Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di seluruh lokasi BPM di Provinsi NTB mampu menyerap sedikitnya 1.700 orang tenaga kerja dengan rincian 40-50 orang per kelurahan lokasi BPM. Lokasi pelaksanaan BPM 2020 di area pascabencana Provinsi NTB tersebar pada 32 kelurahan di lima kota/kabupaten.
SelengkapnyaKerja Skala Kawasan maupun Skala Lingkungan yang menjadi proyek utama penataan kumuh selama ini adalah kegiatan infrastruktur yang harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari tingkatan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Inisiasi penandatanganan SPK melalui zoom meeting tak mengurangi makna dan substansi atas yang dilakukan saat ini dan selanjutnya.
SelengkapnyaPemkot Mataram mengapresiasi kerja Tim Program Kotaku yang tak henti berkontribusi dan berkolaborasi mendampingi pemda dalam upaya penanganan kumuh, kendati di masa pandemi. Hasil pendataan kumuh akan digunakan sebagai acuan strategi penanganan kumuh Kota Mataram periode 2021-2024.
SelengkapnyaInfrastruktur yang dibangun dengan kualitas baik dapat terus bermanfaat berkat pemeliharaan yang digagas KPP di Kabupaten Lombok Tengah. Partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga dan memelihara infrastruktur terlihat nyata, berkat inisiatif KPP Mandiri Kelurahan Semayan, hingga saat ini.
SelengkapnyaKampung Kabanta menyimpan potensi sebagai desa wisata dengan beragam julukan. Berbagai kegiatan Program Kotaku dalam penataan ulang infrastruktur dasar amat mendukung upaya warga dan pemerintah setempat buat berbenah diri.
SelengkapnyaPemerintah Provinsi NTB menerapkan konsep nol sampah (zero waste) sejalan dengan peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di DAS Jangkuk, Ampenan, Kota Mataram. Diharapkan, kegiatan ini bukan seremonial belaka. Tapi harus mampu memberikan dampak dan manfaat positif buat masyarakat, karena warisan terbaik bagi anak cucu kita adalah lingkungan yang bersih.
SelengkapnyaPemerintah Kota Bima sudah dengan matang mencari solusi persoalan kepemilikan tanah dalam kasus DAS. Tanah yang kosong tidak akan ada ganti rugi. Rumah, hanya diberikan kompensasi sebagai rasa kemanusiaan. Semua penghuni liar di bantaran pun diyakini mau segera pindah karena jelas bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.
SelengkapnyaKegiatan pembangunan infrastruktur permukiman berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang bisa merugikan. Karena itulah, upaya mengantisipasi dan mengelola potensi dampak tersebut menjadi penting seperti melalui rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali atau Land Acqusition and Resettlement Action Plan (LARAP).
SelengkapnyaPelatihan singkat itu bertujuan meningkatkan kemampuan menulis para pelaku Program Kotaku Kabupaten Loteng, NTB, untuk kewajiban pembuatan newsletter Program Kotaku kabupaten atau kota. Panduan pedoman menulis dengan rumus dasar 5W+1H (What, Who, Why, Where, When, dan How) menjadi syarat utama isi berita yang harus ada dalam setiap penulisan berita.
SelengkapnyaKeterlibatan pemerintah pusat masih sangat diperlukan dalam rangka pencegahan kumuh akibat lonjakan pertumbuhan jumlah penduduk. Peserta lokakarya diharapkan mampu mengidentifikasi dan merumuskan kegiatan atau program untuk kolaborasi antarinstansi atau lembaga.
Selengkapnya