http://www.pnpm-perkotaan.org - Warta kita
Anies Akui Program KOTAKU Menarik
Jakarta, 11 Oktober 2017








Oleh:
Inayatullah
Capacity Building
KMW/OC 3 Prov. DKI Jakarta
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengakui ada tiga hal menarik dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Pertama, pendekatan yang dilakukan melibatkan masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Kedua, menjadikan wilayah lain sebagai lesson-learned. Artinya apa yang terjadi di wilayah lain bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Ketiga, isu strategis KOTAKU menjadi “PR”—pekerjaan rumah—bagi Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya ibu kota DKI Jakarta.


Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan saat memenuhi undangan dialog tentang Program KOTAKU di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, pada Selasa, 10 Oktober 2017. Hadir dalam pertemuan adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) DJCK Rina Farida, Kasubdit Kawasan Permukiman Perkotaan Boby Ali Azhari, jajaran PKP DJCK, Kepala Satker PKPBM Mita Dwi Aprini dan jajarannya, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah 1 Anita Listyarini. Tampak hadir pula jajaran konsultan Program KOTAKU, baik pihak advisory, Konsultan Manajemen Pusat (KMP) maupun Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) OC DKI Jakarta.


Lebih lanjut, Anies menyampaikan, dalam pengurangan kumuh fokusnya adalah membereskan tingkat kekumuhan yang ada. Namun bukan berarti menghilangkan nilai kampung yang sudah lama terbangun. Oleh karena itu, kata Anies, kampung-kampung yang ada di Jakarta harus tetap terjaga, bahkan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Menurutnya, yang tak kalah penting adalah memulai kegiatan dari small, but manageable (kecil tapi mudah dikelola).


Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo menjelaskan, ada tiga poin penting dalam Program KOTAKU. Pertama, infrastruktur skala lingkungan terkoneksi dengan sistem kota. Kedua, aspek sosial mengedepankan partisipasi masyarakat. Ketiga, ekonomi sebagai kegiatan yang produktif didorong agar lebih maju untuk pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. [DKI]


Dokumentasi:











Editor: Nina Razad


Komentar:
Tidak ada tanggapan