Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaBeritaSekjen PUPR: Wujudkan Perkotaan Layak Huni dengan Kolaborasi
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Jakarta, 9 November 2017
Sekjen PUPR: Wujudkan Perkotaan Layak Huni dengan Kolaborasi

Oleh:
Redaksi
Program Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)

Kolaborasi diperlukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mewujudkan perkotaan lebih layak huni, berdasarkan konsep pembangunan inovatif, kreatif dan terpadu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melalui peningkatan layanan infrastruktur dasar pemukiman, air minum dan sanitasi layak.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti Eko Susetyawati, mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, saat membuka Pameran Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) Tahun 2017 di Kompleks Perkantoran Kementerian PUPR, Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin, 6 November 2017.

Menurut Anita, kehidupan di kawasan perkotaan di Indonesia menjadi tidak nyaman akibat arus urbanisasi yang deras. Ini menyebabkan kepadatan penduduk meningkat, sehingga menimbulkan kawasan kumuh, degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, dan tingkat kriminalitas tinggi, utamanya di kota-kota besar. Kini, diperkirakan, lebih dari 53 persen penduduk Indonesia memilih tinggal di kota.

Guna memperkuat kerja sama yang sudah terjalin, dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen pembangunan perkotaan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo dengan 27 kepala daerah se-Indonesia, terdiri atas 24 kota dan 3 kabupaten. Keduapuluh tujuh daerah tersebut adalah Kota Surabaya, Balikpapan, Bogor, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Medan, Malang, Palu, Kupang, Jayapura, Banjarmasin, Ternate, Banda Aceh, Yogyakarta, Palembang, Semarang, Pekalongan, Palangkaraya, Manado, Kendari, Tarakan, Ambon, dan Sorong, kemudian Kabupaten Nunukan, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.

Menurut Sri Hartoyo, semua daerah tersebut di atas memiliki komitmen dan sangat siap melakukan penataan kota, dibandingkan dengan daerah lain. Kesiapan ini terkait program, dan anggaran untuk penataan kawasan di masing-masing wilayah. “Tidak mungkin upaya penanganan kawasan kumuh tanpa komitmen atau prakarsa, menyediakan anggaran pengelolaan, sampai mendampingi masyarakatnya berpartisipasi aktif. Tanpa itu semua, kegiatan penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan,” tegas dia.

Ia juga mengatakan, daerah lain bisa saja ikut dalam komitmen penyelenggaran tata kota yang layak ini, sepanjang mereka siap. Pemerintah akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan program tersebut. Pemerintah daerah, kata Sri Hartoyo, adalah “nakhoda” untuk mencitptakan tata kota yang layak dan nyaman.  

Sebelum penandatanganan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membacakan pernyataan para kepala daerah tersebut, yang intinya menyebutkan komitmen merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta melaksanakan kesepakatan dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Baru Perkotaan yang bertujuan mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Komitmen, yang telah disepakati untuk dilaksanakan dengan sunguh-sungguh dan konsisten itu sebagai berikut. Pertama, bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, akan menyelenggarakan pembangunan kota dengan perencanaan dan penganggaran yang transparan untuk mewujudkan permukiman yang aman, tangguh dan berkelanjutan untuk semua tanpa terkecuali.

Kedua, berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pembangunan perkotaan dan kewilayahan yang inovatif, kreatif dan terpadu, sesuai dengan RTRW.

Ketiga, secara pro-aktif dan inovatif, menyediakan perumahan layak dan terjangkau serta meningkatkan kualitas dan mencegah permukiman kumuh, melalui penyediaan infrastruktur dasar permukiman, antara lain layanan air minum aman, sanitasi layak, akses pada ruang publik serta akses yang menghubungkan masyarakat pada fasilitas publik maupun fasilitas lainnya untuk melaksanakan kegiatanproduktif.

Keempat, secara pro-aktif dan inovatif, bersama dengan seluruh warga kota melaksanakan peraturan bangunan gedung yang tertib dan andal, serta semua peraturan untuk perwujudan permukiman layak, melalui perkuatan kapasitas unit pengelola layanan permukiman untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Kelima, penyataan akan memimpin segenap upaya penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemerataan pembangunan melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan yang produktif dan tanggap terhadap perkembangan kota, berdasarkan karakteristik, potensi wilayah, dan pelestarian budaya lokal.

Pameran HHD dan HKD Dipenuhi Pengunjung

Kegiatan HHD dan HKD Tahun 2017 selama 6 dan 7 November ini dirangkaikan dengan berbagai talkshow dan pameran yang diikuti oleh 36 peserta, antara lain perwakilan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, Kementerian Perhubungan, swasta (perbankan), serta program-program di bawah Kementerian PUPR dan kelompok peduli yang terlibat dalam program penyediaan infrastruktur dasar, seperti air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh, termasuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Setiap harinya, acara talkshow dan pameran dipenuhi oleh ratusan pengunjung yang terdiri atas mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi se-Jabodetabek, masyarakat sekitar, dan kalangan Kementerian PUPR. Umumnya pengunjung tertarik pada tema yang digelar oleh masing-masing booth. Merchandise dan informasi yang ditampilkan melalui sejumlah permainan sedemikian rupa menarik minat pengunjung.

Misalnya, booth Kementerian PUPR menawarkan kopi gratis dengan sedikit permainan terkait bidang PUPR, photostand khusus berfoto wefie atau selfie (photo-fun) yang bisa langsung dicetak, es krim gratis jika pengunjung mengunggah foto mereka di medsos dengan menggunakan tagar #HHD&HKD2017.

Begitu pula di booth KOTAKU, yang menyosialisasikan program melalui photostand cantik. Pengunjung bisa berfoto dan mengunggahnya ke medsos mereka—instagram dan facebook—dengan menggunakan tagar #KotakuNasional dan #HariHabitatDunia2017. Jika pengunjung bisa menunjukkan foto yang telah diunggah ke medsos, disertai tagar dan mention akun KOTAKU maka mereka akan menerima merchandise menarik dan eksklusif.

Cara ini dinilai cukup efektif, karena dalam dua hari, terdapat 381 followers baru di akun instagram KOTAKU, yakni @kotaku.nasional, upload foto sebanyak 470, dan respon terhadap aktivitas akun (impressions) sebanyak 9.734 kali. Selain itu, banyak pula pengunjung, terutama mahasiswa Teknik Sipil, yang penasaran terhadap program—apa itu Program KOTAKU, bidang apa yang menjadi fokus program, bagaimana cara bergabung, dan sebagainya. [Redaksi]

Editor: Nina Razad

(dibaca 157)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1876, akses halaman: 2417,
pengunjung online: 241, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank