Kelurahan Ngaglik adalah 1 dari 24 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini merupakan salah satu dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak 1999, ketika masih bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
Di edisi "Tokoh Kotaku" hari ini kami menyampaikan profil Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukamajukidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Adalah Eris Wanto, mengawali keterlibatannya sebagai relawan di Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)--cikal bakal Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)--sejak 2000, ketika ia bertugas sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kelurahan Sukamulya. Pada 2005, iya menjabat sebagai sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sukamulya, dan menjadi kader pembangunan Community Need Assesment (CAN)
Banyak kata-kata pengingat yang memberi motivasi untuk sebuah keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan, misalnya: Mengawali adalah separuh dari selesainya sebuah pekerjaan. Atau: Awal yang baik akan menentukan selanjutnya. Atau kata-kata indah lainnya yang lebih menggairahkan kerja. Hal inilah yang rupanya mendorong segenap pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Provinsi Jawa Tengah untuk membuat awal yang baik di tahun 2019 ini dengan kegiatan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal)
Keberadaan TPS3R di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata mampu mendorong masyarakat mengubah perilaku hidup, menjadi lebih bersih dan sehat. Tampaknya itu pula yang membuat Kepala Satuan Kerja (Satker) Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat berkunjung ke lokasi pada Selasa (9/4) kemarin
Dahulu, Desa Gunungcupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat minim sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Perilaku masyarakatnya terkait kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pun masih minim. Hal ini memicu kondisi kumuh di desa tersebut. Bahkan, permasalahan sampah di desa ini mencapai nilai numerik 5 (tinggi), sehingga perlu penanganan khusus
Di edisi tokoh Kotaku hari ini kami menyampaikan profil Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatra Barat Syafrianti. Wanita yang akrab dipanggil Bundo ini dikenal sebagai pejabat yang sangat mengayomi dalam bekerja. Ia berperan layaknya ibu—itulah alasan kenapa beliau dijuluki "Bundo"—bagi staff, dan orang yang berkomunikasi dengannya akan merasakan suasana kekeluargaan sangat kental
Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Muhammad Reva Sastrodiningrat optimis pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berhasil gemilang, karena program ini memiliki sumber daya yang sangat memadai. Hal tersebut diungkapkan Reva, yang baru dilantik sebagai Kasatker IBM menggantikan Kasatker Penataan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Mita Dwi Aprini—yang dipromosikan menjadi Kasi Analisa Teknis Subdit Rencana Teknis (Rentek) Direktorat PKP—dalam rapat kerja perdana bersama Tim Konsultan Manajemen Pusat Kotaku National Slum Upgrading Program (NSUP) wilayah 1, wilayah 2, dan Advisory, pada Selasa (2/4) pagi ini
Persoalan kumuh di Kota Lhokseumawe belum selesai. Wilayah di sebelah utara Bumi Serambi Mekah itu masih memiliki persoalan akses air bersih yang belum juga tuntas sejak penanganan pada 2017. Sayangnya memang, hingga saat ini Lhokseumawe belum memiliki akses ke jaringan Perusahaan Daerah Air Minum wilayah setempat. Kapasitas dan kualiras air sumur bor di sejumlah desa pun masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian warga yang tak mempunyai akses langsung terpaksa merogoh kocek ekstra buat membeli air per jeriken dari sumur gali yang sebenarnya, tak layak buat dikonsumsi sehari-hari
Dalam rangka pencapaian target 0 Ha kumuh di tahun 2019, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mengajak para pihak terlibat aktif dalam penanganan kumuh. Pendekatan ini biasa disebut dengan istilah Kolaborasi.
Prioritas utama penanganan kumuh di Kota Surakarta, Jawa Tengah, adalah di Kawasan Semanggi, dengan luas kumuh sebesar 76,03 hektare. Rancangan penataan tersebut sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 413.21/38.3/1/2016 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta. Kondisi kumuh ini melahirkan kebijakan wali kota dalam bentuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali warga yang mayoritas tinggal secara ilegal di areal Semanggi