Penanganan kumuh di Jawa Tengah berbenah. Perhatian utama pemerintah provinsi setempat pada 2018 ini diprioritaskan pada target pengurangan wilayah kumuh yang mencapai 2,588 hektare. Hasilnya adalah, target operasi pengurangan kumuh dan kemiskinan (Si Kumis). Dalam Rapat Koordinasi Pengurangan Kumuh Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Jateng dan Oversight Services Provider 5 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Provinsi Jateng di sebuah hotel di Semarang, Jateng, 9 Mei silam, disepakati, target operasi pengurangan kumuh dan kemiskinan (Si Kumis) di Jateng harus tepat sasaran.

Team Leader (TL) OSP-5 Anton Lami Suhadi mengatakan bahwa satu strategi sukses Si Kumis adalah pelaksanaan Bantuan Dana Investasi (BDI) 2018 harus lebih tepat sasaran, tepat kegiatan, dan cepat pelaksanaan dengan syarat tetap memperhatikan kualitas. Selain itu, rekomendasi TL adalah persyaratan wajib sebelum pencairan BDI kelak dilaksanakan.

Perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen yang menggantikan Satker PKP Provinsi Jateng menegaskan hasil rakor menyepakati kegiatan BDI di Wilayah Flag-1 mampu mengurangi kekumuhan sehingga minimal di bawah skor 19. Keputusan tersebut akan dibawa dalam rakor awal Provinsi Jateng pada pertengahan Mei tahun ini untuk kesepakatan antar-Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman kota atau kabupaten dengan Satker PKP Jateng.

Dalam rakor yang dihadiri asisten kota (askot) infrastruktur, askot urban planner, dan askot safeguard se-Jateng ini telah ditandatangani sejumlah kesepakatan. Di antaranya kesepakatan pengurangan kumuh antara koordinator kota dan wilayah satelit, yang diwakili askot infrastruktur, dan OSP-5 Jateng. [Jateng]

Dokumentasi lainnya:

Penulis: Yohanes Sarsetyono, TA Sosialisasi, OSP 5 Kotaku Provinsi Jawa Tengah

Editor: Epn