Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Arsip Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelZakat dan Penanggulangan Kemiskinan
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Makassar, 8 Februari 2013
Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Oleh:
Muh. Darwis
Sub TA Monev
OSP 8 Provinsi Sulawesi Selatan   
PNPM Mandiri Perkotaan

Yusuf Al-Qhardawi adalah seorang ulama kontemporer dari Mesir pernah berkata: Zakat merupakan potensi ekonomi umat yang kita anggurkan.

Menarik untuk dikaji dan dicermati apa yang pernah dikatakan oleh Yusuf Al-Qhardawi sebagaimana tersebut di atas. Terlebih kita jika mengacu pada besarnya jumlah penduduk Indonesia, yang sebagian besarnya adalah umat Muslim, yakni sekira 85 persen dari jumlah total penduduk Indonesia sekira 250 juta jiwa. Maka, dengan sendirinya jumlah wajib zakat (Muzakki) sebesar lebih kurang 212.500.000 jiwa.

Jumlah tersebut, jika dikalikan dengan besaran jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh setiap umat Islam yakni 3,5 liter beras. Dengan asumsi harga beras sebesar Rp6.000 per liternya, maka setiap orang (Muzakki) akan membayar Zakat Fitrah sebesar Rp21.000. Bisa dibayangkan berapa besar jumlah penghasilan dari zakat dalam setiap tahunnya.

Pandangan tentang Zakat 

Dalam perspektif hukum, zakat adalah perintah agama yang harus kita tunaikan, karena kedudukan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, sama kedudukannya dengan rukun Islam lainnya—syahadat, shalat, puasa dan haji. Dan, zakat adalah bagian integral dari rukun Islam itu sendiri.

Selanjutnya, pada Konferensi Zakat Internasional atau World Zakat Forum (WZF) sebagai forum pertemuan bersama zakat tingkat dunia terungkap hasil penelitian Habib Ahmad dari IRTI-IDB tahun 2010 dengan perkiraan proporsi zakat atas PDB setiap negara, diperkirakan potensi zakat dunia dalam setahun adalah Rp600 triliun. Jika diasumsikan setiap Muslim mendapat bantuan dana pemberdayaan zakat sebesar 3000 USD per orang maka kemiskinan dapat diatasi. (Data WZF di Yogyakarta pada 29 September - 1 November 2010).

Pada dialog Nasional ZIS sebagai solusi mengatasi krisis ekonomi bangsa, pada 18 Agustus 2011 di Jakarta terungkap, jika dioptimalkan pengelolaan potensi zakat dari Muzakki dapat terakumulasi dana Rp217 triliun per tahun. Namun, realitasnya data di Baznas dan IPB, termasuk yang dikelola LAZ, realisasi Rp1,5 triliun belum termasuk Muzakki yang mengeluarkan langsung kepada Mustahiq.

Di sisi lain, perintah untuk mendirikan shalat senantiasa diikuti dengan perintah untuk menunaikan zakat. “Akimush-shalata wa atuz-zakata.”

Tentang perintah dan ancaman bagi orang yang tidak menunaikan zakat dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran berikut ini:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. 9 AT-TAUBAH :34).

Kemudian, dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan potensi ekonomi umat yang sangat besar maka seyogianyalah kalau potensi zakat ini kita optimalkan, terutama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan dalam perspektif sosiologi dan antropologi, zakat dapat mencegah kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial. Dari sisi antropologi, perintah untuk menunaikan zakat mengajari kita untuk senantiasa membudayakan kebiasaan berbagi kepada mereka yang secara ekonomi memiliki keterbatasan (miskin).

Jenis-jenis Zakat

Secara umum zakat yang dikenal dalam Islam ada tiga jenis, yaitu:

Pertama, Zakat Fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim (laki-laki ataupun perempuan), baik yang baru lahir atau yang sudah tua (uzur) sekalipun. Karena zakat fitrah merupakan zakat dari apa yang telah kita makan selama kurun waktu satu tahun. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan makanan yang kita makan dari unsur-unsur yang meragukan (subhat). Tentang subhat, Nabi SAW, dalam salah satu haditsnya mengatakan: Batas antara yang halal dan yang haram itu adalah subhat (sesuatu yang meragukan). Siapa saja yang bisa menghindari hal-hal yang subhat maka selamatlah dia.

Jadi objek dari zakat fitrah adalah makanan halal yang kita makan selama kurun satu tahun, dengan jumlah 3,5 liter beras. Dan, dapat dikonversi dalam bentuk uang.

Kedua, Zakat Mal (zakat harta), adalah yang harus/wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim ketika memiliki harta dalam jumlah yang banyak. Ketentuan atau ukuran yang dipakai untuk menetapkan kewajiban zakat mal tersebut berdasar pada hitungan nisab atau 100 gram emas atau yang sepadan dengannya, dengan catatan bahwa harta tersebut adalah harta yang diam (bukan modal). Kemudian zakat jenis tersebut (zakat mal) hanya wajib dikeluarkan sebanyak 1 kali. Berbeda dengan pajak yang setiap tahunnya harus dikeluarkan (dibayar) pada objek yang sama. Perintah untuk menunaikan zakat jenis ini dapat kita lihat dalam hadits Nabi SAW yang mengatakan: Bentengilah hartamu dengan zakat.

Tentang hal ini, Imam Al-Ghazali meriwayatkan, pernah suatu ketika saat kabilah (rombongan para pedagang) melintas di sebuah gurun pasir yang sangat luas dalam perjalanan pulang dari berniaga, tiba-tiba mereka dicegat dan disergap oleh gerombolan perampok. Pada kejadian tersebut seluruh harta bawaan mereka habis dibawa oleh gerombolan perampok. Namun, tak lama kemudian, perampok tersebut kembali dan mengembalikan barang salah seorang di antara para pedagang tersebut.

Menyaksikan kejadian itu, para pedagang yang barangnya tidak dikembalikan bertanya kepada temannya (yang barangnya dikembalikan oleh para perampok): Apa rahasianya, sehingga semua barang-barang saudara dikembalikan oleh para perampok tadi. Dengan tenang ia menjawab bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang sudah bersih, karena telah dikeluarkan zakatnya.

Ketiga, Zakat Profesi (zakat pendapatan).Zakat jenis hanya diwajibkan kepada orang (pegawai) yang bergaji tinggi.

Selain ketiga jenis zakat sebagaimana tersebut di atas, dalam Islam dikenal pula ajaran tentang infak dan sadaqah, serta wakaf.

  • Infak dan sadaqah bukan jenis zakat dan bukan juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Infak dan sadaqah ini kedudukannya dalam agama adalah sunnah, yang “hampir” diwajibkan kepada orang-orang yang tingkat kehidupan ekonominya terbilang memadai.
  • Wakaf adalah bentuk penyertaan seorang Muslim berupa tanah atau bangunan yang disumbangkan (baca: diwakafkan) untuk kebutuhan masyarakat Muslim.

Dalam Islam, tanah atau bangunan yang diwakafkan harus digunakan untuk kepentingan umum (utamanya, umat Islam), serta tidak boleh dialihfungsikan atau dipindahtangankan karena pemberian wakaf bukanlah penyerahan hak milik, melainkan penyerahan dalam bentuk pemanfaatan.

PENUTUP

Bahwa zakat merupakan bagian integral dari Rukun Islam maka menarik untuk dikaji dan diulas sebagaimana perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, dengan menempatkan satu unit eselon satu di Kementerian Agama yang secara khusus menangani pelaksanaan ibadah haji, yaitu Direktorat Jenderal (Dirjen) Haji. Padahal dalam Islam, perintah untuk menunaikan ibadah haji hanya diwajibkan kepada mereka yang secara ekonomi berkecukupan (mampu).

Dibandingkan dengan zakat, setiap Muslim, mulai dari yang baru lahir sampai kepada orang yang paling tua sekalipun, kalau dia Muslim maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat (fitrah). Maka sewajarnya pula pemerintah memberikan perlakuan yang sama antara zakat ini dengan urusan pelaksanaan ibadah haji, yaitu dengan menempatkan satu unit eselon satu di Kementerian Agama, yakni Dirjen Zakat, Infak dan Sadaqah. Wallahualam bissawab. [Sulsel]

Editor: Nina Firstavina

(dibaca 7088)
KOMENTAR ANDA:
Zakat yang diwajibkan untuk dipungut dari orang-orang kaya telah dijelaskan dengan gamblang dalam banyak dalil. Dan zakat adalah permasalahan yang tercakup dalam kategori permasalahan ibadah, dengan demikian tidak ada peluang untuk berijtihad atau merekayasa permasalahan baru yang tidak diajarkan dalam dalil. Para ulama’ Dari berbagai mazhab telah menyatakan:
الأَصْلُ فِي العِبَادَاتِ التَّوقِيفُ
“Hukum asal dalam permasalahan ibadah adalah tauqifi alias terlarang.”
Berdasarkan kaedah ini, para ulama’ menjelaskan bahwa barangsiapa yang membolehkan atau mengamalkan suatu amal ibadah, maka sebelumnya ia berkewajiban untuk mencari dalil yang membolehkan atau mensyari’atkannya. Bila tidak, maka amalan itu terlarang atau tercakup dalam amalan bid’ah:
مَنْ عَمِلَ عَمَل لَيْسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ رواه مسلم
“Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak.” (Riwayat Muslim)
Coba anda renungkan: Zakat adalah salah satu rukun Islam, sebagaimana syahadatain, shalat, puasa, dan haji. Mungkinkah anda dapat menolerir bila ada seseorang yang berijtihad pada masalah-masalah tersebut dengan mewajibkan sholat selain sholat lima waktu, atau mengubah-ubah ketentuannya; subuh menjadi 4 rakaat, maghrib 5 rakaat, atau waktunya digabungkan jadi satu. Ucapan syahadat ditambahi dengan ucapan lainnya yang selaras dengan perkembangan pola hidup umat manusia, begitu juga haji, diadakan di masing-masing negara guna efisiensi dana umat dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan umat. Dan puasa ramadhan dibagi pada setiap bulan sehingga lebih ringan dan tidak memberatkan para pekerja pabrik dan pekerja berat lainnya.
Mungkinkah anda dapat menerima ijtihad ngawur semacam ini? Bila anda tidak menerimanya, maka semestinya anda juga tidak menerima ijtihad zakat profesi, karena sama-sama ijtihad dalam amal ibadah dan rukun Islam.
Terlebih-lebih telah terbukti dalam sejarah bahwa para sahabat nabi dan juga generasi setelah mereka tidak pernah mengenal apa yang disebut-sebut dengan zakat profesi, padahal apa yang disebut dengan gaji telah dikenal sejak lama, hanya beda penyebutannya saja. Dahulu disebut dengan al ‘atha’ dan sekarang disebut dengan gaji atau raatib atau mukafaah. Tentu perbedaan nama ini tidak sepantasnya mengubah hukum.
Ditambah lagi, bila kita mengkaji pendapat ini dengan seksama, maka kita akan dapatkan banyak kejanggalan dan penyelewengan. Berikut sekilas bukti akan kejanggalan dan penyelewengan tersebut:
1. Orang-orang yang mewajibkan zakat profesi meng-qiyaskan (menyamakan) zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, tanpa memperdulikan perbedaan antara keduanya. Zakat hasil pertanian adalah 1/10 (seper sepuluh) dari hasil panen bila pengairannya tanpa memerlukan biaya, dan 1/20 (seper dua puluh), bila pengairannya membutuhkan biaya. Adapun zakat profesi, maka zakatnya adalah 2,5 %, sehingga qiyas semacam ini adalah qiyas yang benar-benar aneh dan menyeleweng. Seharusnya qiyas yang benar ialah dengan mewajibkan zakat profesi sebesar 1/10 (seper sepuluh) bagi profesi yang tidak membutuhkan modal, dan 1/20 (seper dua puluh), tentu ini sangat memberatkan, dan orang-orang yang mengatakan ada zakat profesi tidak akan berani memfatwakan zakat profesi sebesar ini.
2. Gaji diwujudkan dalam bentuk uang, maka gaji lebih tepat bila diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, karena sama-sama sebagai alat jual beli, dan standar nilai barang.
3. Orang-orang yang memfatwakan zakat profesi telah nyata-nyata melanggar ijma’/kesepakatan ulama’ selama 14 abad, yaitu dengan memfatwakan wajibnya zakat pada gedung, tanah dan yang serupa.
4. Gaji bukanlah hal baru dalam kehidupan manusia secara umum dan umat Islam secara khusus, keduanya telah ada sejak zaman dahulu kala. Berikut beberapa buktinya:
Jadi zakat itu per tahun, tidak ada zakat perbulan, walaupun gaji sebulannya itu sudah mencapai nishab
Tdk ada zakat profesi, sebab jaman Rasulullah juga ada sahabat yang berpenghasilan besar, ratusan juta misalkan dirupiahkan, tapi tidak ada kewajiban zakat profesi, padahal rasulullah masih hidup,
Jika ada yang berpenghasilan besar, bisa saja dia infak atau shadaqah, itu sih tidak terkait dengan nishab, bisa kapan saja, mau menginfakkan separuh penghasilannya juga boleh,.. kalau zakat kan cuma 2,5 persen saja,


Assalamu Alaikum Wr.WB. Bapak Muhammad : Terima kasih atas koreksinya, dan mohon maaf apabila saya telah melakukan kekeliruan. Tapi yang pasti sy tidak punya kapasitas untuk melakukan Ijtihad, saya hanya kurang teliti atau kurang memfilter dari referensi yang saya baca. Sekali lagi terima kasih semoga semua itu bisa menjadi pelajaran buat saya.
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 3686, akses halaman: 4469,
pengunjung online: 132, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank