Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaKliping & Media WargaBupati: Harus Ada Koordinasi Antara BKM dan Pemdes
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Rembang, 11 Agustus 2017
Bupati: Harus Ada Koordinasi Antara BKM dan Pemdes


Diinformasikan oleh:
Imron Wijaya
Koordinator BKM Mulia Lestari
Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem
Kabupaten Rembang
Jawa Tengah

Judul: Bupati: Harus Ada Koordinasi Antara BKM dan Pemdes

Sumber: Website Resmi Kabupaten Rembang

Edisi 7 Agustus 2017

Bupati Rembang H. Abdul Hafidz, S.Pd.I mengungkuhkan pengurus Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA- BKM) Sido Laut Jaya periode 2017- 2019 di lantai IV Kantor Bupati Rembang, Senin (7/8/2017). FKA BKM sendiri merupakan wadah komunikasi antar BKM se Kabupaten Rembang termasuk menjembatani antara BKM dan Pemerintah Desa.

Dalam kesempatan itu Bupati berpesan  BKM agar selalu berkoordinasi dengan pihak desa. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih program.

“Saya minta Kepala desa dan BKM ini selalu bersinergi dan berkoordinasi mulai dari perencanaan program. Jangan sampaiada kegiatan yang sudah direncanakan tetapi tidak dilaksanakan hanya karena daouble anggaran dalam satu titik, ini akan berbahaya dan jangan dipaksakan,” ujarnya.

Apalagi di desa anggaran cukup banyak yang berasal dari berbagai sumber seperti Bantuan Keuangan , ADD, dana desa dan dana yang lain. Semuanya akan diproses melalui perencaan yang di desa, sehingga perlu koordinasi yang baik.

Ia mencontohkan Desa bisa memberikan ruang kepada BKM untuk mensukseskan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) konsen menangani pembangunan sanitasi agar di tahun 2019 bisa terwujud Rembang Kota Tanpa Kumuh. Sehingga dana dari desa bisa dialokasikan untuk kegiatan lain.

Sementara itu Koordinator FKA-BKM terpilih, Imron sangat setuju harus ada koordinasi yang baik antara BKM dengan desa. Untuk menghindari tumbang tindih program, di saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Koordinator BKM di tiap desa masuk dalam tim penyusun.

Terkait kepengurusan FKA-BKM yang baru pihaknya siap melanjutkan program yang sudah ada dan memaksimalkannya. Untuk mewujudkannya tentu diperlukan kerjasama dan komunikasi antara kepengurusan terpilih dengan kepengurusan sebelumnya.

Di tahun – tahun sebelumnya FKA-BKM memiliki program pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota BKM dan pemerintah desa seperti kemampuan IT. Tak hanya itu saja, FKA BKM juga bisa memfasilitasi pelatihan warga seperti tentang pengelolaan simpan pinjam untuk perempuan. Sedangkan BKM saat ini juga fokus untuk melanjutkan program KOTAKU yang fokus dengan sanitasi dan ketersediaan air bersih di desa.

Sumber: https://rembangkab.go.id/bupati-kukuhkan-pengurus-fka-bkm-2017-2019-ini-pesannya/

(dibaca 218)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Kliping & Media Warga | Arsip Kliping & Media Warga | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1833, akses halaman: 2374,
pengunjung online: 209, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank