Beranda Warta Berita Pokja PKP Sulsel Evaluasi Penanganan Kumuh 2021

Pokja PKP Sulsel Evaluasi Penanganan Kumuh 2021

Program Kotaku Kotaku Sulawesi Selatan Sulsel PKP Pokja PKP Kumuh Kolaborasi Comments (0) View (311)

Sejak dikeluarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor: 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka antusiasme dan respon Pokja PKP dalam menjalankan peran dan fungsinya semakin baik. Respon Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan terhadap capaian pengurangan kumuh dimasing-masing kabupaten/kota telah menjadi bahan diskusi pada saat pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada tanggal 4 November 2021 di Ruang Rapat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh unsur Dinas Perumahan dan Permukiman, Bappeda 24 Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi terhadap capaian pengurangan kumuh basis kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan agar kedepan memudahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota dalam menyusun kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan, demikian disampaikan Ishak Amin Rusli, Kabid. Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Selatan selaku ketua penitia pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam arahan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal S. Suhaeb mengingatkan kepada semua peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan bahwa sesungguhnya penyelesaian persoalan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi tanggungjawab semua elemen bangsa sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1 bahwa " setia orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan linkgungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Oleh karena hal ini menjadi amanat UUD 1945 maka semua pihak wajib mengambil peran dalam penyelesaian persoalan perumahan kumuh dan permukiman kumuh khususnya yang berada di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa terkait penyelesaian persoalan permukiman kumuh juga menjadi mandat Sustainable Development Goals (SDG's) khususnya penyediaan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dalam rangka mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh yang dituangkan dalam pencapaian target 11 tentang Kota dan permukiman yang berkelanjutan yang menekankan pada aspek Sistem Perkotaan dan Permukiman khususnya tentang perumahan yang menekankan pada aspek luas bangunan, ketahanan bangunan, kepastian bermukim dan keterjangkauan terhadap kepemilikan bangunan hunian yang layak, aman dan sehat. Pada target 6 SDG's terkait pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi diharapkan sampai pada tahun 2030 semua masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh terpenuhi kebutuhan sanitasi air bersih yang layak.

Pada pelaksaaan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sulawesi Selatan, Team Leader Program KOTAKU OSP 9 Provinsi Sulawesi Selatan Kalla Manta ditunjuk sebagai narasumber tunggal diluar unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan penguatan kepada peserta yang dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bappeda 24 kabupaten/kota Se-Sulawesi Selatan.

Dalam paparan yang disampaikan Kalla Manta kembali mengingatkan kepada semua unsur yang terkait langsung dalam pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Bahwa sesungguhnya, penanganan permukiman sudah menjadi target pemerintah dan telah dituangkan dalam beberapa regulasi kebijakan perencanaan. Yang meliputi RPJPN Tahun 2005-2025 yaitu terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Kemudian RPJMN 2020-2024, yakni meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau.

Disisi lain penyelesiaan persoalan permukiman juga menjadi target pencapaian yang telah dituangkan dalam SDG's, khususnya pencapaian target 11.1 " Pada tahun 2030, memastikan akses seluruh lapisan masyarakat terhadap rumah yang layak, aman, dan terjangkau serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Kebijakan pemerintah pusat yang telah dituangkan dalam RPJPN 2020 - 2025 dan RPJMN 2020 - 2024 telah menjadi target pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi Prioritas Program Kerja Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RPJMD 2019 - 2023 terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Point 4 yaitu Fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh.

Team Leader OSP 9 Provinsi Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa pencapaian penanganan permukiman kumuh di Sulawei Selatan berdasarkan SK Tahun 2014 - 2016 dari target kumuh berdasarkan keputusan dan telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang berada di lokasi dampingan Program KOTAKU seluas 1.671,39 hektare. Kondisi itu telah difasilitasi penyelesaian persoalan permukiman kumuhnya berdasarkan indikator kumuh yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 dengan capaian 1.260,08 ha atau 75 persen dari total luasan kumuh awal melalui sumber pendanaan Program Kotaku dan kolaborasi.

Sedangkan berdasarkan surat keputusan Bupati/Walikota tahun 2020-2021 yang menjadi target luasan kumuh untuk ditangani sampai tahun 2024 yang menjadi lokasi dampingan Program KOTAKU total luasan kumuh 3.349,25 Ha telah diintervensi melalui sumber pendanaan program KOTAKU dan Kolaborasi sampai pada tahun 2021 dengan total luasan 398,29 ha. Target dan capaian penanganan kumuh di Provinsi Sulawesi Selatan sesungguhnya masih membutuhkan kerja keras semua pihak untuk berbuat bersama dan berperan setara guna mewujudkan permukiman yang layak huni di Sulsel, demikian penyampaian Kalla Manta diakhir pemaparan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Rapat Teknis terkait Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan yang akan merumuskan kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan dalam penyelesalain persoalan permukiman kumuh tahun 2022 dan merumuskan Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.[Sulsel]

 

 

Penulis: Hasruddin, TA FIC OSP-9
Program Kotaku Provinsi Sulawesi Selatan

 

 

Editor: EPN

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Warta

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.