Sejak digulirkan tahun 2015, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mampu mereduksi dan menuntaskan kawasan kumuh di Kota Malang seluas 310,38 Hektare. 'Sesuai dengan data yang ada luas kawasan kumuh Kota Malang sebesar 608,6 Ha (5,53 persen dari luas Kota Malang 11.606 Ha). Artinya hingga akhir tahun 2018 kawasan kumuh tersisa seluas 298,22 Ha. Ini yang akan kita upayakan bisa tuntas hingga akhir 2020,' ujar Sutiaji, Wali Kota Malang usai menerima laporan Tim Koordinator Kotaku Kota Malang seperti dalam rilis kepada Surya
SelengkapnyaPT Pelindo yang berkantor di Pelabuhan Tembaga Kota Probolinggo, hari Selasa (16/7/19) memberikan bantuan berupa 13 Unit Jamban/MCK beserta kamar mandinya, kepada tiga Kelurahan yakni Kelurahan Tisnonegaran (2 Unit), Kanigaran (4 Unit) dan Kebonsari Wetan (7 Unit) Jamban/MCK
SelengkapnyaKepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Sucahyono mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2015, luasan kumuh yang harus dinolkan di seluruh Indonesia mencapai 38.431 Hektare yang saat itu dicanangkan untuk lima tahun bisa menjadi nol hektare
SelengkapnyaUsai melaksanakan apel harian , AIM Bupati Polewali Mandar didampingi wakil Bupati Polman bersama beberapa ka SKPD dan asisten menyempatkan cofee morning dikantin kantor Bappeda pemda Polman , yang murupakan salah satu cara AIM dalam melakukan koordinasi dengan ka SKPD secara non formal sampai menerima tamu sekalipun , ngopi bareng dikemas sambil mendiskusikan berbagai hal yang perlu dibenahi , ucap Kabag Humas dan Protokuler Dr.Aco Musaddat, Selasa, 4 Maret.
SelengkapnyaBupati Polewali Mandar (Polman), Andi Ibrahim Masdar meresmikan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Lingkungan Ujung, Kelurahan Polewali, Polman, Sulbar, Selasa (05/03/2019). Program ini disebut sebagai pilot project pengembangan program Kotaku di Kabupaten Polman. Untuk itu, Andi Ibrahim berharap agar masyarakat setempat tetap mempertahankan keberhasilan lingkungannya.
SelengkapnyaTidak hanya ditata, pemberdayaan masyarakat di kawasan pinggiran sungai juga terus dilakukan oleh Pemko Jogja. Gayung bersambut, hal itu diikuti pula dengan komitmen warga, salah satunya adalah dengan membentuk Kelompok Sosial Berkelanjutan (KSB).
SelengkapnyaMedia sosialisasi sebagai salah satu strategi sosialisasi pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sepanjang tahun 2018 berkembang dengan pesat. Media-media ini juga dikembangkan oleh masyarakat, tim konsultan dan pemda. Bagi pembaca yang ingin mengenal lebih dekat dengan Program Kotaku di Provinsi Maluku Utara, silakan akses di sini
SelengkapnyaPenanganan kumuh di Kota Pekalongan tampaknya menjadi perhatian penuh buat seorang Sudjaka Martana. Anggota DPRD Kota Pekalongan ini konsisten mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak awal, sejak dicanangkannya Program Kotaku pada 2015. Dalam setiap kesempatan pertemuan rutin di badan keswadayaan masyarakat (BKM) maupun forum lainnya, dia selalu berulang menekankan pentingnya revitalisasi BKM untuk mensukseskan Program Kotaku
SelengkapnyaKasi Permukiman Perkotaan Wilayah 2 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Cipta Karya, Dendy Kurniadi menekankan perlunya kesamaan cara pandang dan metode untuk penanganan masalah kumuh, termasuk di Aceh
SelengkapnyaDirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan keselamatan konstruksi terletak pada tenaga kerja kontruksinya. “Jika tenaga kerja kontruksi yang melaksanakan proyek konstruksi tertib menerapkan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta tertib melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), dapat dipastikan pekerjaan konstruksi juga aman dan berkualitas."
Selengkapnya