Beranda KM KM07 Kolaborasi Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan Kumuh

Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan Kumuh

Knowledge Management Kotaku Kolaborasi Banten Mauk Ketapang IsDB Comments (0) View (867)

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhKabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kumuh yang disusun pada 2016, No. 08. Pada 2017 Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 050/Kep.380-HUK/2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh serta Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh Perkotaan di Kabupaten Tangerang, dengan luasan kumuh 324,58 Ha. Salah satu lokasi kumuh yang masuk di SK Kumuh adalah Desa Ketapang, Kecamatan Mauk. Dalam perkembangannya Desa Ketapang ini menjadi kawasan prioritas untuk pengembangan daerah bernama “Kawasan Mauk”. Desa Ketapang memiliki luas kurang lebih 4.169 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.986 jiwa. Lokasi kumuh desa tersebut ada di Kawasan Pesisir Ketapang dengan luas kumuh sebesar 26,90 Ha.

Permasalahan kumuh terbesar di Kawasan Mauk Ketapang ini ada pada aspek hunian dan penanganan sanitasi. Karena letaknya di pesisir pantai, kawasan ini rawan bencana banjir yang diakibatkan oleh rob dan abrasi pantai. Kawasan ini dihuni sekitar 857 kepala keluarga (KK), sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Walaupun di pesisir pantai akan tetapi pendapatan masyarakat dari sektor perikanan laut ataupun tambak belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Nelayan kesulitan melaut akibat pendangkalan dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI) yang ada tidak memadai, sehingga kurang berfungsi.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhSejalan dengan program unggulan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang, yaitu Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan), Kawasan Kumuh Desa Ketapang Mauk Tangerang ini terus dilakukan pembenahan menuju kawasan layak huni, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam penataan kawasan kumuh Mauk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melibatkan banyak pihak, dimulai dari penyusunan Masterplan Kawasan Mauk-Ketapang yang dilakukan tahun 2017-2018, bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Penyusunan dipimpin oleh Budi Prayitno, Guru Besar Fakultas Teknik yang dikenal sebagai ilmuwan yang memberikan kontribusi besar dalam Ilmu Arsitektur, khususnya bidang pengembangan perumahan dan pengembangan perkotaan. Secara garis besar, masterplan yang disusun menggambarkan konsep kawasan secara komprehensif, baik penataan permukiman kumuh, pusat kegiatan nelayan, maupun peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Implementasi lapangan dari masterplan yang disusun dimulai pada 2019 dengan paket kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan Kawasan Mauk Kabupaten Tangerang, bersumber dari anggaran APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Banten. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membangun gedung pusat pemberdayaan masyarakat sebagai fasilitas penunjang pelatihan budidaya mangrove dan perikanan, pedestrian, jogging track dan skydeck di area budidaya mangrove, yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan aksesisibilitas kawasan mendukung wisata desa, serta menara pandang sebagai sarana yang memanjakan pengunjung wisata untuk bisa melihat pemandangan alam pesisir pantai. Alokasi anggaran yang digelotorkan melalui dana APBN Reguler di kawasan ini sekitar Rp 9,4 miliar.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhPada tahun yang sama, anggaran Pemkab Tangerang sebesar Rp 1,3 miliar dikeluarkan untuk membangun pusat budidaya mangrove dan perikanan sebagai penunjang kawasan. Adapun mangrove yang dibudidayakan di Ketapang adalah mangrove dengan jenis Rhizopora Mucronata, Bruguiera Gymnorrhiza, Bruguiera Cylindrica, Avicenia Marina, Avicenia Officinalis, Soneratia Alba dan Cenops Tagal.

Pada 2020, intervensi penanganan kawasan kumuh di Ketapang berlanjut dengan paket peningkatan kualitas permukiman kumuh Kabupaten Tangerang Kawasan Mauk-Ketapang melalui kegiatan skala kawasan Program Kotaku dengan kegiatan, seperti pembangunan TPI, pedestrian, tempat parkir penunjang gedung pusat pemberdayaan masyarakat, drainase, menara pandang, sky bridge (jembatan penyeberangan orang) dan dermaga (tambatan perahu). Alokasi anggaran untuk skala kawasan ini sekitar Rp 13 miliar.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhKepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Tangerang Erwin Mawandy, yang juga salah satu anggota kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) mengatakan, Program Kotaku di Desa Ketapang Kecamatan Mauk dalam implementasinya dikolaborasikan dengan program daerah Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin (Gebrak Pakumis) dan Gerbang Mapan, sejatinya bukan sekadar melakukan "penataan" saja, yang terpenting dari itu semua bahwa program Kotaku ini mengingatkan kepada kita bahwa hak warga untuk bermukim di tempat yang layak dan sehat yang juga merupakan hak dasar manusia, masih harus terus diperjuangkan.

Ada sejumlah sosok lain yang berperan dalam penataan Kawasan Mauk Ketapang. Salah satunya adalah perempuan bernama Efi Indarti, Sekretaris Bappeda yang juga aktif dan menjadi penggerak dalam kegiatan Pokja PKP. Dua sosok lainnya: Kepala Seksi Peningkatan Kawasan, Dinas Perumahan Permukiman dan Pemakaman Heru Hendrianto, dan Kepala Seksi Teknologi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Hari Mahardika. Sosok-sosok ini merupakan anggota Pokja PKP dari organisasi perangkat daerah yang aktif mengawal implementasi penataan kawasan Mauk-Ketapang melalui kolaborasi. Sedangkan terkait keberadaan Forum PKP Kabupaten Tangerang saat ini masih dalam proses konsultasi, dan akan terus difasilitasi untuk bisa segera terbentuk di tahun 2022 ini.

Pada saat pelaksaan pembangunan Skala Kawasan Mauk ini, Pemkab Tangerang pun mengeluarkan alokasi anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk normalisasi Sungai Ciketapang. Normalisasi sungai ini dilakukan karena sungai yang mengalami sedimentasi di mana hal tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus segera ditangani. Sedimentasi ini berdampak pada mobilitas perahu nelayan yang akan masuk ke sungai menjadi terkendala dan jika musim pasang terjadi rob sungai mengalami pendangkalan, sehingga air kemudian naik ke permukiman.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhSelain kegiatan normalisasi sungai, untuk penanganan Warga Terdampak Proyek (WTP) penataan Kawasan Mauk Pemerintah Kabupaten Tangerang mengeluarkan anggaran juga sebesar Rp 4,8 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp 250,5 juta. Awal 2021 penanganan Kawasan Kumuh Kawasan Ketapang mulai fokus menggarap penanganan bidang perumahan. Difasilitasi Direktorat PKP dan program Kotaku, pembangunan rumah melalui dana CSR dari PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF). Perusahaan BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,632 miliar untuk kegiatan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 17 unit masing-masing sebesar Rp 96 juta.

Penetapan Kawasan Ketapang sebagai sasaran bantuan dari PT SMF, selain kriteria kekumuhan, SMF juga menetapkan keselarasan pelaksanaan Program dengan rencana pembangunan dari Pemerintah Daerah setempat, kesesuaian dengan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dan ketepatan identifikasi penerima manfaat dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kredibel yang akan bertindak sebagai penyalur.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhPada tahun yang sama pengadaan rumah untuk warga yang direlokasi dari bantaran sungai di Kawasan Mauk-Ketapang bisa ditangani melalui kegiatan DAK Integrasi yang fokus di bidang perumahan, sanitasi, air minum dan prasarana dan sarana umum juga dilakukan. Alokasi anggaran DAK integrasi Rumah Layak Huni ini sekitar Rp 3,6 miliar dan alokasi DAK integrasi sanitasi sebesar Rp 1,3 miliar, DAK integrasi air minum sebesar Rp 1,1 miliar dan DAK integrasi prasarana dan sarana umum sebesar Rp 3,2 miliar. Dengan kegiatan ini terbangun 71 rumah layak huni dengan konsep peremajaan baik bangun baru ataupun rehab ringan, 7 septik tank komunal, penyediaan ground tank dan pemipaan air minum serta jalan dan drainase sepanjang 167 meter. Intervensi aspek perumahan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Program Gebrak Pakumis dengan alokasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 2,2 miliar.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhDi tahun 2022, di lokasi permukiman baru dibangun juga septictank komunal dari salah satu CSR perusahaan swasta PT. Indiro. Fasilitas tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi warga terutama dalam aspek sanitasi, saat ini dirasakan lebih layak dan sehat. Kolaborasi yang tercipta di Kabupaten Tangerang ini tidak luput juga dari partisipasi masyarakat, jika dirupiahkan alokasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 135 juta. Jika diakumulasi alokasi anggaran yang sudah masuk ke Kawasan Mauk-Ketapang sekitar Rp 44 miliar.

Banyak investasi yang sudah terbangun di Kawasan ini, perubahan wajah dan geliat ekonomi sudah mulai terlihat, terbukti dengan banyaknya kunjungan dan event yang dipusatkan di Ketapang. Panglima TNI dan Kapolri mengunjungi Kawasan Mauk dalam agenda “Kampung Tangguh Bertajuk Masyarakat Produktif Wujudkan Ketahanan Pangan” merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meningkatkan sinergi TNI-Polri sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Sebagai wisata edukasi mangrove, kawasan Mauk ini sering menjadi lokasi kunjungan mahasiswa atau pihak-pihak yang belajar tentang budidaya mangrove termasuk dari kementerian dan lembaga.

Banyak perubahan yang terjadi di Desa Ketapang selain kawasan yang mulai tertata rapih, dari aspek kelembagaan kelompok nelayan yang ada di Desa Ketapang ini kini sudah berada dalam naungan Koperasi Bina Sejahtera Ketapang, dibawah pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang. Sebelumnya hanya ada 4 kelompok nelayan, sejak dibangun TPI melalui program Kotaku dan pembinaan dari pemerintah kini kelompok nelayan sudah berkembang menjadi 17 kelompok.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhPembangunan dan penataan di Kawasan Mauk ini masih berjalan, saat ini di lokasi tersebut sedang ada perbaikan talud di sepanjang tempat parkir. Pembangunan rumah kuliner juga sedang berjalan sebanyak 10 bangunan warna warni yang berderet terbangun menggantikan rumah kumuh yang sudah dipindahkan dan dibangun kembali dengan lebih layak, sedangkan rumah-rumah yang berada di bantaran sungai sebanyak 51 unit akan beralih fungsi dari hunian menjadi tempat usaha. Rumah warga tersebut direlokasi dengan dana pemda Kabupaten Tangerang.

Event-event tingkat Kabupaten dan kegiatan bertemakan lingkungan pun sering di lakukan di Kawasan ini. Setiap tamu penting ataupun pengunjung secara simbolis bisa melakukan penanaman mangrove sebagai bagian partisipasi kelestarian lingkungan pesisir pantai. Bahkan rencana Pada Bulan Oktober 2022 akan dilakukan pertemuan untuk 12 Negara dalam kegiatan Partnerships in Environmental Managemen For The Sea of East Asia (PEMSEA), yaitu sebuah organisasi lintas pemerintahan yang beroperasi di kawasan Asia Timur bertujuan untuk memperkuat dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan kawasan pesisir dan laut yang sehat.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhAkhir tahun 2021, luasan kumuh Kawasan Mauk telah terkurangi sebesar 20,67 Ha dari 26,9 Ha dan menyisakan luasan kumuh 6,24 Ha (SIM Kotaku, status 31 Desember 2021) sehingga kategorinya termasuk kawasan yang sudah tidak kumuh lagi, namun masih ada beberapa aspek yang masih tinggi skor kumuhnya, yaitu aspek persampahan. Keberadaan tempat sampah masih jarang ditemukan di area permukiman warga. Secara umum warga memilih sampahnya dibuang di depan rumah dan langsung dibakar. Sebenarnya di Desa Ketapang sendiri sudah ada Bank Sampah dan TPS3R hasil swadaya masyarakat namun karena keterbatasan sarana dan prasarana serta kondisi pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu keaktifan bank sampah ini menjadi terkendala. Sehingga kondisi inilah yang menjadi alasan pada tahun 2022 Desa Ketapang Kecamatan Mauk diintervensi kembali Program Kotaku dengan Kegiatan Infrastruktur Livelihood Berbasis Kawasan (ILBK), yang fokus kepada pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelola persampahan dan alokasi yang dianggarkan sesuai dengan kebutuhan sebesar Rp 1 miliar. Sedangkan bangunan TPS3R merupakan rencana yang akan dibangun dari APBD Kabupaten Tangerang dan menggunakan lahan milik desa.

Kolaborasi yang terwujud tentunya bukan suatu hal yang terjadi begitu saja, peran Pokja PKP dan pendamping Kotaku bisa dikatakan sangat penting. Penyiapan masyarakat, dukungan data dan koordinasi dengan berbagai pihak menjadi kunci terrealisasinya kegiatan di Kawasan Mauk. Pokja PKP Kabupaten Tangerang yang di kawal oleh Bappeda cukup aktif, dimana mempunyai agenda rutin ngobrol bareng tetapi dilaksanakan dengan santai. Kegiatan tersebut diberi nama “Ngobras” (Ngobrol Santuy). Setiap bulan juga ada pertemuan rutin Pokja PKP 1-2 kali dalam sebulan, untuk membahas permasalahan perumahan dan Kawasan permukiman.

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan KumuhKolaborasi di Kawasan Mauk-Ketapang ini mendapat apreasiasi dari Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser. Hal ini tergambar dari pernyataan yang disampaikan saat Al Jasser saat berkunjung langsung ke Kawasan Mauk pada Juli 2022. Presiden IsDB ini sangat terkesan dengan capaian yang sudah dilakukan di Kawasan Mauk, terutama kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperbaiki daerah permukiman kumuh menjadi tempat yang layak huni dan lebih baik lagi. Mendengar banyak pihak yang mendapat manfaat dari NSUP, menurutnya inilah yang disebut sebagai efek multiplier. Lebih lanjut menurutnya program ini merupakan bukti dedikasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan & peluang kerja. Kawasan Mauk bisa menjadi salah satu contoh dari penanganan kumuh yang komprehensif, melalui kegiatan budidaya perikanan, konservasi mangrove, tambak udang dimana dulu tidak bisa dilakukan karena adanya pencemaran. Harapannya program seperti ini dapat direflikasi dan diduplikasi di tempat lain di Indonesia.

Sejalan dengan harapan Presiden IsDB tersebut, Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa penanganan pembangunan di skala Kawasan Mauk akan menjadi model kegiatan penanganan kawasan kumuh di lokasi yang lain. Menurut Zaki Iskandar, pelibatan seluruh elemen penataan kawasan kumuh di Wilayah Ketapang mendapat dukungan tidak hanya dari pemerintah kabupaten dan warga masyarakat saja namun dari Kementerian PUPR, Program Kotaku, DAK Integrasi, PT. SMF, dan pihak lainnya seperti swasta sehingga model ini menjadi perlu untuk dijadikan percontohan di tempat-tempat lain pada kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang.

Bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penanganan kumuh adalah pengalokasian anggaran di Alokasi Belanja Pembangunan Daerah (APBD) tahun 2022-2023 sebesar 25 miliar. Alokasi anggaran tersebut diantaranya untuk kegiatan pembangunan akses masuk Kawasan Mauk, pemberdayaan ekonomi nelayan, relokasi RTLH (53 Unit) pembangunan TPST, normalisasi saluran dan lain-lainnya.

Banyaknya investasi dan penanganan yang berkelanjutan di Kawasan Mauk, tentunya memberikan konstribusi besar dalam upanya penuntasan permasalahan kumuh. Dari segi ekonomi juga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat setelah dermaga terbangun, muara tempat perahu nelayan berlabuh sudah tidak ada sedimentasi begitu juga dengan TPI yang berfungsi Kembali, belum lagi dari kunjungan wisatawan yang datang memberikan tambahan penghasilan. Dari segi pemberdayaan dan keterampilan, fungsi Gedung Pusat Pemberdayaan Masyarakat sangat strategis, masyarakat setempat sudah terlatih tentang budidaya mangrove, budidaya perikanan tambak dan olahan makanan dari buah mangrove. Selain alokasi anggaran untuk penuntasan kumuh, di 2022 juga sudah dianggarkan sekitar Rp 200 juta untuk menyusun Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Banyak pembelajaran dari penataan Kawasan Mauk ini diantaranya bagaimana mensinergikan program daerah dengan program-program pusat dalam satu perencanaan, peran Pokja PKP dan pendamping masyarakat menyiapkan masyarakat dan data, membangun komunikasi dan koordinasi, serta bagaimana memberikan informasi dan advokasi kepada kepala daerah sehingga berkomitmen mengalokasikan program dan budget dalam rangka penataan Kawasan Mauk-Ketapang ini. Kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan penataan kawasan pesisir di Kabupaten Tangerang ini, namun demikian tantangan yang masih harus dilalui saat ini adalah bagaimana perubahan kawasan yang sudah terjadi, dibarengi juga dengan perubahan sikap dan perilaku warga masyarakat pesisir dalam menjaga dan merawat permukiman yang sehat dan asri, sehingga pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan peningkatan kualitas manusianya terutama dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini menjadi upaya yang terus dilakukan BKM, Pemerintah Desa Ketapang, dan Pemerintah Kabupaten Tangerang. [KM-Banten]

Dokumentasi before/after:

Kotaku: Kolaborasi Kawasan Mauk Jadi Model Penanganan Kumuh

Penulis: Tim Knowledge Management Provinsi Banten

Editor: Yanti Sri Miranti/Nina Razad

0 Komentar

Yang terkait