Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaArtikelCatatan dari Dua Tahun Pendampingan Pokja PKP Provinsi
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Pangkalpinang, 13 Oktober 2017
Catatan dari Dua Tahun Pendampingan Pokja PKP Provinsi

Oleh:
Efendi Pangondo
TA Kelembagaan dan Kolaborasi
KMW/OC 2 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kilas Balik Berlatar Belakang Provinsi Babel

Berangkat dari awal tahun 2016 saat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mulai tersosialisasikan. Salah satu target utama dalam rangka persiapan pelaksanaan program adalah terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di tingkat kabupaten/kota. Sementara satu-satunya pedoman pembentukan Pokja PKP yang ada pada saat itu hanyalah informasi umum dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Percepatan Penanganan Kumuh Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP). Menyadari keterbatasan pedoman/petunjuk teknis, TA LG berinsiatif menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pembentukan Pokja PKP yang mengacu pada modul pelatihan Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011.

Advokasi pembentukan Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejatinya telah dimulai pada Maret 2016 dengan pilihan “membentuk baru” atau “mendorong dari Pokja Sektoral yang telah ada”. Saat itu Bappeda merespon dengan mengoptimalkan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) untuk berperan dan berfungsi sebagai Pokja PKP. Melalui serangkaian proses yang dilakukan akhirnya Pokja AMPL direvisi menjadi Pokja AMPL dan Penanganan Permukiman Kumuh yang dilegalisasi melalui SK Gubernur.

Bersamaan dengan itu terdapat perkembangan lain dimana hadirnya Program Dekodentrasi Percepatan Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dan Nasional) yang juga mendorong pembentukan Pokja PKP. Sehingga, kembali, Bappeda Provinsi didorong untuk memfasilitasi pembentukan Pokja tersebut. Dalam prosesnya TA LG KOTAKU saat itu melakukan serangkaian komunikasi untuk membangun kesepahaman dengan Tenaga Ahli Perencanan Perumahan (TAPP) tentang urgensi Pokja PKP untuk semua sektor terkait dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diantara kesepahaman yang dibangun adalah TA LG KOTAKU dan TAPP Bidang Dekonsentrasi Kelembagaan melakukan advokasi secara bersama pembentukan Pokja PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga dalam proses selanjutnya TA LG menyusun KAK dan draf SK POKJA PKP untuk menjadi masukan ke Bappeda.

Cerita di atas sebenarnya tidak sesederhana yang digambarkan. Hambatan tentang dasar pembentukan menjadi masalah utama. Satu-satunya peraturan yang menjadi dasar pembentukan Pokja PKP adalah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, walaupun saat diskusi juga mengajukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berbagai argumentasi yang diajukan hanya sedikit merubah persepsi bahwa Pokja PKP merupakan wadah koordinasi bersama dalam pengelolaan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Untuk kawasan permukiman termasuk sektor air minum, permukiman kumuh, sanitasi, dan keamanan bangunan (sasaran pembangunan RPJMN bidang kawasan permukiman). Berbagai ruang diskusi selalu dibuka dengan TAPP bersama koleganya untuk menyamakan persepsi. Walaupun belum sepaham tentang substansi tersebut, tetapi dengan seringnya komunikasi memunculkan komitmen bersama untuk fasilitasi pembentukan. Keadaan ini berlanjut sampai terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 54 ayat (1) dalam PP-14-2016 tersebut seolah menjadi oase memperkuat kedudukan KOTAKU dalam advokasi Pokja PKP. Dalam berbagai diskusi, terutama dalam forum Pokja PKP (kebetulan KOTAKU menjadi salah satu narasumber saat rapat pembentukan Pokja PKP Provinsi pada bulan Juli 2016) selalu mengajukan PP tersebut sebagai dasar pembentukan Pokja PKP yang harusnya mewadahi perumahan dan kawasan permukiman. Pada akhirnya konsep Pokja PKP diterima secara terbuka, tetapi apakah kesepahaman tersebut berlangsung selamanya? Jawabannya tidak.

Barangkali Masih Ada Ego Sektoral

Sekadar diketahui bahwa Pokja PKP lahir dari rahim Kementerian Perumahan Rakyat sejak tahun 2011. Untuk mengaktifkan kelembagaan tersebut secara nasional, pada tahun 2016 dilakukan melalui dekonsentrasi pendampingan kelembagaan Pokja dengan dukungan APBN yang mengacu pada PERMENPERA-12-2014. Adanya dukungan dekonsentrasi ini memperkuat warna perumahan dalam kegiatan Pokja. Sejalan dengan itu Program Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Nasional sejak tahun 2014 telah didukung juga dengan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi. Dalam perpres tersebut diatur kelembagaan Kelompok Kerja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Sementara KOTAKU, sebagai bahagian dari kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang lahir sebagai paling bungsu belum mempunyai “rumah kelembagaan”, kemudian datang dengan medorong kelembagaan yang ada sebagai Pokja PKP (nama generik). Tetapi dalam prosesnya, tidak semudah dengan yang dipikirkan. Optimalisasi kelembagaan oleh kotaku di tingkat provinsi harus diakui dalam dua tahun perjalanannya (2016-2017) tidak begitu kuat pengaruhnya apabila dibandingkan dengan dua program tersebut di atas. Adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 40/SE/DC/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh tidak serta merta memperkuat kedudukan KOTAKU dalam optimalisasi kelembagaan Pokja PKP Provinsi dalam koordinasi penanganan kumuh. Walaupun dalam pembentukannya turut dibidani oleh TA LG KOTAKU, termasuk melakukan review berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2017. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh adanya klaim sektoral yang mengacu pada pijakan regulasi mereka.

Dibanding dengan perumahan, lebih mudah mempengaruhi Pokja AMPL untuk berperan dalam penanganan permukiman kumuh. Pokja AMPL membuka peran tambahan mengkoordinasikan penanganan kumuh, walaupun menyadari bahwa PERPRES-185-2014 telah membatasi ruang mereka hanya pada bidang air minum dan penyehatan lingkungan.

Konklusi

Memang KOTAKU hanya fokus memfasilitasi pembentukan dan berfungsinya Pokja PKP Kabupaten/Kota. Tetapi tidak boleh menafikan bahwa kelembagaan Pokja Provinsi mempunyai peran strategis dalam koordinasi Kabupatan/Kota. Oleh karena itu beberapa hal yang perlu dilakukan agar persoalan tersebut di atas tidak lagi terjadi.

Pertama, mempercepat keluarnya turunan PP-14-2016 terkait dengan tugas Pokja PKP. Pada pasal 54 ayat (3) PP tersebut menyebutkan; Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan tugas kelompok kerja diatur dengan Peraturan Menteri. Adanya peraturan menteri yang mengatur tentang tugas Pokja PKP diharapkan dapat mempertegas tugas Pokja PKP sekaligus menghilangkan “kepentingan berwarna sektoral”, sehingga menempatkan Pokja berada kepentingan bersama untuk koordinasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman.

Kedua, model unifikasi Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi, dengan Tim Pengarah Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada tanggal 31 Januari 2017, diharapkan ditindak lanjut sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu diperlukan perangkat kebijakan yang mengatur tentang itu, dari Kementerian PPN/Bappenas atau dari mana saja, untuk efektifitas Koordinasi Pembangunan Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi. [Babel]

Editor: Nina Razad

(dibaca 160)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1106, akses halaman: 1260,
pengunjung online: 76, waktu akses: 0,032 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank