Telaah permukiman kumuh pada umumnya mencakup tiga segi: kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi budaya, dan dampak dari kedua kondisi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis.
SelengkapnyaDengan komitmen bersama BKM, UPK, dan aparat desa akhirnya menagih ke KSM yang menunggak dengan mendatangi satu per satu anggotanya. Pinjaman dana bergulir diharapkan dapat berjalan dan berkelanjutan, sebagai media pembelajaran bagi masyarakat serta menciptakan peluang usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.
SelengkapnyaKondisi pedesaan Air Putih sebenarnya memiliki beragam keindahan alam. Seperti Bukit Menumbing, kawasan pantai Tanjung Ular, hingga Hutan Adat. Sementara produksi di sektor pertanian yang cukup berkembang seperti buah keranji, serta kehidupan sosial masyarakat dinilai berpotensi layak untuk dikembangkan.
SelengkapnyaProgram Kotaku menjadi satu solusi para warga yang ekonominya terpuruk karena pandemi covid-19. Sekarang warga yang menganggur karena terdampak covid-19 bisa ikut bekerja dalam pembangunan infrastruktur. Besar harapan, dengan warga setempat yang ikut bekerja maka rasa kepemilikan untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur menjadi lebih besar.
SelengkapnyaSulistia Ningsih dari Desa Bentaian Jaya dan Sulastri dari Desa Burung Mandi masuk kategori relawan, karena partisipasi dan peran nyata dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, keduanya sukses membangun komunikasi kondusif dengan relawan lainnya yang hadir pada pelaksanaan FGD.
SelengkapnyaDengan memanfaatkan dana BPM PPMK Program Kotaku, di Desa Air Putih dibangun rumah produksi pengolahan buah keranji, galeri pemasaran lengkap dengan infrastruktur penunjang lain seperti jalan ber-paving block serta drainase. Proses perencanaan kegiatan melibatkan Pokja PKP, pemerintah daerah, dan masyarakat.
SelengkapnyaGuna meninjau pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, rombongan Islamic Development Bank (IsDB): Procurement Management IsDB Adi Dipo dan Strategy & Program Managenent Special Islamic Solidarity Fund for Development Muhamed Ishtiaq Akbar; Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengunjungi lokasi dampingan Program Kotaku di Kepulauan Bangka Belitung, pada Rabu (25/9)
SelengkapnyaTokoh kita kali ini adalah sosok Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bangka Belitung (Babel) Miarka Risdawati. Wanita yang telah 14 tahun berkarier di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman di Provinsi Kepulauan Babel.
SelengkapnyaPada 2014, luas permukiman kumuh Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung adalah seluas 196,2 Ha. Pada 2019 ini, luas kumuh tersisa 21,90 Ha. Artinya, sejak intervensi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Pangkalpinang, yang didukung oleh sharing program melalui APBD, baik kota maupun provinsi, Kota Pangkalpinang mampu menurunkan kumuh seluas 174,3 Ha. Tahun ini, 2019, merupakan batas target akhir Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menuntaskan luasan kumuh
Selengkapnya“Seonggok kemanusiaan terkapar. Siapa yang mengaku bertanggung jawab? Bila semua pihak menghindar, biarlah saya yang menanggungnya, semua atau sebagiannya...” Kutipan karya tulisan almarhum mantan Wakil Rakyat sekaligus tokoh religi Rahmat Abdullah itu mengena betul buat Rosana sejak 11 tahun silam, khususnya bila menyoal kumuh
Selengkapnya