Media Warga BKM Sejahtera Kelurahan Mewek, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah.
Pembekalan OC/OSP dan TMC Program KOTAKU 2019 bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Semua kegiatan dalam Program KOTAKU harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan dan social, baik LARAP, RPL (Rencana Pengadaan Lahan), UKL-UPL maupun SPPL sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan.
Download Logo KOTAKU dengan format .AI, ,JPG, .PNG, .ICO
Penerapan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dalam lembaga menjadi bagian yang penting dalam menentukan kesuksesan mencapai tujuan organisasi. Prosedur pengelolaan standar keuangan untuk BKM/LKM ini memuat sejumlah aturan main dasar. Meskipun demikian, dalam penerapannya diperlukan tambahan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi BKM/LKM.
Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu “sistem pemantauan dan evaluasi (monev)”.
Maksud disusunnya Buku POS Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana NSUP dalam mengorganisasikan, merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.
Petunjuk Pelaksanaan ini adalah turunan dari Pedoman Umum Program KOTAKU. Pedoman Umum menyajikan panduan dan informasi menyeluruh tentang program KOTAKU bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan sebagainya.
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Panduan khusus tingkat kelurahan/desa merupakan panduan operasional tahapan perencanaan berdasarkan siklus kegiatan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan/desa. Harmonisasi pelaksanaan siklus kegiatan tingkat kelurahan/desa dengan siklus kota/kabupaten diwujudkan dengan forum-forum konsultasi secara berkala dan menerus.