Penanganan kumuh di Kota Pekalongan tampaknya menjadi perhatian penuh buat seorang Sudjaka Martana. Anggota DPRD Kota Pekalongan ini konsisten mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak awal, sejak dicanangkannya Program Kotaku pada 2015. Dalam setiap kesempatan pertemuan rutin di badan keswadayaan masyarakat (BKM) maupun forum lainnya, dia selalu berulang menekankan pentingnya revitalisasi BKM untuk mensukseskan Program Kotaku
SelengkapnyaPeran Pemda sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Tidak bisa mengelak dan memungkiri bahwa pemda sebagai “nakhoda” menjadi keniscayaan dan tuntutan regulasi
SelengkapnyaTahun 2018 mendatang, Kampung Bugis dirancang menjadi daerah proritas pembenahan agar tidak menjadi daerah kumuh. Ini menjadi komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang.
SelengkapnyaKomitmen dan himbauan Kepala Daerah kepada lintas pihak untuk guyub pun disambut baik oleh banyak pihak. Saat ini tercatat sudah ada enam sektor atau stakeholder akan mendukung penataan Wirsi-Arkuki
SelengkapnyaMengingat pekerja di Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tidak ada kontraktornya maka BJK, melalui program pemberdayaan, bersedia membiayai sertifikat dengan besaran Rp250.000 per orang
SelengkapnyaDesa Babalan Lor sebagai Kampung Tahu, merupakan hasil prakarsa masyarakat dengan berbagai pihak dalam penataan permukiman
SelengkapnyaProgram Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menitikberatkan bagaimana menciptakan permukiman layak huni dengan pendekatan SEL, yang menempatkan Pemda sebagai “nakhoda” dalam upaya menuntaskan kumuh
SelengkapnyaKota Sibolga menyatakan siap dalam percepatan penanganan kumuh, bersaing dengan kota-kota lain baik dari segi infrastruktur maupun perekonomiannya
SelengkapnyaSebagai penyiapan pemahaman dan strategi dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas di bidang ekonomi, KMW/OC 1 KOTAKU Provinsi Aceh memberikan pelatihan penguatan
SelengkapnyaBerdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana melanjutkan pengembangan kawasan kampung nelayan Tegalsari
Selengkapnya