Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Pengaduan
,
Selamat datang di website KOTAKU.
Pengaduan On-Line dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara On-Line.
Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila;
1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)  2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU. 3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

Berikut artikel mengenai Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, artikel ini dimaksudkan agar siapapun yang akan mengirimkan pengaduan lebih bijak dalam menyampaikan pengaduan dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
pengaduan
Ramlah , 31 Juli 2017, jam 12:55:14
Salam Hormat,-
Saya atas Nama Masyarakat yang ada di kota Makassar Sul-Sel :
Nama : St.Ramlah (Mantan Askot MK Korkot 1 Makassar Program KOTAKU
Mengajukan pengaduan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pak Bachrun Gassing (TL OSP 8 Prop.Sul-Sel) , atas tindakannya yang menyerahkan surat pernyataan yang dibuat sdr (i) Muslimah (manager UPK BKM Bongaya Kel.Barombong) yang isinya menyatakan bahwa saya menyuruh Saudari Muslimah membuat KSM Fiktif dan menerima uang sebesar Rp.10.000.000 dari kas UPK, ke OMBUSMAN Perwakilan Sul-sel.

Adapun surat pernyataan tersebut isinya tidak benar(Bohong) dan informasi palsu, Surat pernyataan tersebut dibuat oleh Saudari Muslimah karena adanya tekanan dan disuruh serta dikonsepkan oleh salah satu Tim OSP 8 Sul-Sel (Atas Nama Saudara Hasruddin (Mantan SUB TA MONEV OSP 8 Sul-Sel tahun 2016) dan disaksikan oleh Saudara Ikhsan Bachtiar (Faskel MK Korkot 1 Makassar tahun 2016). (adapun bukti dokumen surat pencabutan pernyataan terlampir)di alamat email : ppmkotaku_pusat@yahoo.com

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas saya menyimpulkan bahwa ada Niat yang kurang baik yang dilakukan oleh TIM OSP 8 sul-sel untuk menjatuhkan dan membangun image yang kurang baik terhadap saya, hal ini menyebabkan nama baik saya tercemar, saya merasa malu ditengah-tengah masyarakat serta pembunuhan karakter secara pribadi buat saya (saya susah diterima menjadi konsultan pemberdaya), Oknum ini menyuruh masyarakat membuat surat pernyataan yang tidak benar….kemudian surat pernyataan tersebut dijadikan bukti kepada beberapa pihak dan OMBUSMAN perwakilan SUL-SEL yang dibawah oleh pak bachrun gassing ( seharusnya pak TL melakukan Cek and Recek kebenaran dokumen itu sebelum diserahkan kepada pihak Ombusman).

Kronologis PPM:
1. Pada tanggal 3 Juni 2017 saya mendapat surat dari Ombusman Perwakilan Sulsel yang isinya…diantaranya memuat pernyataan Palsu yang dibuat oleh Saudara Muslima.
2. Pada tanggal 5 Juni 2017 saya minta klarifikasi dari Saudara Muslimah dan Pimpinan Kolektif BKM Bongaya Barombong, Menghasilkan Surat Pernyataan Pencabutan..
3. Tanggal 21 Juli 2017, saya ke Kapolsek Tamalate berniat melaporkan Saudara Hasruddin dan Saudara Bachrun Gassing (TL OSP 8 Sulsel) dengan tuduhan pencemaran nama baik
4. Informasi dari Bagian Penerima Laporan Kepolisian Saudari Muslimah harus juga dilapor sebagai pintu pertama (tersangka) karena dia yang membuat surat pernyataan (walaupun dipaksa atau ditekan nanti kalau BAP akan ada pengembangan Hasruddin dan Bacrun Gassing dijadikan saksi dan pada saat pemeriksaan bisa berubah jadi tersangka tergantung hasil penyelidikan)
5. Saya shalat tahajud untuk mengambil keputusan sebelum melapor”teringat Saudari Muslima hanya diperalat oleh Oknum TIM OSP 8 Sul-Sel, berarti dia hanya Korban, dan masyarakat kecil serta mempunyai bayi usia 2 bulan….saya tidak tegah memisahkan antara ibu dan anak….
6. Berdasarkan dengan pemikiran kemanusiaan tersebut dan jiwa pemberdayaan yang masih melekat dihati, maka saya mengajukan PPM ke Manajemen PPM pusat yang ada di Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini supaya nama baik saya kembali.

