Kotaku Wilayah Gelar Pelatihan Korkot dan Fasilitator

Pelatihan tim koordinator kota dan fasilitator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) masih berlangsung di sejumlah wilayah di Tanah Air hingga pekan pertama Juli 2018 ini. Seperti di antaranya, yang diselenggarakan di Provinsi Sumatra Utara dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) Provinsi Sumatra Utara menggelar Rapat Konsolidasi bersama Koordinator Kota Sumut di Kota Medan, awal pekan pertama Juli ini. Pertemuan itu dihadiri Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut, Asisten Provinsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Konsultan Individu Kotaku, Konsultan Manajemen Pusat, dan Team Leader KMW Sumut.

Selain itu tampak berbagai perwakilan bidang spesialisasi dari KMW Sumut seperti Tenaga Ahli Monitoring dan Evaluasi, Tenaga Ahli Infrastruktur, Tenaga Ahli Sistem Informasi Manajemen & Geographic Information System, Tenaga Ahli Urban Planner, Tenaga Ahli Financial Institutional Collaboration (FIC), Tenaga Ahli Financial Management (FM) & Livelihood, Tenaga Ahli Pelatihan, Tenaga Ahli Komunikasi, Sub Profesional Water Sanitation Supply, Sub Prof. Safeguard Lingkungan, Sub Prof. Safeguard Sosial, Sub Prof. Complaint handling Unit/Pengelolaan Informasi Manajemen, serta Korkot Cluster Medan, Korkot Cluster Binjai, Korkot Cluster Tanjung Balai, dan Korkot Cluster Sibolga. Acara tersebut dibuka Kepala Satuan Kerja PKP Provinsi Sumatra Utara Safriel Tansier.

Dalam sambutannya, Safriel menegaskan pentingnya Korkot berkoordinasi untuk dijadikan bahan evaluasi. Namun konsolidasi pun harus berjalan di semua level pelaku Program Kotaku, termasuk KMW. "Apakah sudah tersampaikan hal-hal atau fungsi yang tidak berjalan," kata dia. Konsolidasi ini diharapkan mampu menjadi perbaikan di Sumatra. "Jadi pembinaan ke bawah itu terus dilakukan,” ucap Safriel menambahkan.

Pada hari pertama Korkot Cluster Medan Kurniawan Effendi menyampaikan Paparan Capaian Cluster Medan, hingga revisi hasil paparan sampai sesi tanya jawab. Kegiatan hari pertama ditutup dengan Paparan Capaian Cluster Sibolga oleh Korkot Cluster Sibolga Insan Kamil Effendi. Pada hari kedua dilanjutkan dengan Paparan Capaian Cluster Tanjung Balai yang disampaikan Rahmat Syarif selaku Korkot Cluster Tanjung Balai. Rapat konsolidasi ini diakhiri setelah M. Ridho Lubis menyampaikan paparan capaiannya selaku Korkot Cluster Binjai, dan ditutup PPK Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut Siti Etty Maulida.

Di Bangka Belitung, peserta pelatihan terdiri dari Tim Korkot dan Tim Fasilitator yang seluruhnya berjumlah 63 orang. Mereka berasal dari Tim Korkot Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Barat. Pelatihan tersebut digelar di Kota Pangkalpinang dengan agenda peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta terkait kebijakan dan kelembangaan, penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Pelatihan kali ini pun bertujuan meningkatkan infrastruktur skala lingkungan, monitoring pelaksanaan program, serta membangun kesadaran mengenai integritas pelaku.

Di pembukaan pelatihan, Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Bangka Belitung Nurul Azmi mengingatkan kembali target provinsi penuntasan kumuh Program Kotaku adalah seluas 365,58 hektare. Tantangannya adalah, secara kumulatif baru mencapai 19,23 ha (5,3 %) pada 2017. Lantaran itulah, Nurul menambahkan, target kegiatan pengentasan yang dilakukan pada Skala Lingkungan dan Skala Kota Periode 2018 ini menjadi sangat tinggi: 251,65 ha. Partisipasi aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan demi membentuk kerangka kerja “kolaborasi” antarsektor dan antarpelaku.

Pada kegiatan skala lingkungan (kelurahan atau desa), peran masyarakat memalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) menjadi hal yang sangat strategis. Buntutnya, peran fasilitator dalam meningkatkan peran BKM dan pemerintah kelurahan atau desa menjadi sangat penting. Di Skala Kota, peran Kelompok Kerja PKP-lah yang paling dominan. Karena bertugas mensinkronkan dan mensinergikan perencanaan tingkat masyarakat dengan perencanaan tingkat kota, mengkoordinasikan antarpelaku dan antarprogram, serta mengevaluasi secara partisipatif terhadap keluaran (output) dan hasil (outcome) kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Di sinilah, peran Tim Korkot menjadi sangat penting melakukan upaya dampingan ke pemerintah daerah.

Agar pemahaman dan keterampilan peserta meningkat sesuai tujuan pelatihan, metode yang digunakan adalah pemaparan materi di dalam kelas dan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan, yakni di Kelurahan Parit Lalang dan Kelurahan Ketapang.

Para peserta diharapkan memiliki keterampilan dalam melakukan analisa safeguard social dan lingkungan, memetakan dan menganalisis Pentagonal 7 Aset, terampil menyusun Detailed Engineering Design, terampil dan mampu menghitung kolaborasi, serta Key Performance Indicator dan perhitungan pengurangan kumuh. Selain itu peserta juga diharapkan terampil dalam memperbaiki kualitas RPLP usai praktik lapangan.

Penulis: Noni Ramadhana (Supporting Staff KMW Kotaku Sumut) dan Ida Chodijah (TA Komunikasi Kotaku Bangka Belitung)

Editor: Epn