Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaBeritaPRB API Terintegrasi dalam KOTAKU
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Yogyakarta, 11 Agustus 2017
PRB API Terintegrasi dalam KOTAKU


Oleh:
Mohamad Jihad Dienullah
Sub TA Mass Communication & PR
KMP Wilayah 2
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menandai babak baru upaya penanggulangan bencana. Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 Direktorat Jenderal Cipta Karya berkomitmen untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dalam pelaksanaan Program KOTAKU, Pengarusutamaan Risiko Bencana (PRB) dipandang penting, sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Bak gayung bersambut, World Bank bekerja sama dengan Kementerian PUPR melaksanakan Lokakarya Nasional Pengarusutamaan Pengurangan Risiko bencana dalam Program KOTAKU.

Lokakarya ini bertujuan mengarusutamakan PRB dan Adaptasi Perubahan Iklim (API) dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Selain itu, pengarusutamaan risiko bencana terintegrasi ke dalam perencanaan dan membangun komitmen untuk meningkatkan ketahanan kota dalam pengurangan risiko bencana.

Agenda kegiatan lokakarya yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta, pada 2-4 Agustus 2017 ini dibuka Wakil Wali Kota Yogyakarta. Acara lokakarya dihadiri pula oleh PPK wilayah 2 Program KOTAKU Muhammad Fakhrur Rifqie, Tim Satker PKPBM, Tim World Bank, Tim KMP, Tim OSP 5 Jateng, dan peserta dari 13 kabupaten/kota dari unsur Bappeda, Dinas PKP dan BPBD. Ada pula perwakilan Korkot Padang, Korkot Manado, dan TA UP Daerah Istimewa Yogyakarta.

Belajar Praktik Baik dari Lapangan

Selanjutnya, kunjungan lapangan ke Hunian Tetap (Huntap) Pagarjurang, Desa Kepuharjo, Kabupaten Sleman yang diprakarsai Program REKOMPAK. Beberapa hal positif dari lokasi ini, peran masyarakat yang kooperatif untuk direlokasi, walau awalnya masyarakat enggan meninggalkan rumah asal yang terdampak erupsi gunung merapi. Rumah baru dibangun didesain agar tahan gempa, bahkan atapnya dapat menahan beban abu erupsi. Permukiman sudah dilengkapi fasilitas memadai seperti IPAL komunal, listrik (PLN), serta sumber air yang dikelola masyarakat. Selain itu, masyarakat adaptif terhadap keadaan pasca bencana.

Sementara itu, di Desa Tangguh Bencana (Destana) Pandeyan, semangat gotong royong (Segoro Amarto) masyarakat sangat mendukung. Masyarakat mau berpartisipasi aktif, sehingga sekitaran sungai terlihat rapi. Terbangun pula kesadaran masyarakat warga terhadap siaga bencana.

Di lokasi kegiatan Program KOTAKU, Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta terdapat modal sosial yang tinggi, dukungan bagus dari pemerintah daerah, siap siaga dan tanggap darurat yang baik, memiliki sirkulasi udara yang bagus karena ada RTH dan open space. Terdapat pula pengelolaan sampah yang baik (bank sampah), memiliki IPAL komunal serta drainase yang bagus. Hidran juga tersedia di berbagai sudut kampong, terdapat revitalisasi sekitar sungai melalui dukungan masyarakat untuk merencanakan bersama Mundur, Munggah, Madep ke Kali (3MK).

Setelah tiga kelompok berkunjung ke lokasi yang berbeda-beda, peserta mengakhir kunjungannya di Kelurahan Karangwaru, yang juga merupakan lokasi Program KOTAKU. Peserta berdecak kagum begitu menepi di lokasi ini. Mereka juga langsung disuguhi penganan tradisional setempat, sambil menikmati suasana di sekitar aliran sungai yang tertata rapi.

Tak hanya itu, suguhan organ tunggal dan tarian Yogya Istimewa pun memanjakan peserta untuk berduduk-duduk lama di sekitaran Omsimas yang dikelilingi pepohonan rindang. Tentunya berbagi cerita pengalaman baik dari Komunitas Karangwaru Reverside juga menceritakannya di hadapan para peserta lokakarya.