7. Sebagai masyarakat yang lemah dan tidak berdaya ini saya minta keadilan….apalagi tujuan program KOTAKU selain me NOL kan kumuh juga membangun nilai-nilai luhur universal bukan menjatuhkan nilai-nilai baik yang sudah ada…..
8. Saya mau persoalan diatas diselesaikan secara musyawarah mufakat tanpa melalui jalur Hukum dengan cara memfasilitasi serta dimediasi (harus orang yang netral minimal KMP) dengan mempertemukan Bachrun Gassing (TL OSP 8 Sul Sel), Hasruddin (Mantan Sub TA Monev), Saudari Muslimah (Manager UPK Barombong), Pimpinan Kolektif BKM Bongaya Kelurahan Barombong dan saya sebagai korban Kecamatan Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan)serta saya meminta pertanggunjawaban Bapak Bachrun Gassing (TL OSP 8 SUL-SEL yang menyerahkan dokumen pernyataan yang isinya Bohong dan informasi tidak benar tersebut ke Ombusman) dan Hasruddin(mantan Sub TA Monev) yang menyuruh masyarakat membuat dokumen palsu dan tidak benar dan melakukan kebohongan public dengan menggunakan surat pernyataan tersebut.

9. Hal ini wajib dilakukan demi menjamin Mentalitas dan moralitas serta integritas Pelaku pelaksana Program KOTAKU kedepan.

10. Kalau hal ini tidak diselesaikan maka pembelajaran yang telah diberikan oleh Oknum dengan membantu masyarakat membuat pernyataan tidak benar akan membekas dan tersimpan dipikiran masyarakat bahwa kita bisa dan dibenarkan membuat dokumen palsu dan tidak benar (terbukti orang yang menyuruh dan menyebarkan dokumen surat pernyataan palsu ini tidak diberikan teguran atau sanksi minimal mereka mengakui kekhilafannya atau kelalaiannya) dan hal ini berbahaya buat kesuksesan PROGRAM KOTAKU kedepan

Demikian PPM ini saya buat, tolong di tindak lanjuti dan diselesaikan.
Wassalam

St.Ramlah/ Kelurahan Barombong Kec.Tamalate Kota Makassar Sulawesi Selatan





Tanggapan 1
 
Re: pengaduan
PPM KOTAKU, 31 Juli 2017, jam 13:22:24
Kepada Yth,
Rekan St. Ramlah
Di tempat

Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. PPM KMP Program KOTAKU Wilayah-2 turut prihatin terhadap permasalahan yang anda alami. Sekedar informasi bahwa permasalahan anda telah kami ketahui sejak tanggal 13 Juni 2016 melalui email dari pemilik email medhy achmad. Dan PPM KMP Program KOTAKU Wilayah-2 telah menindaklanjuti dengan bersurat kepada Team Leader OSP 8 Provinsi Sulawesi Selatan meminta klarifikasi dengan nomor surat KMP: 11/KMP-Wil.2/KOTAKU/VI/2016, per tanggal 14 Juni 2016. Pengaduan ini telah masuk dalam SIM PPM dengan nomor register: 0001-17300-0616.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bahwa:
a. Setelah kami pelajari surat dari Ombusman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dengan nomor surat: 0207/SRT/0164.0202.2016/MKS-2/VI/2017, Perihal: Penyampaian Hasil Penanganan Laporan/Pengaduan, per tanggal 2 Juni 2017. Tidak ditemukan dalam surat tersebut di atas kalimat “memuat pernyataan palsu yang dibuat oleh Saudara Muslima”. (mohon Sdri. St. Ramlah berhati-hati dalam mengutip surat dari Ombudsman tersebut);

