Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaArtikelPenguatan Kapasitas Fasilitator Guna Review Dokumen Perencanaan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Banda Aceh, 11 Agustus 2017
Penguatan Kapasitas Fasilitator Guna Review Dokumen Perencanaan


Oleh:
T. Davis F. Hamid, ST,MT.
Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi Aceh

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), sebagai program transformasi dari PNPM Mandiri Perkotaan—merupakan program yang fokus pada pengurangan kawasan kumuh. Secara nasional, jumlah luasan kumuh seluas 38.431 Ha. Sedangkan untuk Provinsi Aceh, diketahui luasan kumuh seluas 1.329,704 Ha di 12 kabupaten/kota dan 11 di antaranya masuk pada wilayah kategori penanganan. Satu wilayah lagi, yaitu Aceh Besar, masuk sebagai wilayah pencegahan.

Di tahun 2017, secara nasional Program KOTAKU memiliki target sebesar 3.968 Ha, dan target untuk Provinsi Aceh seluas 1.336 Ha. Guna mencapai target tersebut secara khusus telah ditetapkan beberapa lokasi prioritas di 100 kabupaten/kota. Yakni, 40 kabupaten/kota ditetapkan di tahun 2016, dan 60 kabupaten/kota di tahun 2017.

Untuk Kota Banda Aceh seluas 778,81 Ha, dan Lhokseumawe seluas 200,3 Ha masuk dalam 40 kota/kabupaten tersebut. Berbicara target pengurangan kumuh di tahun 2017 ini, untuk Kota Banda Aceh seluas 233,64 Ha, sedangkan Kota Lhokseumawe 60,27 Ha. Sisanya ada di 9 kabupaten/kota lainnya dengan nilai angka luasan berbeda-beda.

Saat ini hampir setiap kota/kabupaten serta gampong sudah memiliki dokumen perencanaan, yang nantinya berkaitan erat dengan pengurangan luasan kumuh. Jika berbicara terkait siklus pembangunan maka review dokumen perencanaan merupakan satu hal yang sangat penting.

Ditambah lagi hasil misi dukungan implementasi interkementerian dan hasil temuan lapang dalam dokumen perencanaan, baik Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) dan/atau Rencana Pentaan Lingkungan Permukiman (RPLP), yang saat ini masih terdapat kelemahan.

Misalnya saja, tidak adanya perencanaan kawasan, kurangnya memperhatikan kebijakan kabupten/kota yang ada, seperti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Sistem Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Perpipaan Air Minum (RISPAM) dan sebagainya. Selain itu, keterkaitan antara dokumen RPLP dan RP2KPKP juga masih lemah.

Maka dari itu, sebelum dilakukan review dokumen perencanaan, perlu dilakukan penguatan kapasitas bagi fasilitator yang masuk dalam kawasan prioritas tersebut, yakni Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Satu hal yang harus dipahami bersama bahwa Banda Aceh dan Lhokseumawe merupakan dua kawasan yang akan menjadi wilayah percontohan.

Apapun kunjungan kegiatan sampel nantinya tetap pada kedua kota ini. Sumber anggaran yang masuk, baik APBN reguler, CSR dan lainnya akan difokuskan pada dua kota ini. Sudah menjadi tugas bersama untuk mendorong agar ada pemahaman yang baik. Mulai dari Koordinator Kota (Korkot), Asisten Koordinator Kota (Askot), Senior Fasilitator (SF), dan Fasilitator Kelurahan (Faskel) tentang penanganan kawasan prioritas ini agar bisa memberikan penjelasan. Tidak hanya internal saja, tapi juga pihak luar yang akan mendukung penanganan kumuh. Karena penanganan kumuh tidak akan tuntas jika hanya berharap pendanaan dari Program KOTAKU saja.

Guna mendukung terkait pemahaman tersebut dilaksanakan pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Askot, SF, dan Faskel untuk dua kota prioritas tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Regina Banda Aceh, pada 4 -11 Agustus 2017, dan dibuka oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Provinsi Aceh.

Diharapkan pelatihan membuat fasilitator, khususnya yang berada di Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe, andal dalam memberikan pemahaman pada pihak luar maupun Pemda—mulai tingkat kabupaten/kota hingga gampong, terkait momerandum program dalam pencapaian review dokumen perencanaan nantinya.

Harapan lainnya agar fasilitator terampil memfasilitasi perhitungan pengurangan kumuh. Penanganan kumuh menjadi 0% Ha di tahun 2019 tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pelaku program, pihak pemerintah kabupaten/kota, dan pihak swasta. [Aceh]

Editor: Maya Keumala/Nina Razad

(dibaca 240)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 2124, akses halaman: 2284,
pengunjung online: 169, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank