lambat diterima di OSP pada Senin tanggal 30 Agustus 2021;
e. Klarifikasi oleh PPK PKP kepada Pengadu akan disampaikan tertulis pada tanggal 31 Agustus 2021 dan difasilitasi oleh OSP 9 dan Tim Korkot.

3. Jumat, Tanggal 27 Agustus 2021, dilakukan kunjungan lapangan bersama PPK PKP, OSP 9, Tim Korkot, Tim Faskel, dan KSM 

Kegiatan dinilai baik, dengan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti diantaranya :
a. Aliran drainase agar diupayakan terkoneksi dengan saluran utama agar tidak menimbulkan genangan;
b. Sampah yang menumpuk diujung drainase, diangkat dan dibersihkan, meskipun kegiatan CFW telah selesai;
c. Mainhold yang telah diangkat agar dirapikan Kembali seperti semula, melakukan pembenahan dan perapian kegiatan sebelum dilakukan sertifikasi kegiatan;
d. Memasang Papan proyek kegiatan agar mudah dilihat oleh masyarakat, dipasang bersama media sosialisasi dan informasi yang telah dibuat oleh KSM;
e. Memperhatikan kelengkapan administrasi kegiatan dengan bukti-bukti yang otentik dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan CFW, senantiasa berkoordinasi dengan TIM Faskel, Tim Korkot, dan Lurah;
f. Kepada TIM Faskel agar membangun komunikasi yang baik kepada RW dan RT dilingkungan pelaksanaan kegiatan.

4. Sabtu, Tanggal 28 Agustus 2021, Pertemuan dengan Komunitas RT RW di Jl. Tarakan No. 1 (Kediaman Baharuddin), dihadiri oleh OSP (TA FIC dan Sub CHU), Korkot Makassar, SF, dan 5 orang dari Komunitas RT-RW
  
a. Penjelasan kembali oleh Baharuddin perihal pengaduan yang telah dilayangkan;
b. Kegiatan CFW telah ditolak oleh LKM sebelumnya karena proses penyidikan terhadap BDI Kotaku 2018 masih berlangsung, sehingga CFW berpotensi menimbulkan polemik baru;
c. Sebelum melakukan upaya persuratan kepada Ombudsman dan PPK PKP, yang bersangkutan telah melakukan upaya komunikasi kepada lurah, BKM namun belum mendapat jawaban yang memuaskan;
d. Pengadu tetap bertahan pada pendapatnya bahwa prosedur pembentukan KSM tidak sesuai, apalagi dengan menunjuk Nizar sebagai ketua KSM yang juga merupakan anak kandung dari Ketua LPM dan meminta kegiatan CFW dihentikan berapapun nilai dana yang belum terserap;
e. Mengharapkan kegiatan CFW dibagi ke semua RW dan RT sehingga semua menikmati bantuan tersebut;
f. Mempertanyakan usulan penutupan saluran drianase yang tidak ditindaklanjuti oleh KSM, padahan usulan itu memungkinkan untuk dilakukan;
g. Pelaksanaan kegiatan CFW tidak dikoordinasikan dengan ketua RW dan RT dilokasi kegiatan, baik oleh KSM maupun oleh Fasilitator kelurahan;
h. Meminta kepada OSP 09 dan PPK PKP untuk memediasi pertemuan dengan LKM dan KSM agar mendapat penjelasan.

Terhadap pertanyaan dan tanggapan diatas, Program Kotaku memberi penjelasan:
a. Bahwa kegiatan CFW tetap dilanjutkan, karena kegiatan CFW telah memasuki akhir pelaksanaan kegiatan;
b. Upaya mediasi akan dibicarakan dengan Lurah Malimongan Tua dan PPK PKP, dan akan diinformasikan segera;
c. Balasan kepada pengadu akan disampaikan tertulis oleh PPK PKP.

5. Sabtu, Tanggal 28 Agustus 2021 pukul 20.00, Rakor LKM bersama Lurah, LPM , BKM dan KSM dihadiri Tim Faskel dan Askot Korkot Makassar
  
a. Penjelasan oleh Ketua LPM dan Lurah terkait surat aduan kepada anggota LKM dan KSM;
b. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, lurah dan H. Kabai (Koordinator LKM Sejahtera) menjelaskan bahwa:
1. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 di adakan rembug di Kantor lurah terkait pembentukan dan atau penyepakatan anggota KSM yang pada saat itu di sepakati di ketuai oleh H. Yunus, akan tetapi H. Yunus tidak bersedia menjadi Ketua KSM.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2021 lurah meminta usulan dari H. Kabai terkait ketua KSM akan tetapi H. Kabai tidak memiliki usulan dan menyerahkan kepada Lurah karna menurut H. Kabai, lurah lebih tahu terkait warganya siapa yang pantas menjadi ketua KSM, maka dari Lurah mengusulkan Nezar sebagai ketua KSM dan mendapat persetujuan oleh LKM.
3. Bahwa LKM sepakat dan menyetujui KSM yang diketuai oleh saudara Nezar;
4. Mekanisme ini ditempuh karena kondisi Makassar pada saat itu dalam masa PPKM dan tidak dibenarkan mengumpulkan warga, sehingga proses pertemuan warga diwakili oleh LKM dan Lurah.

6. Senin, Tanggal 30 Agustus 2021, Pertemuan bersama Lurah dan LPM dihadiri OSP, Tim Korkot dan Faskel

7. Selasa Tanggal 31 Agustus, PPK PKP mengeluarkan surat balasan terhadap Pengaduan Masyarakat Tanggal 23 Agustus 2021 (terlampir) melalui surat Nomor : UM 02 01-CB29.4.4/2232 perihal Klarifikasi Pengaduan Masyarakat ditujukan kepada Komunitas RT-RW tanggal 31 Agustus 2021. Disampaikan secara langsung oleh Sub CHU dan Korkot Makassar pada tanggal 2 September 2021 pukul : 11.00 s.d. 13.30 Wita telah dilakukan pertemuan dgn Komunitas RT RW (Baharuddin dkk.) bertempat di Warkop As Zahra sebagai bagian dari rangkaian penangan masalah bersama tim Korkot makassar. Secara prinsip bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Korkot, OSP dan PPK telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan dan pemanfaatan BPM CFW di Kelurahan Malimongan Tua, sehingga aduan yang disampaiakn tidak ditemuakn maladministrasi maupun kelalaian di LKM maupun KSM.[Sulsel]

 


Penulis: Andi Asriadi Amir, Sub-Prof CHU OSP 09
Program Kotaku Provinsi Sulawesi Selatan

 


Editor: EPN

0 Komentar

Yang terkait