Penanganan Permukiman Kumuh Hendaknya Hindari Penggusuran

Berita Rakor PMU PKP Pemda Pokja Comments (0) View (759)

Pendekatan penanganan permukiman kumuh sebaiknya menghindari terjadinya penggusuran paksa dan lebih mendorong pada penataan setempat (in-site). Hal ini diungkapkan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Didiet Arief Akhdiat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Aspek Pertanahan dalam Penataan Permukiman Kumuh di Perkotaan secara daring melalui Zoom Meeting, pada Kamis (23/7).

Rakor daring tersebut dihadiri oleh, antara lain, Direktur Perumahan, Permukiman, Perkotaan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Konsolidasi Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara; Kepala Dinas PKP Kabupaten Kendal, Purworejo, dan Kota Ternate; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Purworejo, Kota Ternate, dan Kota Cirebon; Central Collaboration Management Unit (CCMU); Task Team Leader NSUP Bank Dunia; Team Leader Advisory NSUP; Team Leader KMP KOTAKU 1 dan 2; Team Leader TMC 4 dan 6; Team Leader OSP 1 Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Maluku Utara; Koordinator Kabupaten Kendal, Purworejo, Kota Ternate, dan Kota Cirebon.

Lebih lanjut, menurut Didiet, Penanganan permukiman kumuh membutuhkan penanganan komprehensif mulai dari peningkatan kualitas permukiman (upgrading), peremajaan kawasan (renewal), penataan permukiman ilegal dan penyediaan perumahan baru. Mekanisme penyediaan tanah inovatif seperti konsolidasi tanah, land sharing, land readjustment, dan bank tanah telah dilakukan sebagai bentuk alternatif penyediaan tanah perkotaan namun pelaksanaannya masih terbatas pada percontohan.

Tanah adalah sumber daya kunci dalam penataan kawasan kumuh. Ketersediaan tanah di perkotaan sangat terbatas dan nilai tanah di lokasi strategis terlalu mahal bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan terbatasnya tanah perkotaan maka instrumen penyediaan tanah seperti konsolidasi tanah baik horisontal maupun vertikal dapat menjadi solusi dalam menata kembali kawasan kumuh. Konsolidasi tanah terutama horisontal telah diterapkan dalam menata kembali tanah-tanah pertanian perdesaan, tanah di pinggiran kota dan tanah pada kawasan padat penduduk di pusat kota.

Menurut Didiet, penyelenggaraan konsolidasi tanah diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 12 Tahun 2019 dan dikoordinasikan bersama para pemangku kepentingan. Penerapan konsolidasi tanah diatur juga dalam beberapa undang undang, misalnya: UU Pokok Agraria, UU Penataan Ruang, UU PKP, UU Rusun dan UU Pemda, namun sangat terbatas dan sporadis belum memberikan bangunan hukum yang kokoh. Berdasarkan kedudukannya Permen ATR/Kepala BPN hanya mengatur administrasi internal kementerian dan tidak berwenang mendesak kementerian/lembaga lain untuk menindaklajuti hasil pelaksanaan konsolidasi tanah. Padahal efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan konsolidasi tanah baik horizontal dan vertikal sangat ditentukan oleh dukungan kebijakan dan kelembagaan terkait yang yang menangani urusan prasarana, sarana dan utilitas, perumahan, keuangan dan pemerintahan daerah.

Diharapkan dengan kegiatan rakor ini, peserta dapat melakukan identifikasi masalah pertanahan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan permukiman kumuh, serta merumuskan alternatif pengadaan tanah termasuk legalitas yang mendasari dan dukungan penyelenggaraan masalah pertanahan.

Adapun materi dalam rakor diisi oleh narasumber pembicara berikut: Pertama, Kepala PMU NSUP, NSUP-2, dan NSUP-CERC Aswin Grandiarto Sukahar membawakan materi "Pengadaan Tanah dan Konsolidasi Tanah dalam Penataan Permukiman Kumuh di Perkotaan". Kedua, Pemda/Pokja PKP Kabupaten Kendal, Kabupaten Purworejo, dan Kota Ternate. Ketiga, diskusi yang menghadirkan Direktur Perumahan, Permukiman, Perkotaan, Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Konsolidasi Tanah, Kementerian ATR/BPN; dan Kepala PMU NSUP, NUSP-2, dan NSUP-CERC dengan moderator Valentina. [Redaksi]

0 Komentar