Permasalahan kumuh yang terjadi di Kelurahan Balik Alam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, antara lain penyediaan air bersih, jalan lingkungan rusak, bangunan rumah yang tidak teratur, kepadatan penduduk, pengelolaan air limbah rumah tangga, persoalan sanitasi, dan penanganan masalah sampah. Kelurahan yang memiliki penduduk sekitar 1.899 KK atau 7.533 jiwa yang terbagi di 10 RW itu memiliki luasan kumuh 17,11 Ha, yang mencakup di empat RW dan enam RT
SelengkapnyaKelurahan Ngaglik adalah 1 dari 24 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini merupakan salah satu dampingan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak 1999, ketika masih bernama Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
SelengkapnyaPemanfaatan maksimal Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tampaknya menjadi bukti nyata di Kota Tanjungbalai, Kecamatan Datuk Bandar, Provinsi Sumatra Utara. Tepatnya, di Kelurahan Gading, satu dari sejumlah kelurahan di Datuk Bandar yang masuk Lokasi Peningkatan kategori kumuh. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat sukses mengurangi luasan kumuh dari 22,3 hektare di tahun silam menjadi 12,47 Ha pada 2018 ini melalui sejumlah pembangunan infrastruktur
SelengkapnyaPembuktian diri. Dua kata itu agaknya tepat menggambarkan masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di Kelurahan Kombos Timur, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara. Khususnya bila menyoal aksi bahu membahu semaksimal mungkin menendang jauh-jauh kumuh dari wilayahnya
SelengkapnyaMenindaklanjuti hasil Uji Petik Konsultan Manajemen Pusat (KMP) terhadap pemanfaatan Bantuan Dana Investasi (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah dilaksanakan pada bulan September 2018 di Kota Palu, Bau-Bau, Bontang, Samarinda, Yogyakarta, Gorontalo, Malang, Surakarta, Kupang, Ternate, Tidore Kepulauan, Banjarmasin dan Kota Banjabaru, Kabupaten Gowa, Bantaeng, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
SelengkapnyaPertumbuhan penduduk yang relatif cepat berdampak pada munculnya permasalahan di perkotaan. Seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan permukiman, penumpukan sampah, dan masalah sosial lainnya.
SelengkapnyaWarga Rukun Tetangga 07 Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu boleh tersenyum lebar sekarang. Pasalnya jelas, kawasan yang dulu rawan banjir akibat sistem drainase yang tak memadai plus pengelolaan sampah yang masih berantakan kini berangsur tak ada lagi. Wilayah yang sebelumnya masuk dalam kategori deliniasi kumuh ringan telah berganti status: tak kumuh lagi.
SelengkapnyaProvinsi Gorontalo selangkah lebih maju. Pemerintah daerah setempat berkolaborasi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) menangani persoalan kumuh di wilayahnya dengan memanfaatkan alokasi Bantuan Dana Investasi (BDI) 2017. Ragam kegiatan di Provinsi Gorontalo terdiri dari sejumlah pembangunan fasilitas umum. Di antaranya jalan lingkungan rabat beton, paving block, peresapan biopori, saluran drainase, fasilitas mandi cuci kakus, pengelolaan sampah, penerangan umum, dan ruang terbuka hijau. Khusus wilayah Kota Gorontalo, pembangunan fasilitas dan infrastruktur Program Kotaku ini berada di Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Ipilo, dan Desa Luhu.
SelengkapnyaSurat Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HL.0202-CK/188 tanggal 30 April 2018 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di DIPA Satuan Kerja Infrastruktur Permukiman Kabupaten/Kota TA. 2018.
SelengkapnyaRuangan Operasional Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Provinsi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, tampak ramai di pertengahan awal tahun. Sederet pejabat setempat tampak hadir penuh antusias di perhelatan pagi itu
Selengkapnya