Komitmen Tangani Kumuh Pemda Bengkalis Replikasi Kotaku

Kotaku Cerita Riau Bengkalis Replikasi Peran Pemda Comments (0) View (257)

Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkalis mereplikasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak 2020 untuk membangun platform kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Karena, persoalan kumuh adalah tanggung jawab bersama, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa/kelurahan. Dari sini, Pemda berkomitmen menata permukiman kumuh seluas hampir 10 hektare di Kabupaten Bengkalis. Replikasi yang dilakukan berawal di 3 lokasi. Seiring waktu, masyarakat merasakan manfaatnya. Seperti disampaikan tokoh masyarakat dan pelaku program Samsuri, yang berharap kegiatan replikasi dapat berkelanjutan karena telah terlihat dampak positifnya baik dari segi fisik, ekonomi maupun sosial.

Pada akhir 2020, Dinas Perkim Kabupaten Bengkalis melakukan pendataan baseline. Hasilnya, luas kawasan permukiman kumuh se-Kabupaten Bengkalis mencapai 342,37 Ha, dengan jumlah kawasan sebanyak 21 kawasan tersebar di 9 kecamatan sesuai SK Bupati Bengkalis No. 236/KPTS/III/2021. Hal ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Bengkalis melalui surat nomor 236/KPTS/III/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini, Pemda Bengkalis menganggarkan APBD untuk kegiatan replikasi Kotaku pada 13 lokasi di 9 kecamatan.

Replikasi Program Kotaku mengacu pada 7+1 indikator kumuh, antara lain peningkatan kualitas jalan, pembangunan drainase, persampahan dan lain sebagainya di kawasan permukiman kumuh. Dampaknya, luasan kumuh berkurang, akses infrastruktur dasar terpenuhi, dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, nilai gotong-royong dan swadaya tumbuh Kembali menjadi suatu hal yang tak ternilai harganya.

Replikasi Program Kotaku dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Keberlanjutan. Pada Tahap Persiapan dilakukan sosialisasi serta pembentukan dan penguatan badan keswadayaan masyarakat (BKM) serta kelompok swadaya masyarakat (KSM), dilanjutkan dengan pendataan baseline kumuh dan nilai sustainable development growth (SDGs) serta penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan dan Permukiman (RPLP) dan dokumen perencanaan teknis. Kegiatan pembangunan akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan setelah pencairan dana replikasi program. Dan, pada tahap akhir akan dilakukan audit kegiatan dan keuangan serta evaluasi capaian penanganan permukiman kumuh.

Pada tahun 2021, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis melalui program replikasi Kotaku tersebut melakukan pembangunan peningkatan kualitas jalan, drainase, penyediaan sumur bor hingga pengadaan sarana penanganan sampah di kawasan permukiman kumuh. Dengan terlaksananya kegiatan ini, luasan kumuh Kabupaten Bengkalis yang tertangani seluas 57,25 Ha.

Usai dilakukan rapat pleno oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) terkait perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh 2021, ditetapkanlah luasan permukiman kumuh Kabupaten Bengkalis sebesar 285,11 Ha. Melihat luasan permukiman Kumuh Kabupaten Bengkalis tersebut Pemda, khususnya Pokja PKP, masih memiliki tugas dan fokus besar dalam mengurangi luasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis.

Selain itu peran pemerintah pusat, provinsi, pihak swasta, organisasi masyarakat serta lembaga non pemerintah berkolaborasi menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh. Pemerintah Pusat dapat mengambil peran sesuai kewewenangannya melakukan penanganan di luasan >15 Ha, sedangkan pemerintah provinsi dengan luasan 10-15 Ha dan pemda dengan luasan <10 Ha. Pihak swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan peran masyarakat (BKM, KSM dan KPP) melalui pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan hingga keberlanjutan program.

Prestasi yang telah ditorehkan oleh Pemda Bengkalis ini diharapkan mampu untuk menginspirasi kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, bahkan juga kabupaten/kota provinsi lain. Karena, di wilayah OC 3 Riau, baru Pemda Bengkalis yang mengganggarkan kegiatan Replikasi Program Kotaku, mulai dari penganggaran dana untuk tim pendamping maupun alokasi BPM bagi masyarakat. Adapun untuk tahun anggaran 2021 pelaksanaan replikasi ini sudah tersebar di 13 desakKelurahan dan 11 Kecamatan, dengan 6 desa/kelurahan di antaranya adalah dampingan Program Kotaku. Masing-masing desa/kelurahan mendapatkan alokasi sebesar Rp 100 juta yang digunakan untuk insfrastruktur saja. Paket kegiatan yang dikerjakan, antara lain, jalan beton, drainase, pengaspalan jalan, sumur bor, pengadaan motor sampah dan bak sampah.

Untuk kegiatan replikasi Kotaku ini setidaknya telah menyumbangkan penanganan kumuh di Bengkalis seluas 57,25 Ha. Lahirnya replikasi Kotaku ini juga menjadi titik terang bagi masyarakat yang tinggal di lokasi kumuh. Semakin banyak pihak yang peduli maka semakin cepat pula permasalahan kumuh terselesaikan. Dengan demikian kolaborasi yang terbangun melalui replikasi Program Kotaku maka terjadi pula keterpaduan program antarsektor, untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman, khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh di Kabupaten Bengkalis. [Riau]

Penulis: Surasni, Askot Mandiri Kotaku Bengkalis, OC 3 Kotaku Provinsi Riau

Editor: Nina Razad

0 Komentar