Perlu kami informasikan, personel fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) National Slum Upgrading Program (NSUP) akan mengikuti asesmen atau tes online yang akan diselenggarakan pada 17 hingga 23 Februari 2019, sesuai jadwal di masing-masing provinsi (lihat lampiran). Kami sampaikan pula alur Test Online dan tata cara Test Online sebagai berikut
Setiap pembangunan yang direncanakan adalah semata untuk kemaslahatan masyarakat. Kepastian itulah yang berulang digarisbawahi Kepala Kelurahan Aek Manis Mustahiddin Panggabean. Lantaran itulah dia berkeyakinan betul, bahwa asas kekeluargaan adalah gerbang awal sosialisasi rencana pembangunan penataan kawasan penanganan kumuh, khususnya di Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatra Utara. “Pendekatan manusiawi lebih diterima. Tak perlu ada yang berkeras diri,” kata Mustahiddin
Kediaman Kastawi di Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 11 sama sekali tak menggambarkan rumah yang sehat dan layak huni. Dari bagian luar tampak dinding lembab, yang sebagian di antaranya tertutup hijau lumut, karena tak terlapis dengan baik. Beberapa kusen kayu pun tak lagi kuat menjadi pegangan jendela rumah dimakan keropos. Di bagian dalam, suasana tak lebih baik lagi. Banyak genangan air di berbagai penjuru rumah karena sebagian besar atap sudah rusak dan bocor. Pencahayaan pun terlihat minim lantaran ventilasi yang terbatas. Dingin dan lembab, pastinya
Kelompok pemanfaat dan pemelihara infrastruktur menjadi faktor penting persyaratan Bantuan Dana Investasi (BDI) dalam rangka percepatan penanganan kumuh. Lantaran itulah, badan keswadayaan masyarakat (BKM) atau lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) bersama tim Satuan Kerja (satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Sibolga kembali mengaktifkan KPP. “Khususnya, demi mewujudkan Sibolga yang sejahtera, maju, dan berdaya saing,” kata Satker PIP Kota Sibolga Daut Hutapea, beberapa waktu silam di Kota Sibolga, Padangsidimpuan, Sumatra Utara
Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) adalah rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa untuk kurun waktu 5 tahun, disusun berdasarkan aspirasi, kebutuhan dan cita‐cita masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan permukiman mereka, serta mendukung kesiap‐siagaan masyarakat terhadap bencana.
Ada yang berbeda pada apel jajaran Korps Pegawai Negeri RI (Korpri) Boki Hotinimbang Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, pertengahan Januari 2019. Gelar upacara bendera yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara menghadirkan tamu istimewa: pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang menempati panggung kehormatan. Upacara resmi bulanan itu juga menghadirkan jajaran pemerintah kota setempat seperti wakil wali kota, sekretaris daerah, kepala SKPD, dan seluruh pegawai.
Kelurahan Kepatihan Wetan di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, telah melakukan proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), yang ditujukan kepada seluruh komponen masyarakat di Kepatihan Wetan, khususnya wilayah Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002. Hal ini merupakan upaya meningkatkan kemampuan mereka dan menumbuhkan kebersamaan guna mengatasi permasalahan Kumuh secara mandiri dan berkelanjutan. Anggaran dari Bantuan Dana Investasi (BDI) sebagai stimulan yang difasilitasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Manunggal sebagai upaya pengurangan luasan kumuh dalam wilayah tersebut
Permasalahan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi persoalan mendasar permukiman kumuh perkotaan, di mana pun. Satu cara mengatasinya adalah justru dengan mencegah kehadiran kumuh plus meningkatkan kualitas perumahan masyarakat, khususnya untuk periode 2019. Namun tentu, upaya tersebut mesti sejalan dengan visi penataan permukiman untuk kabupaten atau kota layak huni, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat, dan rencana pembangunan lainnya. Pemahaman dan dinamika di lapangan itulah yang diangkat menjadi tema utama melalui konsolidasi dan diskusi tematik dalam Komunitas Belajar Internal Konsultan (KBIK) Kota Binjai di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Binjai, Sumatra Utara, menjelang akhir tahun kemarin. KBIK National Slum Upgrading Program (NSUP) - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Binjai tersebut diikuti koordinator kota, asisten koordinator kota, dan tim fasilitator dengan jumlah total 22 orang, yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 10 orang perempuan
Memulihkan diri dari trauma pascabencana yang menimpa rumah dan sekitarnya, tentu tidak mudah. Jika ada seseorang yang mampu mengatasi trauma pribadi, kemudian berlanjut membantu mengatasi trauma orang lain di sekitarnya, bahkan akhirnya malah sukses membangun kembali harapan masyarakat memulihkan perekonomian, orang itu (salah satunya) pastilah Nureda. Bu Eda--begitu beliau biasa dipanggil--adalah seorang warga Lorong Bakso, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang didaulat menjadi Duta Lorong Bakso
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masih bergeliat dengan upaya penanganan kumuh. Satu dari sederet solusi yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan berbagai potensi yang ada melalui jalur kolaborasi. Diding Maulana, seorang pemilik rumah tak layak huni, sudah membuktikannya. Dia terpilih menjadi pemilik rumah yang bakal dibedah ulang melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (BAZIS). Kediaman Diding dipilih berdasarkan seleksi yang dilakukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Cipta Sarana Pasar Manggis dan pengurus Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan