Kolaborasi Multi Sektor untuk Kawasan Semanggi Layak Huni dan Berkelanjutan

Berita Kotaku Jawa Tengah Surakarta Skala Kawasan Kawasan Semanggi Kolaborasi CSR BSPS Comments (0) View (347)

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rachman Arief Dienaputra mengatakan, Kawasan Semanggi eligible (layak) untuk ditangani, tapi yang terpenting adalah bagaimana kolaborasi dilakukan untuk memberikan perubahan wajah yang signifikan, baik dari Kawasan Semanggi Selatan maupun Kawasan Semanggi Utara. Program Kotaku sudah berjalan di Semanggi dengan pelaksanaan secara "keroyokan". Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi Kawasan Semanggi, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada Jumat (1/10).

Kunjungan ini dalam rangka rangkaian verifikasi kolaborasi penanganan kumuh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dan Direktorat Rumah Swadaya. Tampak hadir pula dalam kegiatan adalah Kepala Pusat Nasional BPIW Kepala Pusat Wilayah I BPIW, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman DJCK, Kasubdit Rumah Swadaya Ditjen Perumahan, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan III, Kepala Satker Pelaksaan Prasarana Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Wakil Kepala Project Management Unit (PMU) NSUP dan NUSP-2, serta PPK.

Dalam kunjungan tersebut, Rachman Arief mengapresiasi baik apa yang sudah dilakukan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam mengawali penataan kumuh di Kawasan Semanggi. Konsep peremajaan yang dilakukan di Surakarta tersebut dapat menjadi acuan dan diterapkan di kabupaten/kota lain di Indonesia. Hal baik lain yang mendapatkan apresiasi adalah komitmen Pemerintah Kota Surakarta serta adanya keterlibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam penataan permukiman yang diwujudkan dalam bantuan rumah layak huni sebanyak 9 unit di RW 1 Mojo (eks RW 23).

Namun demikian, apa yang sudah diawali oleh Program Kotaku tersebut, tentunya tidak bisa menyelesaikan seluruh permasalahan kumuh serta penataan permukiman di Semanggi. Diperlukan support untuk menuntaskan kawasan kumuh ini dan menjadikan perubahan wajah yang berarti dengan kolaborasi yang lebih luas. Kolaborasi ini perlu dilakukan, utamanya di tubuh Kementerian PUPR sendiri dengan berbagai program yang ada. Bahkan ke depan, harapannya bisa dilakukan lintas kementrian, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Kemenko PMK. 

Senada dengan Kepala BPIW, Direktur PKP Kementerian PUPR Wahyu Kusumosusanto mengatakan, Kawasan Semanggi di Solo memang harus diwujudkan secara kolaboratif antara Cipta Karya dan Perumahan. "Semanggi Selatan bisa untuk ditangani secara BSPS, silakan teman-teman perumahan dengan BSPS. Ini menjadi poros utama. Focal point di Kapal Baito Rojomolo, harapannya perubahan wajah di sini dapat menjadi cantik," tuturnya. Sedangkan untuk Semanggi Utara akan dilaporkan kepada Menteri PUPR, dengan harapannya bisa menjadi kebijakan lain. 

Direktur PKP Wahyu Kusumosusanto juga menegaskan bahwa kumuh tidak bisa diatasi hanya dengan penyediaan infrastruktur saja (Bina Lingkungan). Satu pendekatan tidak akan cukup, perlu pendekatan Bina Sosial untuk menyiapkan kehidupan dan penghidupan baik social maupun ekonomi masyarakat yang di tata permukimannya serta Bina Manusia untuk menguatkan kapasitas, mengubah mindset serta perilaku masyarakat di kawasan kumuh. Jangan sampai masyarakat terdampak, tercerabut dari kehidupan dan penghidupannya semula.

Dari kunjungan ke Kawasan Semanggi, telah disepakati pula bahwa Program BSPS akan masuk ke kawasan semanggi dan mensupport penyediaan rumah layak huni yang utamanya fokus di RW 1 Mojo (eks RW 23) sebanyak 56 unit, yang baru tergarap 9 unit dari CSR. BSPS akan menggunakan system kombinasi sehingga memungkinkan untuk mengcover permasalahan perumahan di Semanggi, baik melalui pembangunan struktur baru, perbaikan ringan atau perubahan fasad rumah. Konsep kolaborasi ini masih terus disempurnakan. Setelah menemukan model yang paling sesuai dan seatle maka kedepan masih diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan Pihak Pemerintah Kota Surakarta.  Perlu encouragement kepada Pemerintah Kota  dalam meneguhkan kembali komitmennya serta penggoptimalan peran CSR dalam penanganan kumuh di Kawasan Semanggi Surakarta. 

Terkait dengan kolaborasi penanganan kumuh di Semanggi kedepan. Mulai dari kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, identifikasi kebutuhan rumah layak huni, perubahan behaviour masyarakat, serta peningkatan partisipasi, akan melibatkan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Mengingat selama ini LKM telah menjadi Lembaga di garda dipan penataan permukiman dan penanganan kumuh. Selain itu, kelembagaan LKM ini juga telah mengakar baik di masyarakat. [SatkerIBM-Jateng]

Dokumentasi lainnya:

    

Penulis: Mohammad Reyhan Firlandy, JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Ferry Asmoro, Sub Prof Communication OSP-2 Program Kotaku Jawa Tengah

Editor: Nina Razad

0 Komentar