Beranda KM KM08 Partisipasi Masyarakat Warga Semangat, Data Kumuh Terangkat

Warga Semangat, Data Kumuh Terangkat

Kotaku Knowledge Management Lesson Learned Partisipasi Masyarakat TIPP BKM Baseline OJT LKM Sumut Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Comments (0) View (368)

Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lokasi dampingan program Kotaku. Pada tahun 2020, tiga lokasi yang mendapatkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program Kotaku, yaitu Desa Pakkat Hauagong, Desa Bonani Onan dan Desa Onan Ganajang. Kemudian pada tahun 2021, dua desa lainnya yaitu Desa Huta Julu dan Sibuntuan Parpea mendapatkan juga BPM sehingga di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat lima lokasi yang mendapat dampingan Program Kotaku.

 

Proses pendataan permukiman kumuh yang di kenal dengan data baseline 100-0-100 merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk pencapaian 100 persen akses air bersih, 0 persen luasan kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi di suatu wilayah. Kegiatan pendataan permukiman kumuh Baseline ini  dilakukan di kabupaten Humbahas sebagai lokasi pendampingan baru pada Program Kotaku tahun 2021 tak ketinggalan juga dalam melakukan penyusunan data baseline terkait 7 aspek dan 16 kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana telah diatur dalam Permen PUPR Nomor 14 tahun 2018.

 

Untuk menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah kota/kabupaten melakukan proses pendataan dengan melibatkan peran masyarakat, yaitu identifikasi lokasi dan penilaian lokasi mencakup kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan beberapa pertimbangan lain. Proses tahapan yang dilakukan adalah melakukan kegiatan sosialisasi. Ada 5 pesan utama yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi yaitu latar belakang, tujuan, konsep program, indikator kumuh dan pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Pada kegiatan sosialisasi peserta yang hadir berjumlah 45 orang yang terdiri 16 orang perempuan dan 29 orang laki-laki termasuk diantaranya 23 orang MBR (data SIM Kotaku). Adapun unsur yang hadir Hilman Marudut Sihombing Kepala Desa Sibuntuan Parpea, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Perwakilan Desa (BPD), kepala dusun, tokoh masyarakat, anggota LKM/BKM Sibuntuan Parpea (koordinator Saut Narasi Sihombing) dan masyarakat undangan lainnya.

Pada kegiatan sosialisasi hasil yang disampaikan selain informasi terkait pendataan permukiman kumuh juga dilakukan pembentukan TIPP yang bertugas melakukan pendataan di tingkat masyarakat. Anggota TIPP berasal dari 3 orang per dusun/lingkungan, ditambah anggota LKM. Secara keseluruhan jumlah anggota TIPP adalah 15 orang dengan 3 orang perempuan dan 12 orang laki-laki.Pada kesempatan itu juga ditetapkan kepala dusunnya sebagai ketua yang bertugas mengatur pelaksanaan baseline atau kuesioner tingkat basis dan kepala dusun pasti lebih tahu dan paham dengan kondisi wilayah yang mereka pimpin.

 

Sebelum melaksanakan pendataan dilakukan terlebih dahulu pembekalan/On The Job Training (OJT) bagi anggota TIPP. Dalam pembekalan diberikan materi teori tentang pemahaman dan praktek. Harapan dari materi yang diberikan anggota TIPP paham substansi dan terampil mengisi format-format dalam pengisian data baseline. Cara prakteknya yaitu dengan mengisi secara langsung dipraktikkan di rumah tangga masing-masing peserta pelatihan. Awalnya banyak anggota TIPP yang kebingungan, ragu dan salah dalam pengisian. Tetapi dengan semangat, mereka tidak malu bertanya, sehingga seluruh peserta pelatihan mampu mengisi kuesioner sesuai standar yang telah ditetapkan.

