Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Warta
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeWartaBeritaKampung Bugis Siap Bebas Kumuh 2018
Bagi rekan pelaku dan pemerhati KOTAKU yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan KOTAKU ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web KOTAKU. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web KOTAKU.
Tanjungpinang, 15 Desember 2017
Kampung Bugis Siap Bebas Kumuh 2018


Oleh: 
Doni Primadi, ST 
Askot Kelembagaan dan Kolaborasi 
Kota Tanjungpinang 
KMW/OC 2 Provinsi Kepulaun Riau 
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Tahun 2018 mendatang, Kampung Bugis dirancang menjadi daerah proritas pembenahan agar tidak menjadi daerah kumuh. Ini menjadi komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang, mencapai cita-cita bersama menciptakan permukiman bebas kumuh.

Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah pada Jumat, 8 Desember 2017 di hadapan warga RW 006 Kelurahan Kampung Bugis. Acara ini dilakukan bertujuan mensosialisasikan kepada masyarakat terdampak tentang arahan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penataan permukiman kumuh,dan konsolidasi lahan.

Sosialisasi langsung Wali Kota  Tanjungpinang ke lapangan merupakan salah satu komitmen wali kota menuntaskan permukiman kumuh di Kampung Bugis. Sebelumnya,  perwakilan dari Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Airin mengunjungi Wali Kota Tanjungpinang guna membicarakan mengenai permukiman kumuh.

Hasil forum tersebut, masyarakat Kampung Bugis bersedia mendukung penataan kampungnya dengan berbagi peran, serta berkolaborasi guna menuju permukiman layak huni berkelanjutan. Adapun terkait konsolidasi lahan, akan lebih rinci dijelaskan kepada masyarakat terdampak dalam pertemuan masyarakat selanjutnya. [Kepri]

Dokumentasi:

Editor: Nina Razad

(dibaca 372)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Berita | Arsip Berita | Print
Jl. Penjernihan I No 19 F1,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 4504, akses halaman: 4775,
pengunjung online: 64, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank