Beranda Pengaduan Lesson Learned PIM Taat Pedoman, 'Bebaskan' Jerat Hukum Relawan Kaliwungu

Taat Pedoman, 'Bebaskan' Jerat Hukum Relawan Kaliwungu

Program Kotaku Kotaku Jawa Tengah Jateng Kabupaten Kudus Kudus PIM CFW PPK BKM LPJ Comments (0) View (296)

Akhir 2021 Program Kotaku pada kegiatan Cash For Work (CFW) Kabupaten Kudus telah selesai dengan pekerjaan fisik infrastruktur.  Pekerjaan kemudian dilanjutkan dengan menyusun Laporan Pertanggung jawaban dengan sebelumnya dilakukan sertifikasi pekerjaan, demikianlah juga yang terjadi di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Sebagai lembaga amanah masyarakat, BKM Ngudi Mukti Sentosa ketika mendapat kepercayaan mengelola dana BPM CFW sebesar Rp 300 juta dari pemerintah berusaha untuk menerapkan prinsip prinsip transparan dan tanggung jawab sesuai ketetapan dalam setiap kegiatan. Khususnya, menyangkut pengelolaan keuangan yang harus dimanfaatkan untuk masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Para personel BKM tergolong masih baru dalam menjalani tugas kelembagaan, karena memang 2021 ini merupakan tahun pertama para anggota BKM mendapat tugas mengelola dana BPM. BKM Ngudi Mukti Sentosa diisi oleh sebagian besar personel baru hasil pemilu ulang BKM 2021, karena masa bakti BKM lama sudah berakhir dan saatnya untuk diganti.

Diawali dengan penetapan lokasi dan alokasi pemanfaatan keuangan yang dilakukan melalui serangkaian rembuk bersama dengan masyarakat dengan mematuhi ketentuan program bahwa dana CFW harus dimanfaatkan untuk kegiatan padat karya dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Obyek kegiatan aset infrastruktur BKM dan Pemdes yang berasal dari Kementerian PUPR melalui program PNPM, Pamsimas, Kotaku, dan lainnya, sejak 2017 hingga sekarang untuk dirawat dan dilakukan perbaikan terhadap kerusakan ringan hingga sedang.

Pendek kata dari persiapan hingga selesai dan penyusunan LPJ dilakukan secara transparan, partisipatif, mengikuti pedoman yang ada dan selalu didampingi oleh fasilitator Kotaku sebagai pendamping masyarakat. Di samping sebagai tempat bertanya, juga membantu jika ada kesulitan kesulitan terutama menyangkut kegiatan administrasi dan dokumentasi program.

Namun belum sampai tuntas seluruh kegiatan program CFW, BKM Ngudi Mukti Sentosa mendapat surat panggilan dari Satreskrim Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Kudus dengan nomor : 887/XI/2021/Reskrim pada 19 November 2021. Isinya, diminta menghadap dan menyerahkan dokumen kelembagaan dan kegiatan program CFW pada 22 November 2021. Seperti termaktub pada surat tersebut, ada seseorang yang telah melaporkan tentang dugaan korupsi atas pelaksanaan kegiatan CFW yang dikelola BKM Ngudi Mukti Sentosa. Persoalan ini teregistrasi dalam sistem Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) Program Kotaku bernomor 000333191121.

Siapa yang tidak terkejut dan bingung mendapat surat penggilan dari kepolisian dengan dugaan seperti itu? Maka langkah pertama yang dilakukan BKM adalah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para pendamping Kotaku, untuk mendapatkan ketenangan dan menyusun langkah-langkah sesuai kebutuhan dan tentunya yang dipandang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Satu hal yang menenteramkan adalah bahwa seluruh kegiatan Program CFW di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, yang telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama Askot Mandiri dan seluruh jajaran pendamping Program Kotaku pada 20 November 2021 telah sesuai ketentuan teknis pedoman pelaksanaan CFW Kotaku Tahun Anggaran 2021.

Pada Senin, 22 November, sesuai dengan isi surat panggilan dari Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Kudus, BKM Ngudi Mukti Sentosa telah menghadap dan menyerahkan dokumen kelembagaan BKM sesuai permintaan. Namun untuk dokumen kegiatan Program CFW belum bisa diserahkan karena kegiatan masih berjalan. Selain itu, dokumen tersebut bukan merupakan milik BKM semata, tetapi juga merupakan milik satker/PPK Program Kotaku secara bersama, sehingga harus ada izin atau persetujuan.

Akhirnya disepakati bahwa BKM akan menyerahkan dokumen kegiatan program CFW nanti pada waktu selesainya penyusunan LPJ. Dan semuanya telah dilakukan verifikasi oleh OSP serta sudah ditandatangani PPK Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan maupun rencana penyelesaian pengaduan yang berujung ke aspek hukum ini akhirnya dapat dihadapi dengan tenang. Pada akhirnya, komitmen pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman kepada ketentuan program adalah hal-hal yang menjadi penyelamat relawan jika suatu saat berhadapan dengan pihak berwajib.[Jateng]

 

 

Penulis: Hendri, Senior Fasilitator Kabupaten Kudus
Program Kotaku Provinsi Jawa Tengah

 


Editor: EPN

0 Komentar

Yang terkait