Bappeda Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh menggelar Lokakarya dan Evaluasi Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2018. Acara yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat Panitia Penyelenggara Pekan Olahraga Aceh (PP-Pora) pada pertengahan Desember tersebut dihadiri sedikitnya 80-an orang peserta, dan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Iskandar
SelengkapnyaTim Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah 2 bergerak cepat untuk mengurangi luasan kumuh di wilayah dampingan. Strateginya adalah dengan memobilisasi Technical Management Consultant (TMC), yang ditandai dengan pembekalan kepada TMC 4, 5, TMC 6 sebanyak sembilan orang di Ruang Rapat Kantor Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (20/12). Kegiatan pembekalan TMC yang terdiri dari Team Leader, Infrastructure Specialist, dan Safeguard Specialist itu dibuka Pejabat Pemberi Kewenangan (PPK) Wilayah 2 Mokhammad Fakhrur Rifqie
Selengkapnya“Pekerjaan rumah” Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) belumlah selesai. Bahkan, jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang harus dituntaskan mencapai sebesar 23.656 hektare dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.431 Ha pada 2019. Berbekal beban yang masih belum tuntas itu, Sub Direktorat Kawasan Permukiman Perkotaan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Pelatihan Percepatan Perencanaan Peningkatan Kualitas bagi pelaku Program Kotaku di lapangan di tingkat nasional di Surabaya, Jawa Timur, mulai 29 November hingga 2 Desember mendatang.
Selengkapnya“Permasalahan kumuh tidak akan selesai hanya dengan membangun infrastruktur, tetapi harus diimbangi dengan penanganan sosial dan ekonomi,” kata Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Didiet Arief Akhdiat dalam sesi diskusi Lokalatih Sinergi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan RPJM Daerah terkait Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan Kemen Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Bogor, Jawa Barat, 26-28 November silam. Oleh karena itu, solusi permasalahan penanganan kumuh ini adalah kolaborasi dan keterpaduan
SelengkapnyaPencapaian pengurangan kumuh Program Kota Tanpa Kumuh hingga Oktober 2018 mencapai 11.326,83 hektare. Angka tersebut baru mencapai setengah dari target 23.656 Ha yang mesti tuntas di tahun mendatang. Tantangannya semakin tinggi untuk memenuhi target pencapaian pengurangan kumuh yang mencapai 12.329,94 Ha pada 2019, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Persoalan inilah yang mengemuka dalam Pelatihan Pembekalan Verifikasi Usulan Kegiatan Infrastruktur dari National Slum Upgrading Program (NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diselenggarakan di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan, 27-28 November 2018
SelengkapnyaMewujudkan permukiman layak, berkelanjutan, dan produktif adalah cita-cita yang melekat betul di benak para pelaku Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Berbekal hal tersebut, Tim Koordinator Kota Program Kotaku Kabupaten Gowa bersama Forum Daerah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Gowa dan didukung pemerintah kabupaten setempat menyelenggarakan Jambore One Day Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) se-Kecamatan Somba Opu, Provinsi Sulawesi Selatan, menjelang akhir Oktober silam. Acara yang digelar menjelang akhir Oktober silam tersebut dibuka Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo.
SelengkapnyaStatus Kota Bertujuan Pembangunan Berkelanjutan tampaknya bakal (Sustainable Development Goals - SDGs) tampaknya bakal disandang Kota Bengkulu. Predikat ini adalah yang pertama di Indonesia, sebagai kota yang berkomitmen untuk menerapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam praktik kehidupannya
SelengkapnyaPemahaman yang cukup dan keterampilan yang sesuai kebutuhan adalah fondasi utama keberhasilan penanganan kumuh Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di seluruh wilayah di Tanah Air
SelengkapnyaPemahaman soal pengadaan jasa pekerjaan konstruksi tampaknya mesti menjadi perhatian penting pelaku National Slum Upgrading Program (Program Kota Tanpa Kumuh, Kotaku). Alhasil menjelang persiapan aktivitas pelelangan pengadaan barang dan jasa kegiatan di Skala Kawasan, Program Kotaku menyelenggarakan Konsolidasi dan Pelatihan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kegiatan Skala Kawasan, di Kantor World Bank Jakarta, 5-6 November 2018
SelengkapnyaEkonomi bergulir adalah bagian dari kegiatan strategi peningkatan Tridaya (ekonomi, sosial, lingkungan) yang dilaksanakan secara terus menerus melalui pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Sampai sekarang ini kegiatan ekonomi bergulir dalam bentuk pinjaman masih terus berlangsung, melalui aktivitas Unit Pengelola Keuangan (UPK). Lantaran itulah, Digital Financial Service (DFS) menjadi langkah lanjutan yang mendukung program keuangan inklusi. Latar belakang itulah yang dipaparkan dalam Workshop DFS yang diselenggarakan Program Kotaku di sebuah hotel di bilangan Jakarta Selatan, selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (31/10).
Selengkapnya