Kolaborasi Pugar Wajah Kumuh Pesisir Kota Cirebon.                   

Petualangan 22 Tahun Pendampingan Program Pemberdayaan                   

Temukan tokoh kunci, identifikasi pertemuan yang biasa dilakukan masyarakat dan gunakan pertemuan itu sebagai media sosialisasi program, serta tinggalah bersama warga di wilayah dampingan. Sesungguhnya setiap tantangan yang dihadapi akan mengajarkan kita untuk membangun kepercayaan diri sendiri.

Penyelesaian Konflik WTP, Studi Kasus Panjunan Cirebon                   

Pendekatan parsial yang melulu bertumpu infrastruktur dengan tanpa menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat, salah-salah justru makin menjauhkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Sosialisasi secara massal kegiatan penataan kumuh Skala Kawasan bisa mengurangi dampak buruk sosial, lingkungan, dan ekonomi bagi WTP penghuni wilayah yang bakal ditata.

WTP Ambulu Sukarela Bongkar Rumah                   

Tak sedikit WTP Ambulu yang sukarela membongkar rumah bangunan miliknya di atas sempadan Sungai Ambulu berharap ada perubahan penataan lingkungan yang memang kumuh. Penataan kawasan di sepanjang bantaran Sungai Ambulu diyakini mengubah lingkungannya menjadi lebih tertata, bersih, dan asri.

DKPP Kabupaten Cirebon Siapkan Perda Kumuh                   

Perda kumuh Kabupaten Cirebon nantinya menjadi landasan dalam mengatur dan menetapkan kawasan kumuh berikut penanganannya demi peningkatan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh yang akan dilakukan semua pihak secara sinergis. SK Bupati Cirebon menetapkan tujuh lokasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Perubahan Perilaku Warga Penting untuk Atasi Kumuh                   

Penanganan kumuh harus dilakukan secara komprehensif dan tuntas agar bisa mengubah wajah kawasan menjadi lebih indah dan layak huni. Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah adanya perubahan perilaku warga untuk merawat dan memelihara sarana dan prasarana di permukiman. Di sisi lain, penanganan kumuh hanya bisa berjalan baik jika semua pihak berkolaborasi dan mengambil peran, terutama pemerintah daerah sebagai “Nakhoda”. Sedangkan pemerintah pusat men-support apa yang direncanakan dan dibutuhkan oleh pemda