Kepala Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Banda Aceh Muhammad Siswanto merupakan salah satu tokoh yang sangat memengaruhi kesuksesan dalam pengurang kumuh di Kota Banda Aceh. Pak Siswanto, begitu ia biasa dipanggil, adalah orang yang bertangung jawab penuh terhadap perjalanan Program Kotaku Banda Aceh secara penggunaan anggaran Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Banda Aceh. Ia bersahaja dalam menghadapi segala permasalah yang timbul di lapangan.
SelengkapnyaKegiatan pembangunan infrastruktur permukiman pendukung penghidupan masyarakat (livelihood) akan segera dilaksanakan secara luas. Untuk itu, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) melakukan uji coba konsep dan metodologi yang sudah disusun dengan melakukan praktik lapangan secara langsung, agar diperoleh kondisi aktual sekaligus mengetahui kekurangan dan kelebihan konsep dan metodologi yang sudah disusun menjadi POS infrastruktur permukiman yang mendukung livelihood tersebut
SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dilaksanakan di seluruh wilayah yang masih kumuh, termasuk Aceh. Manfaat Program Kotaku akan dirasakan dan dinilai langsung masyarakat. "Program Kotaku harus berhasil," kata Basuki saat berkunjung ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Senin (11/3) dalam rangka Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019
SelengkapnyaKepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh M. Yoza Habibie menyatakan asesmen seleksi fasilitator National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Aceh dilakukan semata bukanlah pengurangan akibat kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh pendamping di 12 kabupaten/kota Provinsi Aceh, melainkan lebih kepada penyesuaian kebutuhan yang ada
SelengkapnyaBelakangan ini, Lorong Kerinci jadi trending topic sebagai salah satu lokasi yang “instagrammable”—yaitu tempat memadai untuk ber-swafoto (selfie) untuk diunggah ke media sosial—di Kota Banda Aceh. Padahal, dahulunya lokasi yang terletak di bantaran Krueng Doy, Desa Seutui, Kecamatan Baiturrahman itu terbilang kumuh, karena dipenuhi rumah tidak layak huni yang posisinya tidak beraturan. Akses infrastruktur dasar juga tidak memadai waktu itu
SelengkapnyaPemahaman pemerintah daerah, sang nakhoda di garda terdepan dalam penanganan masalah kumuh di seluruh wilayah di Indonesia tampaknya dicamkan betul seorang Jalaluddin. Tak heran bila lelaki paruh baya itu acap berkiprah di setiap kegiatan yang berhubungan dengan penanganan kumuh di wilayahnya, di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Aksinya disempurnakan dengan jabatan yang diembannya sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Pokja PKP
SelengkapnyaKasi Permukiman Perkotaan Wilayah 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Cipta Karya, Dendy Kurniadi menekankan perlunya kesamaan cara pandang dan metode untuk penanganan masalah kumuh, termasuk di Aceh
SelengkapnyaKegiatan di Gampong Keudah dinilai sebagai wujud nyata bentuk pemberdayaan dalam kegiatan lingkungan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan oleh masyarakat...
SelengkapnyaSebagai penyiapan pemahaman dan strategi dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas di bidang ekonomi, KMW/OC 1 KOTAKU Provinsi Aceh memberikan pelatihan penguatan
Selengkapnya