Wali Kota Gorontalo Marten A. Taha mengapresiasi keberadaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Ia menilai, Program Kotaku memberi perubahan sangat signifikan terhadap perubahan wajah, fisik, dan lingkungan kawasan permukiman di Kota Gorontalo. Hal ini ditegaskannya dalam acara “Rangkaian Misi Dukungan Teknis Pelaksanaan Program Kotaku di Provinsi Gorontalo secara virtual melalui konferensi video, pada Rabu (21/10).

Wali Kota dua periode ini mengatakan, Program Kotaku juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo. Jika sebelumnya Gorontalo fokus pada tataran peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi guna menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan ekonomi dan IPM, kini Kota Gorontalo fokus pada infrastruktur, mengubah wajah kota sebagai ibu kota provinsi. Salah satu bukti komitmen Pemkot Gorontalo dalam mendukung Kotaku adalah melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP).

Menurut Marten A. Taha, Pokja ini telah merumuskan agenda pengurangan luasan kumuh di Kota Gorontalo, sesuai target penanganan kawasan kumuh 225,75 Ha. Caranya, antara lain, kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya di titik-titik lokasi dampingan Kotaku. Hasilnya, hingga 2019, Pemkot Gorontalo beserta stakeholder berhasil mengurangi luasan kumuh 183,97 Ha atau 81,67% dari target. Sisanya, 41,3 Ha, optimis kekumuhan dapat dituntaskan pada akhir 2024.

Mengingat pada 2020 ini Kota Gorontalo mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 4 miliar untuk empat kelurahan di Kota Gorontalo, Marten A. Taha memastikan pelaksanaan kegiatan di empat kelurahan tersebut akan mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Gorontalo, stakeholder terkait, dan masyarakat pemanfaat sendiri.

Untuk skala kawasan "Lasbejer" atau Lasahido Bersih dan Jernih, di lokasi Limba B, Pemkot akan menjadikannya kawasan wisata dalam kota. Penataan untuk kawasan padat penduduk di tengah jantung kota ini sudah rampung dengan alokasi anggaran Rp 9,6 miliar. Perubahan wajah kawasan, disebut Marten, sangat siginifikan.

Tantangan berikutnya adalah mengajak masyarakat merawat hasil pembangunan agar kualitasnya tidak menurun. Masa pandemi seperti ini, menurut Marten, adalah momen tepat untuk mengedukasi masyarakat dalam mengubah pola pikir masyarakat dan melestarikan kebiasaan menjaga kebersihan, keindahan dan keteraturan lingkungan.

Adapun Tim Misi sendiri terdiri atas unsur lintas-kementerian, seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tim Bank Dunia, dan Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP) Program Kotaku. [Redaksi-Gorontalo]

Penulis: Tim Komunikasi KMP Kotaku dan Mustar Musyahri, Sub Komunikasi Kotaku OSP 8 Provinsi Gorontalo

Editor: Nina Razad