Badan keswadayaan masyarakat (BKM) adalah lembaga trust; lembaga yang bisa dipercaya oleh masyarakat, ini kunci pertama. Kedua, BKM harus menjadi lembaga yang bisa mengaktualisasikan ide-ide masyarakat maka perlu diisi anggota-anggota yang dibutuhkan oleh masyarakat, dapat dipercaya oleh masyarakat. Ketiga, meski mandiri tetap wajib menjaga hubungan baik dengan pihak lain—pemerintah kelurahan, KSM, masyarakat, forum BKM, pemerintah kabupaten, fasilitator, dan stakeholder lainnya.

Begitu diungkapkan narasumber Sri Hono dari BKM Tirto Rahayu dalam kegiatan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) Program Kotaku yang digelar secara hybrid luring dan daring melalui videoconference itu digelar Kamis (14/7/2022) mulai pukul 9.00 WIB hingga 11.30 WIB, dihadiri oleh 300 peserta zoom meeting dan 122 orang livestreaming di youtube. Narasumber KBP bertajuk "Gerakan BKM dalam Membangun Lingkungan" itu adalah Ismail dari Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Bantul, dan Sri Hono dari BKM Tirto Rahayu, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dengan moderator Maria Immaculata Krisna Adyasari dari Project Management Unit (PMU) NSUP-Kotaku.

Menurut Sri Hono, ketika orang-orang yang dipercaya berkumpul, maka mereka akan bisa melakukan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Pada intinya, bagaimana BKM harus bisa menyamakan persepsi, pro masyarakat, agar mampu membawa perubahan kepada pola pikir dan perilaku masyarakat menjadi lebih baik, serta agar upaya yang dilakukan BKM dapat bermanfaat. Hal tersebut menjadi prinsip bagi BKM Tirto Rahayu, Desa Tirtonirmolo. BKM yang berdiri sejak 2000 itu tetap bertahan, bahkan sudah mandiri menuju madari.

Pada 2005, BKM Tirto Rahayu, Desa Tirtonirmolo menjadi lembaga yang dipercaya untuk meninjau tentang pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Untuk itu, BKM bersepakat, dari yang awalnya diisi oleh para generasi “sepuh”, mengubah mindset-nya dengan mengajak anak-anak muda untuk bergabung, sehingga bisa menjangkau masyarakat lebih luas dan semakin dipercaya oleh masyarakat, sehingga penanggulangan kemiskinan mampu teratasi. BKM juga melibatkan pemerintah daerah.

Soal kemandirian BKM, ia mengatakan, mandiri bukan berarti bebas merdeka, melainkan mandiri dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga hubungan BKM dengan pemerintah desa dan pihak lain bisa berjalan lebih harmonis. “Alhamdulillah itu berhasil kami lakukan,” ujar Sri Hono. BKM juga siap turun tangan membantu dalam situasi genting seperti gempa dan bencana alam lainnya, termasuk Covid-19.

Kunci lain yang membuat BKM ini tetap eksis selama 22 tahun terakhir ini adalah regenerasi. “Kita batasi, usia 60 sudah harus tidak boleh menjadi anggota BKM. Karena kita berharap punya anak-anak muda yang dipercaya di masyarakat,” tegasnya. Ini juga agar BKM mampu beradaptasi dengan kondisi terkini dan berkelanjutan. Selain itu, diyakini akan terjadi dinamisasi dan terus mengalirkan ide-ide baru sesuai zamannya. Pelaksanaan rembuk warga tahunan (RWT) juga rutin terlaksana apa pun yang terjadi. Bahkan kala Covid melanda, BKM mencari cara agar RWT tetap digelar, yakni melalui daring.

Permasalahan yang dihadapi BKM saat itu adalah status lahan ilegal, kualitas jalan buruk, tidak memadainya akses dan kecukupan air minum, kualitas drainase buruk, sistem pengelolaan, sarana dan perasaran air limbah tidak sesuai standar teknis, terjadi penumpukan sampah karena sarana dan prasarana persampahan belum memadai, bahkan pengelolaan sampah belum sesuai standar teknis.

Selengkapnya, silakan disaksikan di Channel YouTube Kotaku Nasional. [KMP-2]

Penulis: Tim KMP Kotaku wil. WB-AIIB

Editor: Nina Razad