Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Arsip Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaArsip WartaArsip BeritaPunya Program Serupa, DKI Ajak KOTAKU Kolaborasi
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Jakarta, 6 Desember 2017
Punya Program Serupa, DKI Ajak KOTAKU Kolaborasi

Oleh:
Inayatullah
Capacity Building
KMW/OC 3 Prov. DKI Jakarta
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Sebagai ibu kota negara, DKI Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perkembangan perekonomian yang menjadi barometer bagi Indonesia. Meski demikian, ternyata masih terdapat kawasan kumuh serta permasalahannya yang tidak bisa disamakan dengan kawasan kumuh di kota lainnya. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi DKI Jakarta. Mengatasinya, perlu upaya dari berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah (Pemda), swasta, maupun masyarakat.

Bicara penataan permukiman, Provinsi DKI Jakarta mempunyai program serupa, yakni menata sekitar 20 kelurahan pada Tahun 2018. “Saya kira ini bisa dikolaborasikan, antara Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan Pemda. Saya berharap ada koordinasi dan komunikasi lanjutan dengan Tim KOTAKU Provinsi DKI Jakarta,” ujar Arif dari Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan kunjungan kerja Tim Teknis The World Bank (Bank Dunia) ke lokasi Program KOTAKU Provinsi DKI Jakarta di Aula Kelurahan Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Kamis, 30 November 2017.

Hadir dalam acara itu, antara lain, Tim Teknis Bank Dunia—Sri Probo Sudharmo dan Ariel Shephero, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KOTAKU wilayah 1 Anita Listyarini, jajaran Satker PKPBM (KOTAKU), perwakilan dari Bappenas, Team Leader (TL) KMP KOTAKU wilayah 2 Kurniawan Zulkarnain, Tim KOTAKU Provinsi DKI Jakarta, Pokja tingkat kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Penataan Kota, pihak kecamatan, kelurahan, masyarakat dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) setempat.

Kunjungan Tim Teknis dilakukan ke dua kelurahan penanganan, yaitu Kedaung Kali Angke Cengkareng, Jakarta Barat, dan Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. Salah satu tujuan kunjungan adalah guna melihat dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh atau Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang telah disusun oleh masyarakat. “Kami ingin melihat dan memastikan bahwa perencanaan betul-betul mencerminkan kebutuhan permukiman dan dikawal oleh masyarakat,” ujar Sri Probo dalam salah satu sesi dialog dengan LKM, usai pemaparan oleh LKM.

Menanggapi hal itu, Koordinator LKM Kelurahan Kedaung Kali Angke dan Kelurahan Kali Baru mengaku sangat senang atas kunjungan misi teknis. Ia menjelaskan bagaimana program KOTAKU berjalan di kelurahannya. Masyarakat yang ada di tingkat kelurahan, mulai dari berbagai unsur lapisan diakui selalu aktif mengikuti rangkaian demi rangkaian ataupun tahapan dalam penyusunan dokumen RPLP. Terlibat pula berbagai unsur, seperti TIPP, yang beranggotakan LKM, Kelurahan, RW/RT, tokoh masyarakat, PKK, dan sebagainya.

Pada kesempatan yang sama, PPK KOTAKU wilayah 1 Anita Listyarini menegaskan, salah satu cara yang dilakukan untuk menangani kumuh adalah mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Ini dilakukan agar mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat meningkat, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian bermukim, yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal.

“Jangan lupa, Pemda sebagai nakhoda memegang kunci dalam mengarahkan dan mensinergikan segala bentuk kolaborasi antarpihak untuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Ini memerlukan keseriusan kita secara bersama mengawal kualitas permukiman. Kami berharap, semoga dengan hadirnya Pemda dalam pertemuan ini sebagai pertanda baik mewujudkan kolaborasi penanganan kumuh,” urai Anita.

Kesimpulan kunjungan hari itu ditegaskan, Tim Teknis Bank Dunia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta konsultan KOTAKU puas terhadap komunikasi yang sudah berjalan selama ini antara LKM dengan Pemda. Tim juga cukup puas terhadap LKM yang dinilai menguasai dokumen perencanaan RPLP. [DKI]

Dokumentasi lainnya:

Editor: Nina Razad

(dibaca 525)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 359, akses halaman: 377,
pengunjung online: 36, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank