Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Pengaduan
,
Selamat datang di website KOTAKU.
Pengaduan On-Line dipergunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat pengaduan tentang pelaksanaan KOTAKU. Tidak diperkenankan mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah, hasutan, penghinaan, pelecehan, pornografi, narkoba, pendapat yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), iklan (advertising) dan bernuansa politik apapun bentuknya secara On-Line.
Pergunakan bahasa yang sopan dan berkaidah.

PPM Pusat akan memfasilitasi setiap pengaduan yang masuk di pengaduan on-line bila;
1). Menyebutkan lokasi kejadian yang diadukan secara lengkap (ada nama Kel/Desa, Kecamatan, Kab/Kota dan Provinsi)  2). Isi pengaduan (substansi) terkait dengan pelaksanaan KOTAKU. 3). Disertai dengan bukti-bukti pendukung terhadap permasalahan yang diadukan untuk menghindari terjadinya fitnah.

Berikut artikel mengenai Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, artikel ini dimaksudkan agar siapapun yang akan mengirimkan pengaduan lebih bijak dalam menyampaikan pengaduan dengan dilampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pidana Penjara dan Denda terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE
permohonan maaf
muslimah imah, 5 Agustus 2017, jam 6:28:05
BISMILLAHI RAHMANIRRAHIM
PERMOHONAN MAAF KEPADA IBU ST.RAMLAH (MANTAN ASKOT MK KORKOT 1 MAKASSAR)
Saya atas nama : Muslimah (Manager UPK BKM Bongaya Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate kota Makassar) Sul-Sel.

Sejak saya buat surat pernyataan pada bulan juni 2016, saya terus dihantui perasaan bersalah dan berdosa kepada ibu ST.Ramlah, karena saya membuat surat pernyataan yang isi dan informasinya tidak benar.
Pada kesempatan ini melalui media dan Web ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu St.Ramlah dan Keluarga besarnya karena telah mencemarkan nama baik Beliau.
Dan perlu saya informasikan bahwa surat itu saya buat disuruh oleh pak Hasruddin (Mantan Sub TA Monev OSP 8 Sul-Sel) dan pada saat itu ada pak ikhsan menyaksikan (Faskel MK) .
Saya tidak menyangka bahwa surat itu akan dijadikan alat untuk membuat nama baik seseorang hancur (Pencemaran nama baik).
Sekali lagi saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Ramlah dan Keluarga Besarnya. Semoga dengan adanya permohonan maaf ini Beliau dan Keluarganya memaafkan kesalahan dan kekhilafan saya.
Permohonan maafku ini semata-mata hanya ingin mengembalikan nama baik Beliau, yang sudah mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan selalu memberikan motivasi serta bimbingan agar menjadi seorang yang lebih baik kedepannya. (Saya merasa bersalah bersalah dan berdosa jika turut menzholimi Beliau).
Melalui wadah ini, saya meminta dan memohon kepada pihak KMP untuk membantu mengembalikan nama baik Beliau, karena saya sebagai masyarakat selalui dihantui perasaan bersalah dan berdosa.
Wassalam

Muslimah

Muslimah (Manager UPK BKM Bongaya Barombong Kec.Tamalate Kota Makassar Sul-Sel) didampingi Pimpinan Kolektif BKM.
No. Hp : 085340944411


Tanggapan 1
 
Re: permohonan maaf
PPM KOTAKU, 22 Agustus 2017, jam 9:40:08
Kepada Yth,
Rekan Muslimah
Di tempat

Terima kasih telah menggunakan pengaduan on-line. Rekan Muslimah perlu diketahui bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil baik di tingkat Pusat (KMP) maupun tingkat Provinsi (OSP/KMW) harus dilandaskan pada data pendukung, sehingga kebijakan yang diputuskan/diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Rekan Muslimah dapat Kami (PPM KMP) sampaikan bahwa permasalahan ini telah dimediasi oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Sdri. St. Ramlah per tanggal 26 Juli 2016 yang kemudian diterima oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2016 (No. Laporan/Pengaduan: 0164/LM/VI/2016/MKS). Sehubungan dengan tugas Ombudsman menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan, maka Ombudsman kemudian menindaklanjuti melalui:

1. Permintaan klarifikasi tertulis melalui surat No. 0067/KLA/0164.2016/MKS-2/VII/2016, perihal Permintaan Penjelasan Tertulis terkait Laporan/Pengaduan, tanggal surat 19 Juli 2016.
Tanggapan:
Penjelasan tertulis dari Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, nomor UM.01-03/SKR.PKP-SS/VII/54, Perihal Penjelasan terkait Laporan Sdri. St. Ramlah, tanggal surat 26 Juli 2016, yang kemudian diterima oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Juli 2016, secara substansi memuat hal berikut:

a. Bahwa Oversight Service Provider (OSP) sebagai salah satu unsur Pelaksana Program, yang diberi tugas membantu Satker dalam Pengendalian Kegiatan dan Personil, telah mengeluarkan Rekomendasi Pemberhentian a.n. Sdri. St. Ramlah sebagai Asisten Koordinator Kota Bidang Manajemen Keuangan Wilayah Kota Makassar. Rekomendasi OSP-8, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:
- OSP-8 Prov. Sulsel, dalam rangka pemastian kegiatan di lapangan sesuai dengan koridor Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan, maka dilakukan antara lain kegiatan Uji Petik;
- Dari pelaksanaan Uji Petik, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016, ditemukan adanya indikasi Kesalahan Prosedur Pendampingan yang dapat dimaknai sebagai hilangnya Integritas Pendampingan Masyarakat/BKM dalam pelaksanaan program. Untuk itu, OSP-8 Prov. Sulsel, pada rapat internal OSP-8 Sulsel, pada tanggal 23 Mei 2016, menyepakati untuk memanggil Sdri. St. Ramlah untuk melakukan Klarifikasi pada tanggal 24 Mei 2016;
- Berdasarkan pengakuan Sdri. St. Ramlah di hadapan Team Leader (TL), Tenaga Ahli (TA) Monev, TA Manajemen Keuangan dan Koordinator Kota 1 Makassar, dapat disimpulkan bahwa Sdri. St. Ramlah telah melakukan Pelanggaran berat dan atau tidak menjalankan arahan program yang harus dijaganya;
- Berdasarkan temuan Uji Petik dan Pengakuan Sdri. St. Ramlah tersebut, maka OSP-8 Prov. Sulsel, merekomedasikan pemberhentian Sdri. St. Ramlah sebagaimana tertuang dalam Surat Team Leader OSP-8 Prov. Sulsel nomor: 59/ADM-SULSEL/BA-SA/OSP-8/V/2016, tertanggal 25 Mei 2016;

b. Bahwa benar, telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Sulawesi Selatan nomor 26/KPTS/SATKER-PKP/2016 Tentang Pemutusan Kontrak Kerja Asisten Koordinator Kota (ASKOT) Manajeman Keuangan KORKOT I Kota Makassar, tanggal 3 Juni 2016. Penerbitan Surat Keputusan dimaksud, selain memperhatikan Surat Rekomendasi OSP-8 Prov. Sulsel, pihak Satker juga terlebih dahulu meminta penjelasan secara lisan kepada Tim OSP-8 Prov. Sulsel;

c. Bahwa berdasarkan Rekomendasi OSP-8 Prov. Sulsel, Penjelasan lisan dan bukti-bukti yang ada, setelah memperhatikan Surat Perjanjian Kerja, nomor: 32/SPK/AS/P2KPP/PKP.SS/2016, disimpulkan bahwa Sdri. St. Ramlah telah melanggar Ketentuan Pasal 1, Tugas dan Tanggung Jawab Spesifik (Point 2 Point 3) dan Pasal 5, Sanksi (Ayat 5, Point C);

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh OSP-8 Prov. Sulsel, dengan mencermati ketentuan yang ada dalam program, Sdri. St. Ramlah, secara meyakinkan telah melakukan pelanggaran terhadap Surat Perjanjian Kerja dan Pedoman Teknis Pinjaman bergulir. Perbuatan Sdri. St. Ramlah tersebut, juga secara langsung telah menghilangkan kesempatan masyarakat miskin Kelurahan setempat untuk memperoleh manfaat pinjaman bergulir;

e. Bahwa pemutusan kontrak Sdri. St. Ramlah, telah dilakukan dengan prosedur standar yang selama ini dijalankan, dimulai dengan Pengaduan masyarakat dan atau hasil Uji Petik, Pembahasan Hasil Uji Petik, Pertemuan Klarifikasi dengan Oknum terduga dan Pembahasan bersama Tim OSP-8 Prov. Sulsel;

f. Bahwa Pemutusan Kontrak Kerja dengan Sdri. St. Ramlah, dilakukan guna menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap program, serta untuk menjaga agar perbuatan serupa tidak meluas kepada Fasilitator Pendamping lainnya, yang sudah pasti akan berdampak pada hilangnya kesempatan warga miskin kelurahan mendapat manfaat dari Pengelolaan Pinjaman Bergulir.

(Sumber: Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan, No: 0207/SRT/0164.0202.2016/MKS-2/VI/2017, Tgl. 2 Juni 2017)

Demikian yang dapat disampaikan.

PPM KMP Program Kotaku (NSUP) Wilayah - 2


Kembali ke atas
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 2087, akses halaman: 2659,
pengunjung online: 89, waktu akses: 0,027 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank