Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaArtikel“Gagal Paham” Konsep BDC
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Jakarta, 31 Agustus 2015
“Gagal Paham” Konsep BDC

Oleh:
Hendri Matias
TA LG
KMW/OC 1 P2KKP Sumatera Barat  

Menurut hemat saya, kegiatan Business Development Center (BDC) bukanlah sebuah kegiatan yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di kawasan kumuh. Bertujuan supaya masyarakat miskin tersebut tetap punya daya beli, guna membeli hasil dari produk-produk kapitalis, berupa barang-barang pabrikan seperti HP model terakhir, motor, barang elektronik, bahkan mobil. Karena, asumsi mendasar dari sistem ekonomi kapitalis adalah jika masyarakat di satu negara miskin tidak punya daya beli maka barang-barang pabrikan mereka tidak akan laku.

Kalau daya beli masyarakat rendah atau nyaris tidak ada maka pasar bisa mati suri. Kalau pasar melemah, pabrik bisa tutup. Lalu kita, dengan kegiatan BDC, melakukan penguatan-penguatan ekonomi masyarakat supaya mereka punya daya beli terhadap barang-barang industri tersebut. Sehingga, pabrik-pabrik tetap eksis dan menggeliat, akumulasi modal tetap jalan.

Kalau ini yang ada dalam pikiran penggiat-penggiat kegiatan BDC ke depannya maka saya berani mengatakan kalau kita sudah gagal paham tentang konsep BDC. Ini sangat penting kita dudukkan dalam pikiran kita terlebih dulu. Agar sebagai penggiat BDC, kita tidak terjebak dalam rangkaian kegiatan seperti penyelesaian benang kusut, yang tanpa disadari, kita malah menambah kekusutan tersebut, dan otomatis kita adalah bagian dari kekusutan permasalahan itu.

Karena menurut Arief Rahadi dari Advisory P2KP, program pemberdayaan yang sedang kita geluti saat ini bisa mengantarkan kita masuk surga, atau bisa juga mengantarkan kita masuk neraka. Tergantung cara dan jalan mana yang kita pilih.

Hal ini saya coba cermati pada paparan dalam acara pembukaan TOT Pembentukan dan Pengelolaan BDC, di Hotel Ibis, Jakarta. Acara diadakan pada 25-30 Agustus 2015 dan dibuka oleh Kepala PMU P2KP Didiet Arief Akhdiat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Secara tegas Didiet mengatakan, P2KP berada dalam koridor pengembangan kawasan permukiman berbasis masyarakat. Walaupun masalah kemiskinan terkadang tidak berhubungan langsung dengan masalah kekumuhan, karena bisa jadi yang kumuh itu belum tentu miskin atau yang miskin itu belum tentu juga kumuh. Tapi keduanya terkadang “tek tok” atau saling memengaruhi. Maka kehadiran BDC adalah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi dalam kerangka pemberdayaan komunitas, bahkan lebih jauh lagi. Kalau bisa BDC adalah sebagai bentuk fasilitasi terhadap program lain, seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Selanjutnya Didiet mengatakan bahwa permasalahan klasik usaha kecil adalah permodalan dan pasar. Indikator sederhana keberhasilan BDC adalah bagaimana kita dapat mengadvokasi pemerintah supaya ada regulasi yang memberi ruang pada produk KSM untuk dapat masuk pasar. Dalam sebuah pasar terkadang ada relasi-relasi kuasa yang menguasainya, membuat KSM susah menembus relasi kekuasaan tersebut.

Maka, maka tanggung jawab kita sebagai penggiat BDC adalah meyakinkan pemerintah supaya mau mengintervensi pasar dengan sebuah regulasi. Regulasi dimaksud adalah regulasi yang memberi ruang pada KSM untuk masuk ke pasar. Kalau ini bisa dilakukan oleh BDC, menurutnya, itu adalah pencapaian tertinggi dari kegiatan BDC.

Pada sesi kedua disampaikan Kebijakan BDC dalam ICDD III. Sebagai narasumber adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan Kawasan Permukiman Perkotaan (PKP2) Mita Dwi Aprini, yang didampingi oleh 2 personel Advisory nan ganteng, Kang Dikdik dan Kang Ayi. Dalam paparannya, PPK menyampaikan tentang Kebijakan Pengembangan BDC dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

Secara jelas Mita Dwi Aprini mengatakan, penanganan kumuh tidak boleh parsial dan setengah-setengah. Sangat diperlukan kolaborasi dengan pihak lain, baik kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun kolaborasi dengan pihak swasta. Dan, secara konsep, kegiatan BDC adalah bagian dari proses kolaborasi itu. Bentuk intervensinya tetap dalam kerangka peningkatan posisi tawar KSM: dengan cara peningkatan kualitas produk atau dengan membangun jaringan pasar. Bicara masalah jaringan maka kawan-kawan Koordinator Kota (Korkot) dan Asisten Kota (Askot) Mandiri di lokasi BDC harus lebih banyak melakukan pendampingan di level Pemerintah Daerah (Pemda) supaya KSM mendapatkan pasar dengan harga yang kompetitif.

Jadi sederhananya, kegiatan BDC dihubungkan dengan target 100-0-100 adalah ketika masyarakat punya sumber ekonomi, lingkungan fisik bisa oke, lingkungan tidak kumuh lagi maka masyarakat akan hidup dengan sehat dan teratur. BDC merupakan tahapan siklus pengembangan masyarakat. Dimulai dari tahap reguler, lanjut ke PPMK dan terakhir BDC. Jadi seharusnya BDC adalah puncak dari pencapaian dalam bidang ekonomi.

Hal senada juga ditambahkan oleh Dikdik bahwa penanganan kumuh harus ada aspek pemberdayaan di bidang ekonomi. Bisa jadi kita ke depan lebih mengembangkan KSM ekonomi di lokasi kumuh. Secara konsep, menurut hemat saya, para peserta yang mengikuti acara pembukaan ini sudah sangat paham, karena sudah dijelaskan sejelas-jelasnya.

Sangat penting bagi kita semua ke depan sebagai penggiat kegiatan BDC bahwa kita merupakan bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk menangani persoalan kumuh dan pencapaian target 100-0-100. Karena kegagalan kita dalam memahami konsep bisa berdampak pada outcome dari program.

Maka, mari kita didik masyarakat dampingan kita untuk membenahi masalah kawasan permukiman tempat mereka tinggal, dengan target 100-0-100 setelah ekonomi mereka membaik. Bukan malah sebaliknya, ketika ekonomi mereka membaik, dengan kegiatan BDC mereka malah tergiur untuk membeli barang-barang pabrikan seperti elektronik, motor, bahkan mobil, tanpa ada pendampingan dari kita agar mereka membenahi masalah perumahan dan permukiman yang dihadapi. Kalau ini yang terjadi, berarti kita benar-benar sudah gagal paham dan gagal tindak. Negara bisa jadi juga gagal telah membayar kita. Ih, ngeriii

Tapi kalau ke depan setelah ekonomi mereka membaik, harus didorong untuk benci kondisi kumuh dan membenahi kekumuhan tersebut. Untuk itu mendudukkan konsep dan metode Refleksi Perkara Kritis (RPK) tentang kumuh adalah satu keharusan di tingkat basis, terutama BKM dan relawan.

Tidak seperti saya yang sebagai seorang TA LG, penghasilannya setiap bulan tekor, karena harus bayar cicilan HP android model terakhir, baju termahal, motor, dan barang elektronik lainnya. Sampai-sampai untuk membeli celana dalam yang sudah kumuh dan bolong-bolong saja tak ada duit tersisa lagi, karena belum diprioritaskan dalam pikiran sejak awal. Apalagi mengeluarkan zakat yang 2,5%, jauh. Jadi, sesuai pesan Advisory, mari kita masuk surga dengan program ini, bukan sebaliknya. Salam dari Lantai 9 Hotel Ibis, Slipi, Jakarta. [Sumbar]

Editor: Nina Razad

(dibaca 2785)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1426, akses halaman: 2082,
pengunjung online: 128, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank