Dari data yang di-SK-kan nanti akan terlihat urusan pembagian terkait dengan penanganan kumuh: luas 15 ha atau lebih ditangani pusat, 10-15 ha ditangani provinsi, dan di bawah 10 ha ditangani pemerintah kota dan kabupaten. Termasuk di dalamnya nanti area kelurahan yang masuk kategori kumuh dan tidak kumuh.
SelengkapnyaWali Kota Gorontalo Marten A. Taha mengapresiasi keberadaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ia menilai, Program Kotaku memberi perubahan sangat signifikan terhadap perubahan wajah kawasan permukiman di Kota Gorontalo. Hal ini ditegaskannya dalam acara “Rangkaian Misi Dukungan Teknis Pelaksanaan Program Kotaku di Provinsi Gorontalo secara virtual melalui konferensi video, pada Rabu, 21 Oktober 2020
SelengkapnyaBKM Buyula Kelurahan Bolihuangga masih dipercaya mengelola dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat sebesar satu miliar rupiah. Dana BPM dilaksanakan di beberapa kegiatan seperti jalan ber-paving block sepanjang 608 m, jalan beton 454 m, drainase lingkungan sepanjang 792 m, saluran pembuangan limbah rumah tangga 245 m, dan dua unit MCK.
SelengkapnyaKabupaten Gorontalo telah menata kota dan hampir 10 ribu rumah buat seluruh masyarakat selama lima tahun belakangan dalam rangka mewujudkan Kora Limboto menjadi Kota Telaga. Program sudah menangani penataan di 12 titik kumuh dengan anggaran sekitar Rp 20 miliar.
SelengkapnyaKegiatan yang di dalamnya ada swadaya masyarakat akan jauh lebih baik karena warga akan merasa lebih memiliki. Pekerjaan padat karya ini harus dikerjakan dengan baik, tepat sasaran, tepat guna, dan tepat dana, serta dipelihara juga dengan baik.
SelengkapnyaMenurut data, hasil pencapaian pemanfaatan BPM sudah melebihi target yang telah ditetapkan pusat sekitar 20 persen. Sedianya, pemenuhan target yang belum terealisasi adalah pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatan semua dana BPM maupun dana PKM pada November 2020.
SelengkapnyaPenekanan pentingnya kolaborasi di PKM lurah dan kepala desa adalah untuk lebih mempertajam penyelesaian pemasalahan lima infrastruktur utama yang tertuang dalam RPLP untuk pemenuhan pelayanan di atas 80 persen. Alokasi anggaran untuk kegiatan KPP ditujukan untuk pemeliharaan kegiatan infrastruktur.
SelengkapnyaPOB Pelaksanaan Pendataan Permukiman Kumuh-NSUP tentu saja sudah seharusnya lagi dilakukan kembali, setelah menjadi rujukan kegiatan lima tahun yang silam. Tujuannya jelas, sebagai rujukan program kerja di tingkat desa/kelurahan yang biasa disebut dengan RPLP, dan di kabupaten/kota sebagai acuan program kerja berupa RP2KPKP.
SelengkapnyaStatus wabah Corona menghasilkan metode dan kerja ekstra dalam MP2K Padat Karya Program Kotaku di Kelurahan Hunggaluwa dan Kelurahan Donggala. Padat karya membantu pemerintah setempat, khususnya membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat miskin terdampak langsung di masa pandemi.
SelengkapnyaPelaksanaan sosialisasi Program Kotaku yang dilaksanakan BPPW Provinsi Gorontalo melalui video conference untuk menyamakan persepsi tentang Program Kotaku, visi, misi, serta langkah-langkah strategi proses pelaksanaan sesuai panduan POB. Sosialisasi ini mendapat perhatian khusus OPD terkait.
Selengkapnya