Setelah dilakukan pembekalan, disepakati jadwal pelaksanaan pendataannya di 4 dusun dan dilaksanakan oleh anggota TIPP masing-masing dusun. Mereka sepakat menyelesaikan seluruh pengisian kuesioner pada 29 April  2021 dan berkumpul lagi di sekretariat LKM untuk dilakukan validasi data dan dikonsolidasikan. Dalam proses pendataan masyarakat yang di data merasa senang, karena mereka menjadi paham kondisi pribadi dan lingkungannya.  Selama pendataan berlangsung, anggota TIPP selalu aktif berkoordinasi dan bertanya dengan fasilitator, baik secara langsung bertemu di lapangan maupun melalui telepon.

 

Setelah data terkumpul dari basis —kuesioner rumah tangga dan lingkungan dusun/RT, dilanjutkan dengan konsolidasi tingkat desa. Pada konsolidasi data ini, mereka saling bercerita tentang masalah dan temuan dalam pelaksanaan pendataan. Dengan duduk dan berbagi persoalan bersama, seluruh permasalahan dapat diketahui dan secara bersama-sama dicari penyelesaiannya. Jika masih ada kendala, dilakukan  pengecekan ke lokasi secara bersama-sama, agar data yang disajikan lebih akurat. Seluruh data yang dibutuhkan dengan segala kelebihan dan kekurangan di tingkat lapangan dapat diselesaikan oleh anggota TIPP pada 29 April 2021. Selama melakukan pendataan yang kami dampingi ada satu kesan yang dapat membuat kami teringat dengan para anggota TIPP di Desa Sibuntuan Parpea ini yakni mereka tidak pernah membicarakan atau menanyakan masalah keuangan untuk pendataan tersebut.

Proses pengumpulan dan konsolidasi merupakan pembelajaran tersendiri yang didapat oleh tim pendataan. Tidak hanya sekedar mengenal lebih jauh permasalahan di tiap lokasi, tetapi menumbuhkan juga rasa empati dan kepedulian dikarenakan mereka tidak hanya melihat data tapi berupaya untuk memikirkan cara penyelesaian permasalahan yang dihadapi warga di tiap lokasi. Tim yang terbentuk tidak berpikir hanya untuk masing-masing lokasi RT atau dusunnya, tetapi juga melihat persoalan yang paling berat di lokasi desa mereka. Melakukan penyusunan baseline dengan sifat kerelawanan yang mereka miliki dan melakukan semua dengan hati, ditambah kepedulian dari pihak Pokja PKP Kabupaten dan pemerintah desa serta masyarakat itu sendiri, pada akhirnya mereka mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah disepakati di awal kegiatan. Pada saat melakukan pendataan anggota TIPP tetap mengikuti protokol kesehatan karena masih dalam kondisi Pandemi Covid-19, dengan tidak lepas memakai masker dan selalu menjaga jarak sesuai dengan Protokol Covid 19. Ketika pendataan baseline tim Pokja PKP juga turun langsung ke lapangan beserta dari Dinas PKP dan tim koordinator kota.

 

Hasil akhir dilakukan konsultasi pendataan permukiman kumuh atau data baseline dengan pemerintah daerah dan dilakukan juga penyepakatan profil kelurahan serta profil permukiman kumuh. Kegiatan tersebut dilakukan pada 12 Agustus 2021 di Aula Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) yang dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, tim pendamping, wakil dari BKM dan TIPP. Proses pendataan permukiman kumuh ini merupakan rangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu, namun partisipasi dan antusias warga baik TIPP, BKM, dan pemerintah desa telah membuktikan bahwa warga bisa berperan, tidak hanya saat menikmati hasil atau membangun infrastukturnya saja tetapi mulai dari awal perencanaan hingga permasalahan dan penyelesaian masalah yang terjadi benar-benar ditemukan dan disepakati oleh warga Kabupaten Humbang Hasundutan. [Sumut]

 

Penulis: Tim Knowledge Management Provinsi Sumatera Utara

Editor: Yanti Sri Miranti/Vhany Medina

Silakan sampaikan masukan dan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.

 

0 Komentar

Yang terkait