b. Perlu diketahui bahwa surat pernyataan pencabutan dari Saudara Muslimah per tanggal 5 Juni 2017 tidak dapat berpengaruh terhadap surat yang telah di keluarkan oleh Ombusman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan dengan nomor surat: 0207/SRT/0164.0202.2016/MKS-2/VI/2017, seharusnya surat pernyataan pencabutan dari Saudara Muslimah disampaikan sebelum surat dari Ombusman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan keluar. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pasal 36 Ayat 1 disebutkan “Ombudsman menolak Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dalam hal:” Huruf f disebutkan “substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak; atau” dan huruf g disebutkan “tidak ditemukan terjadinya Maladministrasi”.

c. Langkah yang anda lakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini sudah tepat, dengan menggunakan non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman.

d. Adapun niat langkah hukum yang akan anda gunakan dengan tuduhan pencemaran nama baik, mohon dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Karena bila tidak disertai dengan bukti yang kuat, maka akan berakibat pada hasil yang tidak diharapkan.

e. Berdasarkan data-data yang PPM KMP Program KOTAKU Wilayah-2 peroleh terhadap permasalahan tersebut di atas, maka secara administrasi PPM sudah dianggap selesai. Adapun secara keprograman maka permasalahan anda dengan OSP-8 Provinsi Sulawesi Selatan telah berakhir.

f. PPM KMP Program KOTAKU Wilayah-2 mohon maaf, karena keterbatasan dalam memfasilitasi pengaduan anda, bila apa yang disampaikan tidak seperti yang diharapkan Sdri. St. Ramlah.


Demikian surat tanggapan dari PPM KMP Program KOTAKU Wilayah-2, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PPM KMP Program KOTAKU Wilayah-2

Tanggapan 2
 
Re: pengaduan
Ramlah ramlah, 9 Agustus 2017, jam 8:48:19
Kepada Yth,
PPM KMP Program Kotaku
yang terhormat,-

Perlu saya sampaikan:
1. Walaupun semua pihak mengatakan Bahwa surat pernyataan Saudari Muslimah berdasarkan kutipan yang dibuat oleh Ombusman pada tanggal 2 juni 2017 itu benar, saya meyakini kebenarannya bahwa pernyataan itu isinya tidak benar alias bohong!!!! Walaupun saya diperhadapkan dengan presiden saya berani, menyampaikan keyakinan saya tersebut.
2. Saudari Muslimah Baru mecabut surat pernyataanny pada tanggal 5 juni 2017, karena dia baru tahu bahwa surat pernyataan tersebut dimasukkan di Ombusman perwakilan Sul-sel, sehari setelah terbit opini tersebut pada tanggal 3 juni 2017. Dia tidak tahun kalau pihak OSP menjadikannya alat atau salah satu referensi.

