Beranda Warta Artikel Ini, Tantangan 'Khusus' Pendamping K-5 Kabupaten Sragen

Ini, Tantangan 'Khusus' Pendamping K-5 Kabupaten Sragen

Program Kotaku Kotaku Jawa Tengah Jateng Kabupaten Sragen Sragen K-5 Non-Kumuh Non-BPM RPLP CFW PKT Comments (0) View (413)

Pertama kali bergabung di Kotaku mulai April 2021 sebagai Fasilitator Sosial. Meskipun sudah pernah berkecimpung di Pemberdayaan Masyarakat sejak 2003 di PNPM Mandiri Perdesaan sebagai UPK, saya meyakini bahwa ritmenya pasti akan berbeda. 
Kabupaten Sragen ada 2 kecamatan lokasi dampingan Kotaku yaitu Kecamatan Sragen dan Kecamatan Ngrampal. Kecamatan Sragen terdapat 6 kelurahan yaitu Kelurahan Karangtengah, Nglorog, Sine, Sragen Kulon, Sragen Tengah dan Sragen Wetan dan 2 Desa yaitu Desa Kedungupit dan Desa Tangkil. Sementara di Kecamatan Ngrampal terdapat 8 Desa yaitu Desa Bandung, Bener, Gabus, Karangudi, Kebonromo, Klandungan, Ngarum dan Pilangsari.

Pada 2021 Kabupaten Sragen ada 8 desa yang mendapatkan Program Padat Karya Tunai (PKT) bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terdampak pandemi Covid-19 dengan Total Rp.2,4 Miliar. Pada saat itulah saya mulai mempelajari dan mengikuti ritme dari program ini. Dimulai pertama kali dengan adanya Rapat Koordinasi Askot Kabupaten Sragen dimana semua tim berkumpul untuk membahas tentang kegiatan yang akan dilakukan di Kantor Askot Mandiri. Pertama kali yang dibahas adalah tentang pelaksanaan tahap-tahap yang harus segera dilakukan berkait dengan pelaksanaan Program PKT dan evaluasi data serta dokumen yang sudah disiapkan oleh Fasilitator sebelum dimana ada 3 fasilitator dalam tahap sebelumnya. Pembagian Tim menjadi 2 tim masing-masing tim akan mendampingi 4 desa dimana salah satunya dalam tim adalah Senior Fasilitator sebagai Ketua Tim untuk mengkoordinir kegiatan.

Sesuai mandat saya mendampingi desa yang berkategori K-5 (Non BPM, Non Kumuh) dimana ada 6 desa yang masuk Kategori K-5. Meskipun demikian saya dimandatkan juga untuk ikut mendampingi 1 desa yang mendapatkan Program PKT. Bulan April ketika saya bergabung sudah dalam Tahap Sosialisasi PKT di desa yang mendapatkan alokasi Program PKT. Diawali dengan Tahap Sosialisasi Program PKT, Penetapan/Revisi BKM dilanjutkan Pelatihan Tukang yang nantinya akan bekerja di lapangan dalam kegiatan ini.

Partisipasi kehadiran masyarakat dalam tahap tersebut ternyata bagus dan menyambut kegiatan ini. Diskusi hangat selalu terjadi saat musyawarah ketika diberikan waktu untuk bertanya di desa yang saya dampingi. Pertanyaan yang juga sering muncul malah tentang Pengelolaan Dana Ekolir dimana mereka merasa resah dikarenakan banyak sekali Kredit Macet di kegiatan tersebut semenjak tidak adanya BPM disamping itu juga dengan adanya pandemi Covid-19. Hasil musyawarah tersebut, kami sampaikan saat Rapat Koordinasi di Kantor Askot dimana dilakukan minimal sekali dalam 2 minggu untuk selalu memantau perjalanan kegiatan dan meminimalisir jika ditemukan permasalahan dan segera diselesaikan.

Selain pelaksanaan kegiatan PKT, ada kegiatan yang harus dilakukan tentang pelaksanaan kegiatan di Kategori K-4 tentang Peningkatan Layanan dan K-5 Non BPM-Non Kumuh dimana kami disatukan dalam 1 tim juga yang beranggotakan 3 orang. Di Program Kotaku ada namanya Master Schedulle Kegiatan sebagai acuan dalam perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu Fasilitator juga harus selalu menyesuaikan kegiatan di aplikasi QS Android. Pada Pelatihan Dasar yang diikuti fasilitator baru, disampaikan oleh Nara Sumber bahwa fasilitator harus pegang Master Schedulle Kegiatan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan memasukkan dalam QS Android karena sebaik dan sebagus yang anda lakukan jika tidak memasukkan dalam QS Android maka tidak akan terbaca kegiatan yang sudah dilakukan. Sesuatu yang baru bagi fasilitator baru dan ternyata kebanyakan fasiliator baru belum paham tentang hal tersebut apalagi yang K-5 kebanyakan masih bingung mau mengerjakan apa.

Fasilitator K-5 ditekankan lebih fokus dalam penguatan BKM dalam upaya pencegahan timbulnya kumuh baru. Ada tantangan tersendiri bagi Fasilitator K-5, karena di K-5 tidak ada BPM dan tidak kumuh, yang otomatis bukan datang dengan kegiatan yang ada dananya tapi lebih membangun motivasi bersama meskipun tidak ada dana tapi BKM harus tetap eksis mempertahankan Status Non Kumuh bersama masyarakat dengan memelihara fasilitas sarana dan prasarana yang sudah ada. Edukasi Masyarakat tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta kepatuhan terhadap peraturan permukiman.

BKM dengan berpegang Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) diharapakan tetap selalu bisa berkolaborasi dengan Pemerintah dan atau dari Pihak Luar dari Akademis maupun Perusahaan yang ada dalam tetap menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka serta mendukung kesiap-siagaan masyarakat terhadap bencana.[Jateng]

 


Penulis: Nugroho, Fasilitator Sosial K5 Kabupaten Sragen
Program Kotaku Provinsi Jawa Tengah

 

 

Editor: EPN

0 Komentar

Yang terkait

Kategori Warta

 

    Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi:
    kotaku.nasional@gmail.com

    Ketentuan pengiriman Tulisan :
    1. Berformat document Ms Word (.doc, .docx) disertai foto dan keterangan foto.
    2. Foto sebaiknya berformat .jpg, jpeg, .png atau .tiff. resolusi minimal 1024px x 768px.
    3. Foto dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen).
    4. Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

    Apabila sudah terdaftar sebagai member website KOTAKU, Anda bisa langsung mengirim Tulisan dengan klik Kirim Warta .

    Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di website ini.