Diskusi Panel Bertema PRB API

Pembekelan peserta lokakarya ini tidak hanya melihat dari lapangan terdampak bencana, tapi juga penguatan kapasitas melalui diskusi panel dengan materi integrasi Pengarusutamaan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan dalam mendukung Program KOTAKU. Narasumber dalam diskusi panel, antara lain, Plt. Kasubdit Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana di lingkungan Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Diah Lenggogeni. Narasumber lainnya, Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan. Diskusi ini dimoderatori Team Leader KMP-2 KOTAKU Kurniawan Zulkarnain.

Hasil diskusi panel menelurkan beberapa hal, di antaranya, Negara harus tangguh yang diturunkan menjadi daerah tangguh, investasi 1 USD untuk pengurangan risiko bencana dapat menghemat 7 USD yang dikeluarkan untuk penanganan pasca bencana. Selain itu, mereview indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran kota tangguh. Adanya sinkronisasi antara PRB API dengan KOTAKU dalam perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial.

Sementara sesi talkshow menghadirkan Direktur PKP, Kementerian PUPR Rina Farida, aktivis Pusat Studi Manajemen Bencana UVN Eko Teguh Paripurna, dan Sri Probo dari Tim Bank Dunia NSUP KOTAKU. Kegiatan talkshow ini dimoderatori oleh Tenaga Ahli Mass Communication & Public Relation KMP-2 KOTAKU Iroh Rohayati Fatah.

Poinnya adalah pertama, kunci keberhasilan penanggulangan bencana melalui peringatan dini berbasis masyarakat. Kedua, penanganan bencana sebaiknya tidak terbatas pada batas administrasi suatu wilayah, tapi berdasarkan penetapan zonasi risiko bencana suatu daerah. Isu lainnya, menata lingkungan pasca bencana dalam bentuk relokasi warga menyelamatkan kehidupan masyarakat, juga penghidupan masyarakat. Kolaborasi Program KOTAKU dengan pengarusutamaan PRB diharapkan dapat mengurangi risiko bencana di daerah.

Rumusan Hasil FGD PRB API

Peserta juga melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) menghasilkan beberapa rumusan. Petama, terkait data, perlu adanya harmonisasi indikator kumuh dengan rumus risiko bencana. Selain itu, penggunaan database KOTAKU sebagai data bersama untuk PRB-API. Sisi perencanaan, sinergi program pusat dan daerah terkait PRB-API dengan RP2KPKP KOTAKU. Perencanaan berbasis spasial dan desain teknis harus mengarusutamakan PRB mulai dari tingkat kota, kawasan sampai desa/kelurahan. Pemetaan program-program terkait PRB-API dengan Dinas PKP. Lalu pembiayaan, pemetaan sumber pendanaan, memastikan DPRD dan Kepala Daerah mengalokasikan anggaran untuk PRB-API serta membangun kolaborasi para pihak dalam penyediaan anggaran PRB API.

Selanjutnya kelembagaan, BPBD, BPM, Diknas, BLHD/Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam keanggotaan POKJA PKP. Adanya koordinasi antara POKJA PKP dengan POKJA API. Penguatan kelembagaan masyarakat terkait PRB dengan melibatkan beragam institusi/dinas terkait. Pengarusutamaan PRB dalam perencanaan permukiman harus diperkuat dengan Perwal/Perbup. Rumusan sisi pendampingan, menyamakan pemahaman pengarusutamaan PRB-API dalam KOTAKU kepada eksekutif dan legislatif. Sosialisasi dan pelatihan PRB API secara berkala oleh BLHD/Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD dalam pengarusutamaan PRB-API di lokasi KOTAKU. Fasilitator dan pelaku KOTAKU memiliki skill PRB-API.

Dengan adanya lokakarya ini, diharapkan lima komponen Program KOTAKU tentang dukungan untuk kondisi darurat bencana goal-nya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017 tentang komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).

TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 2016 sampai 2030. Dokumen ini bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dan juga, kesepakatan masyarakat dunia melalui Sendai Framework For Disaster Risk Reduction tahun 2015-2030, merupakan sebuah kesepakatan sukarela tidak mengikat, dalam jangka 15 tahun, yang mengakui bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko bencana. Peran tersebut dapat dibagi pada pemerintah setempat, divisi-divisi swasta, dan lain-lain. Ada juga kesepakatan Paris Agreement, bertujuan adanya kesadaran dan sikap baru untuk bersama-sama menghadapi ancaman perubahan iklim. [KMP-2]

Editor: Nina Razad

(dibaca 422)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1767, akses halaman: 2302,
pengunjung online: 163, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank