Beranda KM KM07 Kolaborasi Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan

Cerita Jawa Tengah Pekalongan Krapyak Kolaborasi Skala Kawasan Comments (0) View (679)

Kelurahan Krapyak adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Secara administratif, Kelurahan Krapyak terbagi ke dalam 19 RW dan 98 RT, dengan luas areal kelurahan 378 Ha dan dihuni oleh 16.118 jiwa terdiri atas 8.017 laki-laki dan 8.043 jiwa perempuan. Letaknya berbatasan dengan Laut Jawa (utara), Kelurahan Degayu (timur), Kelurahan Klego (selatan), dan Sungai Kupang/Loji (barat). Berdasarkan SK Wali Kota Kota Pekalongan Nomor 430/1131 tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pekalongan, Kelurahan Krapyak memiliki lokasi delineasi kumuh sebesar 15,48 Ha, tersebar di RW 1, 2, 3, 4, 5, 15, dan 16, dihuni oleh 1.212 rumah tangga dan 551 di antaranya termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan - Skala Kawasan KotakuKawasan kumuh Krapyak termasuk kategori kumuh ringan dengan tipologi kumuh tepi air. Karakteristik kawasan perdagangan dan jasa, dan merupakan kawasan strategi kota perkembangan ekonomi berbasis perikanan (minapolitan). Isu utama kawasan kumuh Krapyak adalah permasalahan banjir rob yang disebabkan meluapnya aliran Sungai Loji/Kupang ke permukiman warga, yang berakibat pada penurunan kualitas infrastruktur dasar permukiman dan berdampak penurunan kualitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan penuturan warga sekitar, setiap hari banjir rob selalu ada, apalagi kalau malam hari tiba-tiba air sudah menggenangi rumah. Untuk beberapa rumah bahkan genangan air ada di dalam rumah dan dapur tidak pernah surut. Warga akan merasa tenang dan tidur pulas jika mendengar mesin pompa pengendali banjir sudah menyala. Warga juga berlomba-lomba menguruk alas rumah dengan tujuan meninggikan lantai rumah agar tidak terkena genangan. Namun, bagi mereka yang tidak mampu meninggikan alas rumahnya, sudah pasti jadi “penampungan” air banjir. Artinya, energi kehidupan warga krapyak banyak tersedot ke urusan banjir rob. Kondisi tersebut dialami oleh sekitar 6.000 jiwa. Untuk itulah warga Krapyak melalui BKM, Pemkot melalui Pokja PKP, bersama Tim Kotaku dan stakeholder lainnya berusaha menata Kawasan Krapyak dimulai dengan pengendalian bajir Rob.

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan - Skala Kawasan KotakuSkala Kawasan Krapyak merupakan penanganan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan dan tidak dapat dilaksanakan secara parsial, sehingga penanganannya harus terpadu dan terintegrasi. Dasar pengelompokan sub kawasan permukiman kumuh (segmen) antara lain yaitu: kompleksitas permasalahan, kedekatan lokasi, kemiripan tipologi, arah kebijakan pengembangan kota, serta sesuai misi visi ke-3 dan 4 Wali Kota Pekalongan.

Penanganan Kawasan Krapyak merupakan prioritas I yang ditetapkan Pemerintah Kota Pekalongan sebagai upaya pengurangan luasan kumuh perkotaan. Kawasan Krapyak merupakan kawasan strategis kota dari segi fungsi daya dukung lingkungan hidup dan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penataan Kawasan Krapyak memiliki potensi untuk pengembangan konsep wisata budaya yang berbasis kearifan lokal.

Isu strategis lain dari Kawasan Krapyak berada di antara obyek wisata unggulan Pekalongan, pusat Batik Motif Jelamprang dengan berbagai variannya, pusat tradisi Syawalan dengan pemotongan lopis raksasa, dan menjadi bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam penanganan banjir rob sesuai Perpres No. 79 Tahun 2019.

Gambaran Kondisi Kawasan Permukiman Krapyak Akibat Banjir Rob dan Segmen Penanganan

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan - Skala Kawasan KotakuDari data dan informasi di atas mengacu pada masterplan dan RTBL yang ada memerlukan keterlibatan banyak pihak. Stakeholder yang terlibat dalam penanganan kumuh Kota Pekalongan bersepakat untuk menyusun strategi dan skenario penanganan kumuh di Kota pekalongan, yang kemudian disusun menjadi sebuah dokumen penanganan kumuh kota (RP2KPKP). Di dalam dokumen RP2KPKP Kelurahan Krapyak, Kawasan Loji menjadi prioritas utama penanganan kumuh, sehingga disusun skenario dan perencanan teknis serta penganggaran yang lebih detil dan disepakati oleh stakeholder yang terlibat, siapa berbuat apa (matriks memorandum program).

Berdasarkan hasil memorandum program untuk menyelesaikan penanganan kumuh hingga tuntas di Kawasan Krapyak dibagi kedalam 5 segmen (5 sub kawasan) dan diperlukan waktu sekitar 5 tahun, yaitu tahun 2017-2021, dengan perkiraan kebutuhan total investasi pendanaan sebesar Rp 100 miliar. Dana sebesar itu diperuntukan mulai dari biaya penyiapan, biaya penyusunan perencanaan teknis dan biaya pengadaan/pembangunan sarana prasarana pendukung penanganan kumuh. Dana Rp 100 miliar tersebut diperkirakan berasal dari Program Kotaku Rp 52 miliar, APBN Rp 24 miliar, APBD II Rp 3,5 miliar, sumber APBD I Rp 24,5 miliar, CSR/Swasta Rp 3 miliar, dan sumber lainnya.

Daftar investasi kegiatan yang direncanakan dalam memorandum program dan sudah direalisasikan secara bertahap berdasarkan segmen dan kegiatan penanganan hingga 2021, sebagai berikut:

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan - Skala Kawasan Kotaku

Gambar Realisasi Keterpaduan Program

Ada lima segmen yang dilaksanakan di Krapyak.

Segmen 1, Ruas Sumbawan-Mahakam: peningkatan kualitas Jalan Sumbawan-Mahakam dan saluran drainase sekunder Sumbawan-Mahakam serta drainase Truntum (Satker PKP), peningkatan jalan lingkungan (show case/PLPBK, P2P, Perkim), peningkatan drainase lingkungan (show case/PLPBK, P2P, Perkim), Pengadaan Motor Sampah (show case/PLPBK).

Segmen 2, Ruas Truntum: Peningkatan saluran sekunder (Satker PKP 2019), peningkatan Jalan Truntum (Beton) bersumber dari APBD 2017.

Segmen 3, Ruas Ilamprang: Peningkatan saluran sekunder (Satker PKP 2019), pembangunan trotoar, street furniture & vegetasi (Satker PKP 2019), pengadaan pompa kapasitas 250 lt/dt (Satker PKP 2019), peningkatan jalan lingkungan (BPM Kotaku 2019), peningkatan drainase lingkungan (BPM KOTAKU 2019), dan peninggian Jalan Jelamprang (APBD 2019).

Segmen 4, Ruas Loji: Pertama, untuk penanganan banjir dan rob (Pusdataru dan Kotaku): Penguatan tebing sungai/pemancangan sheet pile sepanjang 255 meter (Pusdataru 2019), penguatan tebing sungai/pemancangan sheetpile sepanjang 1.345 meter (Kotaku), pembangunan paravet/tanggul penahan banjir sepanjang 1.600 m (Kotaku). Kedua, penataan dan pengembangan kawasan pemukiman (skala kawasan Kotaku); landmark Tugu Canting dan Parkir Taman Jlamprang, gerbang wisata Taman Jlamprang, pembangunan shelter, pembangunan pedestrian, street furniture dan vegetasi, pembangunan hall (ruang publik),pembangunan MCK, pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa pengendali banjir, pembangunan gapura, jembatan penghubung Kawasan Krapyak dan Panjang Wetan.

Segmen 5, Ruas Jlamprang Paket 2: peningkatan saluran sekunder, pembangunan trotoar (sisi timur), street furniture dan vegetasi.

Isu Dampak Penanganan Kawasan Krapyak

Dalam upaya penanganan rob dan penataan permukiman kumuh di tepi Sungai Loji/Kupang, Kelurahan Krapyak, diperlukan penyiapan lahan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan lebar 6 meter di sepanjang tepi Sungai Kupang mulai dari Kampung Mahakam sampai dengan Taman Jlamprang (sekitar 1.600 meter). Penyiapan lahan tersebut berdampak pada 134 warga yang bermukim di tepian Sungai Kupang yang terdampak (WTP) harus melepas sebagian atau seluruh aset yang dimiliki baik tanah, bangunan dan aset-aset lain yang berada di atas tanah mereka.

Berdasarkan dokumen LARAP Skala Kawasan, persentase antara luas tanah yang dimiliki dan luas tanah yang terkena proyek dibagi ke dalam 3 kategori: jumlah lahan terdampak lebih kecil dari 50% ada 100 WTP (74%), terdampak sebagian besar lebih dari 50% ada 29 WTP (22%), dan terdampak 100% ada 5 WTP (4%).

Skenario Penanganan terhadap Rumah Terdampak

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan - Skala Kawasan KotakuPola relokasi/permukiman kembali: Kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali, karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Ada 21 WTP, terdiri atas 5 WTP relokasi secara mandiri—pengganti untung dari Pemda cukup untuk membeli/membangun rumah secara mandiri, dan 16 WTP relokasi dengan jarak 1.2 km dari lahan eksisting—disiapkan lahan kavling yang dibeli dari biaya ganti untung WTP dan pembangunan dibiayai dari CSR PT. SMF rerata Rp 90 juta per rumah (total Rp 1,4 miliar). Sementara itu, kelengkapan permukiman didanai dari APBD II sebesar Rp 1,8 miliar, digunakan untuk membangun ruas jalan (jalan lingkungan area kavling, jalan penghubung ke jalan utama), drainase (saluran area kavling, saluran penghubung), sanitasi (biofil komunal, instalasi induk, bak kontrol) dan tempat ibadah.

Berdasarkan informasi yang didapat, dari 16 keluarga yang direlokasi pada permukiman baru, mereka merasa lebih tenang dan aman tidak kena banjir rob lagi. Rumah lebih nyaman dan kokoh, lingkungan lebih asri dan sehat. “Kami tidak lagi cemas dengan rumah dan persoalan permukiman. Sekarang kami lebih fokus pada hal-hal lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Yusron, salah satu Kepala keluarga WTP yang relokasi ke permukiman baru.

Pola pemugaran: Kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan rumah terdampak pengadaan lahan kegiatan skala kawasan (terkepras) menjadi layak huni. Secara bertahap, sebanyak 62 rumah warga mengubah fasad, yang semua membelakangi sungai, berangsur mulai menghadap sungai. Tepatnya menghadap jalan inspeksi sungai yang berfungsi sebagai riverwalk.

Gambaran Kondisi Krapyak Kini

Kolaborasi Tuntaskan Penanganan Kumuh Krapyak Kota Pekalongan - Skala Kawasan KotakuPascapembangunan skala kawasan wajah Kelurahan Krapyak telah berubah. Banjir rob yang dahulu selalu menggenangi permukiman warga setiap hari, saat ini sudah tidak ada lagi. Rumah warga yang semula berada tepat di pinggir sungai, kini bergerak lebih leluasa. Sekarang di sepanjang bantaran sungai telah terbangun jalan inspeksi yang memisahkan rumah mereka dengan sungai. Warga pun mulai berbenah memperbaiki kualitas lingkungan hunian yang selama ini tergenang air.

Keadaan pascapembangunan minimal sudah tidak lagi terdampak limpasan Sungai Loji, sehingga membawa dampak positif dari sisi hunian. Masyarakat secara mandiri mulai berbenah meningkatkan kualitas rumah mereka sesuai kemampuan masing-masing dan beberapa warga mulai menjadikan hunian/rumah sebagai tempat usaha atau aktivitas ekonomi berupa warung/tempat berjaualan.

Infrastruktur dasar, berupa jalan, drainase, sanitasi menjadi sebuah penunjang kualitas permukiman dan perumahan serta menjadi pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Yang terutama adalah jalan sebagai akses pergerakan keluar dan dalam permukiman untuk mendukung konektivitas permukiman internal dan eksternal. Dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur dasar tersebut telah mendorong kegiatan sektor ekonomi sangat erat hubungannya dengan kualitas hunian dan kualitas permukiman. Hal tersebut mulai tampak pada kegiatan sektor informal terkait industri rumahan batik (konveksi, nyolet, pola) mulai bertumbuh.

Selain dari aspek ekonomi, pascapembangunan skala kawasan juga berdampak pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dengan terbangunnya ruang-ruang publik pada kegiatan skala kawasan warga Krapyak kini dalam kehidupan bermasyarakat terasa lebih guyub. Mereka punya tempat berkumpul baru, untuk sekadar melepas lelah atau bersosialisasi dengan tetangga. Pun demikian anak-anak mempunyai tempat bermain sambil belajar, yang tentu saja dapat menunjang tumbuh-kembang anak ke arah yang positif.

Sementara dari aktivitas belajar mengajar kini anak-anak sekolah juga tak perlu lagi menggulung celana dan menenteng baju saat berangkat atau pulang, dari atau ke, sekolah. Selain itu kini mereka tak perlu khawatir lagi buku dan pekerjaan rumah akan basah. Mereka bisa mengejar cita-cita mereka dengan tenang. [KMP-2]

Dokumentasi lainnya:

         

 

    

Penulis: Agus Sudirman, Program Financing and Institutional Collaboration Specialist, KMP Kotaku

Editor: Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait