Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Arsip Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaArsip WartaArsip BeritaKasatker PKPBM: Sudah Waktunya Wujudkan Jargon Kolaborasi
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Makassar, 1 November 2017
Kasatker PKPBM: Sudah Waktunya Wujudkan Jargon Kolaborasi

Oleh:
Tasrief Siara 
Team Leader
OSP 8 Prov. Sulawesi Tengah 
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Berdasar paparan data numerik kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di wilayah OSP 8 Sulawesi, mulai memperlihatkan kecenderungan positif. Khususnya, terjadi pengurangan kumuh sampai ke titik nol di sejumlah kelurahan, walau hitungan itu hanya berpatok pada realisasi Bantuan Dana Investasi (BDI) tahap I tahun 2017. Hasil capaian itu harus tetap dikawal secara kreatif dan produktif oleh setiap Team Leader (TL) maupun para Tenaga Ahli (TA) dan Tim Koordinator Kota (Korkot).

Hal tersebut ditegaskan Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) Direktorat Jenderal Cipta Karya Mita Dwi Aprini, saat menutup Rapat Koordinasi OSP 8 Sulawesi di Hotel Aerotel Smile Makassar, pada Minggu, 29 Oktober 2017. Saat itu ia didampingi oleh Ibrahim Oemar dari manajemen Buana Archicon. Acara rapat kerja itu sebelumnya diawali dengan evaluasi kinerja TL dan TA yang berlangsung sejak Jumat, 27 Oktober 2017.

Sehari sebelumnya, pada sesi paparan hasil memorandum program dan pengurangan kawasan kumuh serta pemanfaatan BDI, Mita Dwi Aprini mengingatkan bahwa saat ini adalah era money follow program bukan money follow function. Untuk itu ia meminta, buat model program perencanaan yang bisa meyakinkan pemerintah daerah tentang percepatan pengurangan kumuh.

“Kini bukan saatnya lagi orang menawarkan uang. Yang kita tawarkan adalah program,” ujar Mita di hadapan semua TL dan TA OSP 8 Sulawesi. Untuk itu, ia meminta agar memorandum program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) untuk skala kawasan ada keterpaduan dengan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) pada skala kelurahan. Dan, kedua dokumen itu harus berkualitas dan benar-benar menjawab kebutuhan pengurangan kumuh.

Mita juga berpesan agar dilakukan analisis yang kritis dalam pemanfaatan BDI. Ia meminta agar pilihan program kegiatan merujuk pada pemutakhiran data baseline dengan melihat kondisi awal dan memprioritaskan kegiatan yang bernilai besar (nilai 5). Karena nilai tersebut sangat berkontribusi besar dalam perhitungan pengurangan kumuh.

Dalam sambutan penutupan pada rapat kerja OSP 8 Sulawesi, Mita juga berharap agar hasil-hasil yang dicapai dalam Program KOTAKU tak hanya diketahui oleh pelaku internal, tapi bisa meluas ke semua pemangku kepentingan di setiap kota dan kabupaten.

Ini agar memiliki dampak positif dan bisa menarik minat semua pihak. Khususnya pimpinan wilayah maupun OPD untuk terlibat dalam penataan dan pengurangan kawasan kumuh. Mita menilai, hasil-hasil kegiatan program KOTAKU selama ini masih miskin publikasi, untuk itu diharapkan agar produk program BDI perlu dipamerkan.

“Orang-orang hanya mengetahui hasil program KOTAKU di Karangwaru, Yogyakata. Padahal di tempat lain juga pasti ada. Saya berharap setiap provinsi minimal memiliki satu best practice yang setara dengan di Karangwaru,” tegas Mita. Menurutnya, best practice yang ditampilkan itu mengurai apa manfaat dan siapa yang terlibat, seperti apa kontribusinya pada pengurangan kumuh dalam setiap produk program KOTAKU. Best practice itu akan menjadi etalasi para pemangku kepentingan untuk masuk berkolaborasi pada Program KOTAKU.

Lebih lanjut, ia mengkritik sejumlah foto yang sering ditampilkan dalam best practice. Menurutnya, foto-foto tersebut belum memenuhi standar, apalagi abai dalam mengambil gambar di titik yang sama untuk foto nol sampai seratus persen. “Foto itu harus memenuhi standar, dan rekaman perkembangan kegiatan harus bisa terlihat melalui foto dan harus di titik yang sama. Dilarang keras ada foto konsultan di foto-foto itu,” ungkap Mita.

Diharapkan agar terjadi mainstreaming (pengarusutamaan) isu soal aspek sosial ekonomi pada setiap kegiatan infrastruktur, baik skala kelurahan maupun skala kawasan. Karena, masalah sosial dan ekonomi itu memiliki efek yang sangat besar dalam setiap pelaksanaan program pengurangan kumuh. Termasuk mengedepankan mainstreaming kebencanaan dalam perencanaan kawasan.

Untuk itu Mita mengatakan, Program KOTAKU jangan hanya berhenti pada jargon. Jauh lebih penting adalah TL dan TA mengawal implementasi di lapangan, khususnya kepastian standar teknis, maupun adanya aturan bersama serta pemastian berfungsinya Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP). Begitu pula halnya soal kolaborasi, tak sekadar berhenti menjadi jargon.

“Kolaborasi itu tak semata soal pendanaan, tapi juga aspek capacity building, khusus kegiatan pelatihan dan kegiatan lainnya. Untuk itu diharapkan ada pendekatan yang cerdas dalam melibatkan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan pihak lainnya dalam kegiatan capacity building,” ujar Mita.

Kelembagaan masyarakat, seperti BKM atau LKM, juga tak boleh ditinggalkan. Mita berharap, tetap dilakukan penguatan dan pemanfaat fokus pada masyarakat miskin. Untuk itu ia menegaskan bahwa implementasi program KOTAKU tetap mengedepankan nilai-nilai universal kemanusiaan seperti pada program sebelumnya.

“Ada kondisi saat fasilitator kelurahan bekerja overload dalam mengejar target pekerjaan. Untuk itu, harap TL, TA dan Tim Korkot bisa memberi dukungan dan solusi agar pekejaan di lapangan menjadi beban bersama. Jika kita bekerja dengan hati maka yang kita rasakan adalah kebahagiaan,” tandasnya. [Sulteng]

Editor: Nina Razad

(dibaca 557)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 548, akses halaman: 682,
pengunjung online: 56, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank