Untuk memastikan dan mengendalikan tercapainya tujuan dan sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh, diperlukan tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi (evaluation) yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam suatu “sistem pemantauan dan evaluasi (monev)”.
Maksud disusunnya Buku POS Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur ini adalah untuk memberikan panduan bagi pelaksana NSUP dalam mengorganisasikan, merumuskan program kerja dan melaksanakan kegiatan O&P infrastruktur sehingga terwujud kemandirian dalam keberlanjutan pengelolaannya.
Petunjuk Pelaksanaan ini adalah turunan dari Pedoman Umum Program KOTAKU. Pedoman Umum menyajikan panduan dan informasi menyeluruh tentang program KOTAKU bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat dan sebagainya.
Kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
Panduan khusus tingkat kelurahan/desa merupakan panduan operasional tahapan perencanaan berdasarkan siklus kegiatan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan program KOTAKU tingkat kelurahan/desa. Harmonisasi pelaksanaan siklus kegiatan tingkat kelurahan/desa dengan siklus kota/kabupaten diwujudkan dengan forum-forum konsultasi secara berkala dan menerus.
Sebagai bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menangani 23.657 dari 38.431 hektare luasan kumuh se-Indonesia. Penanganan kumuh Program Kotaku berada di 11.067 kelurahan/desa, pada 269 kabupaten/kota, di 34 provinsi se-Indonesia.
Bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat terjadi secara berturut-turut pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7 SR, tanggal 9 Agustus 2018 dengan kekuatan 6,2 SR, tanggal 19 Agustus dengan kekuatan 7 SR, telah menghancurkan sebagian besar permukiman yang ada di sepanjang wilayah Nusa Tenggara Barat.
Ketentuan dan Langkah-langkah Pekerjaan Jalan Paving Block
Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan ini ditujukan kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia/Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang memuat sejumlah aturan dasar dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Program KOTAKU.
Pengukuran Kinerja pembukuan Sekretrariat-LKM/BKM, Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan, perencanaan dan pengelolaan program yang diharapkan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LKM/BKM, UPK dan KSM.