Beranda KM KM04 Livelihood Penataan Lingkungan dengan Pendekatan Livelihood di Pasar Caplek Kota Banjar

Penataan Lingkungan dengan Pendekatan Livelihood di Pasar Caplek Kota Banjar

Kotaku Knowledge Management Lesson Learned Livelihood Jawa Barat Pasar KPP Penataan Lingkungan Kumuh Comments (0) View (507)

Sekilas tentang Desa Waringinsari

Merujuk pada Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 56, bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan kata lain permukiman pada dasarnya adalah ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan dan penghidupan (livelihood).

 

Peningkatan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood), tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup hunian, sarana dan prasarana, serta sosial kemasyarakatan. Kotaku fokus kepada peningkatan akses terhadap infrastruktur permukiman dasar dan infrastruktur permukiman untuk menunjang aktivitas penghidupan masyarakat sedangkan upaya peningkatan ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan kolaborasi. Bagaimana upaya warga untuk meningkatkan ekonomi bersama Program Kotaku ini, kita akan belajar dari Desa Waringinsari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara geografis Desa Waringinsari berada di Kecamatan Langensari mempunyai luas 684,92 hektar, yang terdiri atas 8 Rukun Warga (RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT). Desa Waringinsari terdiri dari 4 dusun (Bantardawa, Ranca Bulus, Sukanagara dan Sampih) dengan jumlah penduduk sebanyak 7.882 jiwa, 2.398 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak 1.797 jiwa merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Wilayah Desa Waringinsari secara administrasi berbatasan dengan Desa Langensari untuk sebelah Barat, sebelah Timur dengan Desa Cintaratu, sebelah Selatan dengan Desa Tambakreja, dan sebelah Utara dengan Sungai Citanduy Kabupaten Cilacap. Secara topografi Desa Waringinsari terletak di ketinggian ± 16 meter di atas permukaan laut. Dengan karakteristik sebagai kawasan kepadatan rendah, fungsi kawasan permukiman, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan sebagian mata pencaharian secara umum sebagai petani. Potensi lahan perkebunan, pertanian dan memiliki potensi bencana banjir. Dalam arah kebijakan kotanya, berdasarkan arah pola ruang Kota Banjar, Desa Waringinsari merupakan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berupa rencana pengembangan pasar tradisional di Kecamatan Langensari. Desa Waringinsari sebagai kawasan strategis dari perspektif ekonomi di Kecamatan Langensari merupakan sub pusat agrobisnis.

 

Permasalahan dan potensi

Potensi usaha masyarakat Desa Waringinsari adalah pertanian (1.991 KK), peternakan (862 KK), perkebunan (380 KK), UKM (359 KK), jasa dan perdagangan (223 KK). Sehingga dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi yang paling dominan adalah jenis pencaharian pertanian, peternakan dan usaha kecil, menengah dan besar.   Adapun jenis usaha dari pertanian adalah jambu biji merah, pepaya, anggur, jagung dan belimbing madu berlokasi di RT 06 RW 02, RT 01-03 RW 04.  Kemudian untuk  peternakan  itu lingkupnya adalah desa bukan pada kawasan SK Kumuh. Selanjutnya untuk usaha kecil jenis usahanya adalah makanan hasil olahan dari pertanian seperti keripik ubi, keripik pisang berlokasi di RT 04 RW 01. Dari potensi usaha dominan yang ada, masyarakat membutuhkan prasarana dan sarana pendukung untuk penampungan dan pemasaran hasil usaha yang ada.

 

Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengacu pada draft POS Penyelenggaraan Infrastruktur BPM PPMK 2021 Program Kotaku, tahapan penyelenggaraan kegiatan terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan, sebagai berikut :

 

  • Tahap persiapan:
  1. Penyusunan Kebijakan  penyelenggaraan Kegiatan Infrastruktur BPM Livelihood 
  2. Penyusunan POS Penyelenggaraan Infrastruktur BPM Livelihood
  3. Sosialisasi tingkat kota / kabupaten
  4. Sosialisasi tingkat kota / kabupaten
  5. Coaching Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)

 

  • Tahap perencanaan:
  1. Penyiapan lahan
  2. Review RPLP
  3. Workshop penyepakatan rencana
  4. Pre-design (Rancangan awal)
  5. Konsultasi dengan Pemda
  6. Penyusunan DED
  7. Konsultasi dengan Pemda
  8. Penyusunan proposal kegiatan

 

  • Tahap pelaksanaan:
  1. Pengajuan pencairan dana
  2. Verifikasi
  3. Persetujuan pencairan dana
  4. Pencairan dana
  5. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur BPM Livelihood
  6. Pengawasan dan pengendalian
  7. Penyusunan laporan pertanggung-jawaban dan rencana pengelolaan

 

  • Tahap keberlanjutan:
  1. Serah terima pekerjaan
  2. Serah terima asset
  3. Pengelolaan usaha dan asset

 

Konsep perencanaan pengembangan Pasar Caplek

Konsep perencanaan “Pengembangan Pasar Caplek” sebagai tempat pemasaran hasil produk buah - buahan dan sayuran (belimbing, Pepaya California, dan lain-lain), sebagai tempat pendukung sarana agro wisata belimbing madu, sebagai tempat membuat merk lokal dan pembangunan shelter buah untuk penampungan dan pemilahan hasil pertanian Desa Waringinsari dan expose di perkebunan warga sebelum dipasarkan di Pasar Caplek.