3. Sampai saat ini tuduhan TIM OSP 8 Sul-SEl terkait persoalan di mannuruki saya tidak terima, karena saya tidak terbukti melakukan hal yang dituduhkan (surat pernyataan saya yang dijadikan bukti dan diperlihatkan kepada semua pihak…Salah satu Tim OSP 8 Sul- Sel yang Buat, pada tanggal 2 juni 2016, saya dipanggil untuk diskusi tapi kenyataannya saya disuruh tanda tangan disurat pernyataan tersebut, dan perlu di ketahui surat pernyataan itu bukan bukti karena tidak ada uang cair pada tgl 20 april 2015 bahkan pada bulan januari sampai desember 2015 tidak ada dana yang cair sesuai yang dituduhkan), kemudian di web kotaku laporan kinerja UPK dan Laporan dana bergulir menyatakan bahwa tidak ada KSM fiktip dan semua sesuai SOP dana bergulir yang disalurkan di masyarakat tepatnya di kelurahan mannuruki Makassar, sebelum dan bahkan setelah tim Uji petik OSP 8 sul sel turun….(Bukankah Laporan KInerja UPK dan dana bergulir di verifikasi secara berjenjang mulai dibuat oleh faskel MK, diverifikasi ASKOT MK, Sub TA RLF, TA MK bahkan sampai Ke KMP) ini menandakan bahwa… tidak ada korelasi antara keputusan yang dibuat TL OSP 8 Sulsel yang merekomendasikan memecat saya dengan Laporan yang dibuat sendiri oleh TIM Faskel MK bahkan Sampai ke KMP…(sumber data dari web program Kotaku laporan manajemen keuangan)…..Bagaimana….keputusan ini? Adil ataukah gimana untuk saya???? Semestinya harus berkorelasi antara keputusan memberhentikan saya dengan tuduhan mebuat KSM fiktif dengan laporan yang dibuat secara berjenjang tersebut…..Apakah ini tidak menjadi perhatian bagi Pihak KMP.
4. Demi Allah saya bersumpah “Saya akan menanggung semua dosa yang ada didunia ini mulai dari hamba Allah yang baru Lahir bahkan sampai dunia ini kiamat, Apabila saya menyentuh atau mengambil uang yang dituduhkan atau saya menyuruh membuat ksm fiktif di kelurahan Mannuruki sesuai dengan yang dituduhkan oleh pihak OSP 8 Sulsel pada bulan juni 2016 yang lalu”.
5. Hari ini saya baru bisa sampaikan karena saya sudah bisa mengakses wadah PPM On Line ini….
6. Saya juga mau sarankan kepada pihak pengelolah PPM KMP, ketika ada pengaduan yang masuk tolong minta klaririfikasi dari kedua belah pihak, jangan hanya sepihak saja. Terbukti pengaduan yang dimasukkan pak ahmad jumadi WB pada buln juni 2016 terkait persoalan saya di mannuruki, sampai pengaduan itu dianggap selesai dan ditutup saya tidak pernah dimintai klarifikasi dan penjelasan, dan dipanggil duduk bersama serta dipertemukan dengan semua pihak yang terkait.
7. Saya sudah ikhlas menerima ujian ini, bahkan saya sudah melupakan…., tapi apa yang terjadi saat ini….Saya kaget dan diingatkan kembali ketika melihat salah satu kutipan OMbusman perwakilan Sulsel pada tanggal 2 juni 2017, tentang pernyataan saudari muslimah tersebut….saya difitna lagi dengan hal yang sama…saya dituduh membuat KSM Fiktif di Kelurahan Barombong Makassar SulSEL. ( Ibarat kecelakaan terjadi di Jakarta kemudian cari bukti di Makassar, khan tidak nyambung? Pertanyaannya” kenapa Tim OSP 8 Sul Sel melakukan hal tersebut????
8. Mohon dengan hormat dengan segala kerendahan hati “ saya sebagai Masyarakat yang tidak berdaya mengharapkan bantuan dari semua pihak yang terkait dengan program ini untuk membantu saya menyelesaikan “permasalahan ini”

Kepada semua pihak di program ini yang saya hormati,-
Mohon dengan hormat,
Bantu saya mempertemukan,miminta klarifikasi dan pertanggungjawaban secara langsung dengan semua pihak yang bekerjasama dengan pembuatan surat pernyataan yang dibuat saudari muslimah di Kelurahan Barombong Makassar Sulsel pada bulan juni 2016 dan pertanggungjawaban kenapa surat pernyataan yang isinya bohong tersebut bisa sampai ke Ombusman perwakilan Sul-Sel.

wassalam

Ramlah



Kembali ke atas
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 935, akses halaman: 1099,
pengunjung online: 56, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank