Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumMimbar bebasTransparansi di OC V Jateng
Transparansi di OC V Jateng 
LSM Transparansi, 8 Oktober 2012, jam 22:41:08
Salam Transparansi...

Kami telah melakukan survey dan penelitian tubuh konsultan kabupaten PNPM Mandiri Pedesaan maupun Perkotaan di Jawa Tengah. Ada beberapa hal menarik yang bisa diperbincangkan lewat media forum ini untuk mendapatkan masukan yang bisa menginspirasi para pelaku pemberdaya masyarakat di Jawa Tengah seperti dibawah ini:

1. Untuk konsep pemberdayaan yang diusung PNPM Mandiri Pedesaan maupun Perkotaan sudah teruji walaupun tidak menutup untuk selalu dilakukan penyempurnaan program menyesuaikan proses dinamisasi masyarakat .

2. Para pelaku konsultan ditingkat kabupaten ke bawah menunjukan bahwa secara umum sudah mempunya komitmen yang kuat walaupun masih perlu & terus dilakukan penguatan kapasitas & kompetensi seiring dengan semakin bertambahnya umur program ini.

3. Untuk dukungan/suport baik staff maupun utilities expenses sudah cukup memadai dari PNPM Mandiri Pedesaan maupun Perkotaan. Namun ada satu hal yang tidak sengaja kami temukan dan menarik bagi kami yaitu masalah pengadaan kantor/office. Untuk Faskab maupun Korkab/kot secara umum menggunakan kantor yang disewa atapun pinjam sewa kepada pemerintah kabupaten/kota setempat.Walaupun menggunakan aset kantor pemerintah kab./kota ternyata juga ada biaya sewanya. Yang membedakan adalah sumber dana untuk sewa kantor. Untuk PNPM Mandiri Pedesaan dana sewa kantor Faskab berasal dari anggaran program/proyek yangdisalurkan lewat konsultan ditingkat propinsi, namun untuk PNPM Mandiri Perkotaan secara umum biaya sewa kantor Korkab/kot ke pihak swasta maupun pemerintah kabupaten/kota berasal dari kantong mereka sendiri dengan cara iuran dari semua anggota tim Korkab/kot yang ada.

Selidik demi selidik lewat website ini juga kami mendapatakn data bahwa di Jawa Tengah perusahan/lembaga yang menjadi Konsultan Manajemen Wilayah adalah PT Terabuana Manggala Jaya dengan nilai kontrak RP 45.573.474.000,- berdasarkan addendum contract terakhir dan di dalamnya ada anggaran biaya office rental sebesar Rp. 1.486.800.000 untuk wilayah Jateng & DIY. Dengan rincian anggaran sewa kantor korkab/kot sebesar Rp1 jt/bln dan untuk sewa kantor askot mandiri Rp 500 rb/bln. Sampai dengan saat ini uang sewa kantor sudah dibayarkan/invoce kepada PT Terabuana Manggala Jaya sebesar Rp 722.390.122,- Pertanyaannya adalah kemana uang sebesar itu dialokasikan karena sampai dengan akhir kontrak PT.Terabuana Manggala Jaya belum ada korkot/kab yang biaya sewa kantornya diberikan padahal biaya sewa kantornyanya cukup lumayan berkisar antara 4-6 jt/th yang terpaksa dibayarkan padahal dalam perjanjian kerja mereka ternyata tidak ada kewajiban seperti itu.. Ini masuk ke wilayah/ranah pengingkaran anggaran atau bahkan masuk kategori "korupsi" karena menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan lainnya. Jadi demi nama baik & performance perusahan maka permasalahan ini mestinya diselesaikan dengan baik.

Para pimpinan dan staf profesional konsultan ditingkat pusat/KMP mohon arahan dan tindakannya untuk menyeelsaikannya dari pada persoalan ini masuk ranah KPK yang tentunya akan berdampak lebih banyak lagi.


Salam Transparansi...



[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
bebek penyet, 9 Oktober 2012, jam 11:28:47
mbok ya segera di lakukan uji petik di semua OC dan Korkot tentang kebenaran invoice yang telah di cairkan . jadi jelas isu atau fakta gitoe loh !
Tanggapan 2
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
Ayu Rahdiana, 9 Oktober 2012, jam 13:57:19
salam transparansi


Aku udah download jg tuh progres invoice semua OC di Indonesia sampai dokumen kontrak plus addendum kontraknya untuk semua OC juga ada, bagi yg pingin lihat buka aja di icon Laporan<progres kegiatan<resume kontrak di web ini.

wah keterlaluan tuh OC nya...udah diinvoice eh malah gak dikasihkan kepada yg berhak,..bagaimana kualitas pendampingannya kalau di manajemennya udah bermain seperti itu...

saya turut prihatin deh,..kalau begitu mendingan suporting staf sama perangkat alat kerjanya taruh aja di alun2, sewa kantornya kan udah embat....malu...malu...malu...malu...
Tanggapan 3
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
Sai Udin, 10 Oktober 2012, jam 18:44:04
Salam Transparansi......

Terkait dengan tulisan dalam web ini, maka untuk menghindari prasangka buruk dan fitnah, maka minimal ada 2 hal yang perlu dilakukan :
1. Penentu kebijakan terutama yang tergabung dalam TNP2K membentuk tim evaluasi untuk memastikan benar or tidaknya tulisan dari LSM transparansi tersebut
2. atau kalo terlalu jauh melibatkan TNP2K maka pihak satker pusat melakukan investigasi hal ini dan melibatkan lembaga independen supaya hasilnya tidak diragukan oleh publik

Yang jelas, saya selaku pendamping PNPM mandiri perkotaan sangat menyayangkan bila hal ini benar2 terjadi dan harus bersentuhan dengan lembaga hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Tetapi : Kalo yang ditulis ini tidak benar, makan pihak perusahaan juga harus dibersihkan namanya

INGAT :
KITA ADA DI PNPM TERUTAMA mandiri perkotaan KARENA ADA ORANG MISKIN, MAKA APAKAH KITA TIDAK TAKUT DENGAN LAKNAT ALLAH???
Tanggapan 4
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
korkot teman, 10 Oktober 2012, jam 20:30:20
saya juga barusan download tuh kontrak resume manajemen2 dan sudah membacanya tapi menurut saya LSM Transparansi kurang cermat membacanya...mungkin ada maksud2 tertentu ya ha..ha..ha...

disitu tertera 2.4 Rental Office...dan dibawahnya memang sewa kantor tapi keliatannya hanya untuk kantor pusat, sedangkan menurut saya item dibawahnya running cost atau kebutuhan2 kantor ya..yang nilai nominalnya 1 juta tiap bulan (korkot) dan 500rb (askot) semoga tidak ada niat menjelek2kan perusahaan lain...sementara diri kita MUNGKIN belum termasuk orang yang BAIK

Wassalam,
Tanggapan 5
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
Prastetyo Boegel, 10 Oktober 2012, jam 20:45:33
Wooow Luuuuar biasa
Konsultan Manajemen Wilayah adalah PT Terabuana Manggala Jaya dengan nilai kontrak RP 45.573.474.000,- berdasarkan addendum contract terakhir dan di dalamnya ada anggaran biaya office rental sebesar Rp. 1.486.800.000 untuk wilayah Jateng & DIY. Dengan rincian anggaran sewa kantor korkab/kot sebesar Rp1 jt/bln dan untuk sewa kantor askot mandiri Rp 500 rb/bln. Sampai dengan saat ini uang sewa kantor sudah dibayarkan/invoce kepada PT Terabuana Manggala Jaya sebesar Rp 722.390.122,- Pertanyaannya adalah kemana uang sebesar itu dialokasikan karena sampai dengan akhir kontrak
berarti tanda tangan semua korkot di 35 kab/Kota di palsukan oleh Manajemen kok bisa ambil invoice

silahkan teman teman lihat saja tautan dibawah ini :

http://p2kp.org/laporan/files/contract/agust12/pnpm_oc5_inv10_agus12.pdf
Tanggapan 6
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
Koesranto Koes, 11 Oktober 2012, jam 10:43:36
Yth. Para Pemerhati Program PNPM dan Para Pelaku
dh,

Menanggapi dan mencermati serta menelaah Issues Transparansi di OC V Jateng, perkenankan kami sampaikan klarifikasi, penjelasan atas tulisan dimaksud bahwa, Komponen biaya dalam Kontrak OC V Jateng terkelompok kedalam beberapa item komponen pembiayaan dalam kontrak untuk dapat diimplemntasikan dalam praktek di lapangan dan disesuikan dengan posting pembiayaan dimkasud sesuai alokasi budget yang ada, komponen biaya dalam kontrak OC V jateng untuk Komponen sewa Kantor ada dalam kelopok II. Direct Reimbursable Cost atau Biaya Langsung Non Personnel, kita harus dapat membedakan antara posting biaya satu dengan yang lainnya dimana untuk biaya Sewa Kantor ada di item/post 2.4.1 Office Space/Biaya Sewa kantor, yang teralokasi budget untuk biaya kantor adalah hanya kantor Konsultan Manajemen Wilayah (Jateng dan DIY) sedangkan untuk kantor Korkot ada ketentuan Khusus yang ditetapkan dalam manajemen proyek bahwa bagi PEMDA yang tidak menyediakan kantor untuk Korkot, pihak Manajemen Konsultan diperkenankan mengusulkan biaya Sewa Kantor, sedangkan bagi PEMDA yang menyediakan space kantor pihak manajemen konsultan tidak punya kewajiban untuk menyediakan biaya sewa kantor, yang dibiayai oleh manajemen hanya biaya operasional kantor (office running cost, office utilities dan biaya lainya penunjang kegiatan operasional Korkot) hal ini sudah jelas tentunya bahwa kita dapat membedakan antara biaya sewa kantor dan biaya office running cost serta kriteria dan ketentuan mana yang disediakan kantor dan mana yang tidak disediakan kantor,

Demikian klarifikasi dan penjelasan yang bisa kami lakukan dan mudah-2 an sudah dapat menjawab bagi para pemerhati dan pelaku, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dalamrangka penyempurnaan dalam manajemen proyek, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

wassalam
team
Tanggapan 7
 
Re: Transparansi di OC V Jateng
edi mbesyur, 11 Oktober 2012, jam 10:25:44
Buat LSM Transfaransi mestinya juga sampai ke akar bawah donk.... dilhat secara menyeluruh sampai ke korkot2.... Karena jangan2 ada korkot yang tidak transparan mengelola BOP nya... wong mobil operasional yang mestinya untuk kantor aja, ada yang dianggap kayak mobilnya sendir...wk wk wk


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 2108, akses halaman: 2314,
pengunjung online: 117, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank