Beranda Warta Cerita Kolaborasi Multipihak Tuntaskan 83 Persen Kumuh Sulsel

Kolaborasi Multipihak Tuntaskan 83 Persen Kumuh Sulsel

Program Kotaku Kotaku Sulawesi Selatan Sulsel Forum PKP PKP Kumuh Kolaborasi Comments (0) View (242)

Penyelesaian penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2018 - 2021 memberikan hasil yang cukup baik dari total target luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh awal berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program KOTAKU 1.574,45 Ha telah berhasil dikurangi sebesar 1.238,05 Ha atau 78,63%.

Keberhasilan mengurangi luasan kumuh berdasarkan indiktaor kumuh yang tertuang di Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 di provinsi Sulawesi Selatan melalui berbagai sumber pendanaan diantaranya melalui intervensi Program KOTAKU melalui pendanaan BDI/BPM 2018 - 2021 dan kolaborasi multipihak telah memberikan pembelajaran berharga bagi semua pihak bahwa sesungguhnya penyelesaian perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibutuhkan keterlibatan multi pihak/stkaeholder baik pemerintah, masyarakat maupun kelompok peduli lainnya.

Dari total capaian pengurangan luasan kumuh 1.238,05 Ha, anggaran BDI/BPM Program KOTAKU berkonstribusi 209,32 Ha atau 17% dengan total anggaran Rp. 207.687.426.590 dan sumber pendanaan kolaborasi multi pihak telah berkonstribusi 1.028,73 Ha atau 83% dengan total anggaran 1.020.681.911.038 yang terbagi atas sumber pendanaan Central Government Rp. 609.891.811.900 dan Local Government Rp. 410.790.099.138.

Dari hasil analisa dengan menggunakan perhitungan analisa project cost diperoleh informasi bahwa penyelesaian perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan anggaran Rp. 992.180.718 per hektar. Hasil analisa ini akan memudahkan melakukan perhitungan estimasi kebutuhan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelesaian persoalan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh periode tahun 2018 - 2021 di provinsi Sulawesi Selatan masih membutuhkan kerja keras kedepan agar upaya penanganan permukiman kumuh bisa mencapai hasil yang lebih maksimal. Dengan keluarnya Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP lebih mempertegas bahwa sesungguhnya penyelesaian perumahan kumuh dan permukiman kumuh sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena pada hakekatnya persoalan permukiman tidak akan mampu diselesaikan pemerintah tanpa keterlibatan pihak lain.

Pokja PKP dan Forum PKP harus menjadi mitra yang sinergis dalam penyelesaian persoalan permukiman kumuh. Melalui Forum PKP diharapkan dapat membantu pemerintah dalam rangka memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah melalui Pokja PKP sehingga pemerintah dapat menyusun strategi yang tepat dan terukur dalam penyelesiaan persoalan permukiman kumuh khususnya di provinsi Sulawesi Selatan.

Melalui Forum PKP diharapkan mampu mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui pintu kolaborasi sehingga beban pemerintah dalam pendanaan penanganan permukiman kumuh dapat dikurangi. Selain keberadaan Forum PKP harapan terbesar juga diharapkan keterlibatan masyarakat melalui keaktifan dan keberfungsian kelembagaan KPP untuk terlibat dalam melakukan pemeliharaan aset infrastruktur yang telah dibangun sehingga infrastruktur yang telah terbangun pemanfaatannya lama dirasakan masyarakat.[Sulsel]

 


Penulis: Hasruddin, TA FIC OSP-9 dan Ahmad Rivai, Sub-Prof SIM OSP-9
Program Kotaku Provinsi Sulawesi Selatan

 


Editor: EPN

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Warta

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.