Adapun visi dan misi pengembangan ekonomi, visinya yakni kehidupan yang sejahtera bagi anggota kelompok usaha yang ditopang  penghidupan berkelanjutan, tersedianya tempat  produksi dan sarana pemasaran yang memadai. Sedangkan misinya menjadikan “pasar tradisonal” yang akan memberikan kontribusi secara finansial terhadap penduduk lokal, sinkronisasi sarana pemasaran  dengan kegiatan agro wisata belimbing  yang terletak tidak jauh dari pasar tersebut. Kegiatan revitalisasi Pasar Caplek di RT.005/RW.003, Dusun Purwodadi sebagai sarana untuk meningkatkan penghidupan ekonomi masyarakat serta pemasaran produk agro di Desa Waringinsari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencana pembangunan shelter buah

  • Kegiatan Pembangunan shelter buah untuk penampungan dan pemilahan hasil pertanian Desa Waringinsari dan expose di perkebunan warga.
  • Pembangunan infrastruktur livelihood di Desa Waringinsari adalah pengembangan agro wisata belimbing melalui pembangunan shelter. Penentuan nama tersebut berdasarkan pemetaan atas kapasitas produksi penghasil buah belimbing ditunjang dengan data tingkat Kota Banjar.
  • Shelter agro wisata tidak tertutup pada satu jenis buah saja (belimbing madu), akan tetapi dapat berkembang pada produk buah-buahan lain yang menjadi khas Kota Banjar.

 

Proses penyepakatan revitalisasi Pasar Caplek

Pasar Caplek di Desa Waringinsari merupakan pusat pemasaran barang-barang kebutuhan masyarakat di wilayah sekitar, sehingga para pelaku usaha (pedagang) merupakan penduduk setempat. Pasar Caplek merupakan pasar tradisional yang dikelola oleh pihak Desa Waringinsari, mulai dioperasikan pada tahun 2007 sampai dengan sekarang.  Kondisi awal Pasar Caplek tidak layak pakai. Banyak rangka atap yang sudah lapuk, jika hujan dan angin kencang datang sangat membuat cemas para pedagang dan pembeli dalam beraktivitas.

 

Pada tahun 2020 melalui kegiatan peningkatan penghidupan berkelanjutan (Livelihood) Desa Waringinsari mendapatkan bantuan pemerintah yang kemudian BKM, TIPP dan kepala desa mendata ulang semua pedagang, jenis dagangannya dan sebaran pedagangnya. Dari hasil pendataan kembali dan dilihat dari hasil kajian potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Waringinsari maka BKM, kepala desa/aparat desa, TIPP dan penerima manfaat mengadakan rembug untuk merenovasi Pasar Caplek. Hasil rembug warga berjalan lancar dan semua peserta menyepakati kegiatan infrastruktur  livelihood dialokasikan untuk perbaikan Pasar Caplek.

 

Proses perencanaan

Kegiatan awal dalam rangka renovasi Pasar Caplek yang sudah disepakati melalui tahapan berikut:

  1. Penyiapan lahan; Pemerintah Daerah menyiapkan lahan dan dokumen terkait lahan yang akan dibangun dengan tujuan menjamin kepastian hukum bagi lahan yang akan dibangun infrastrukturnya.
  2. Review RPLP; penajaman visi dan RPK, pemeriksaan aspek livelihood dalam RPLP, penajaman kajian aspek livelihood, pemetaan pentagonal aset, pemetaan kapasitas produksi, pengamatan dan verifikasi lapangan, analisa hasil pemetaan swadaya, seleksi prioritas kegiatan, penyusunan Bussiness Plan kegiatan prioritas, melakukan identifikasi kesiapan lahan dan menginventarisir pengelolaan dampak sosial dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, lakukan penapisan potensi dampak lingkungan, identifikasi kebutuhan ijin lingkungan dengan tujuan untuk inventarisir kegiatan usaha masyarakat, mempertajam aspek penghidupan masyarakat, memperoleh kebutuhan kegiatan infrastruktur BPM livelihood dengan pendekatan atau metode yang sederhana.
  3. Workshop penyepakatan rencana menyiapkan paparan rencana kegiatan infrastruktur livelihood yang akan dibangun kegiatan, mengindetifikasi dinas/sektor terkait, mendapatkan masukan dari PIU Provinsi, meminta persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, memorandum program dan kegiatan di lokasi terpilih dengan tujuan mendapat masukan terhadap rencana yang sudah disusun, mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan, menyepakati kegiatan-kegiatan untuk kolaborasi.
  4. Pre-design (Rancangan awal) penyepakatan kembali produk dominan yang terpilih, penyepakatan kembali kebutuhan kegiatan infrastruktur BPM livelihood dengan mempertimbangkan permasalahan infrastruktur lingkungan yang masih menjadi persoalan di lingkungan KSM/pelaku usaha (data baseline numerik akhir), penyepakatan kembali lokasi kegiatan infrastruktur livelihood, melakukan analisa terhadap tapak lokasi, land use, sirkulasi, arah angin matahari dan lain-lain, melakukan analisa terhadap kebutuhan ruang, penyiapan rencana pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, penyiapan rencana pengelolaan kegiatan, konsultasi dan rembug warga, pekerjaan infrastruktur. Dengan tujuan menyampaikan visi atau misi arah pengembangan ekonomi yang ada di kota/kabupaten hasil analisa, menyampaikan gambaran umum kelurahan, data baseline numerik akhir dan gambaran usaha dominan. Unggulan kelurahan hasil PS dan hasil kajian pentagonal asset, menyampikan kesiapan lahan, menyepakati ide dan gagasan /konsep desain infrastruktur yang akan dibangun, merumuskan desain untuk pelaksanaan kegiatan, menyusun tahapan pekerjaan dalam desain dan merancang desain arsitektur yang akan dibangun, menentukan paket kegiatan.
  5. Konsultasi dengan pemda; menyiapkan paparan pra desain kegiatan, mengindetifikasi dinas/sektor terkait, melakukan konsultasi dengan pemda, meminta persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan, memorandum program dan kegiatan di lokasi terpilih. Tujuan konsultasi dengan pemda mendapat masukan terhadap pra desain yang sudah disusun, mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan, menyepakti kegiatan-kegiatan untuk kolaborasi.
  6. Penyusunan DED melakukan survei teknis untuk mendapatkan data kondisi lapangan, data calon pekerja dan data harga bahan material dan upah, melakukan penggambaran DED mulai dari denah, tampak, potongan dan detail sesuai infrastruktur yang akan dibangun, melakukan perhitungan volume setiap item pekerjaan berdasarkan gambar yang ada, melakukan perhitungan teknis terhadap rencana desain konstruksi dari infrastruktur yang akan dibangun, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyusun rencana kerja dan syarat- syarat (termasuk rencana pengelolaan dampak lingkungan dan manajemen K3), menentukan KSM yang akan melaksanakan kegiatan infrastruktur, membuat jadwal pelaksanaan, menyiapkan data pendukung untuk mengurus ijin SPPL ke dinas terkait. Adapun tujuan nya merumuskan DED, RAB dan RKS pekerjaan, menyusun rencana kerja KSM dan rencana pengelolaan dan pemeliharaan, menyusun dokumen SPPL.
  7. Konsultasi dengan pemda menyiapkan paparan DED kegiatan, mengindetifikasi dinas/sektor terkait, melakukan konsultasi dengan pemda, meminta persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan dilakukannya konsultasi dengan pemda; mendapat masukan terhadap DED yang sudah disusun, mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan, menyepakti kegiatan-kegiatan untuk kolaborasi.
  8. Penyusunan proposal kegiatan tujuannya adalah tersusun dokumen proposal sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur livelihood.

 

Proses pelaksanaan

Seperti halnya tahap perencanaan, dalam penyelenggaraan infrastruktur BPM PPMK tersebut, beberapa tahapan dilalui oleh BKM dan KSM yaitu sebagai berikut:

  1. Pengajuan pencairan dana, menyusun dokumen kontrak antara BKM dengan PPK, menyusun berkas pencairan sesuai tahapannya. Tujuannya untuk mendapatkan dokumen kontrak antara BKM dan PPK, menyiapkan dokumen pemberkasan pencairan.
  2. Verifikasi BKM menyerahkan dokumen kepada tim fasilitator, tim fasilitator menyerahkan dokumen usulan ke korkot dan OC untuk diverifikasi, tim korkot menyerahkan dokumen usulan untuk diverifikasi oleh PPK provinsi dengan tujuan, memastikan bahwa dokumen usulan sesuai dengan kebutuhan, memastikan bahwa dokumen usulan sesuai dengan ketentuan.
  3. Persetujuan pencairan dana; verifikasi proposal rencana kerja KSM, menyusun dokumen kontrak antara BKM dengan KSM (SPPDL). Tujuannya untuk mendapatkan legalitas perjanjian antara BKM dengan KSM.
  4. Pencairan dana menyerahkan dokumen pencairan ke KPPN, pencairan dana DIPA BPM ke rekening BKM/LKM dengan tujuan dana DIPA cair ke rekening BKM Mendapatkan legalitas perjanjian antara BKM dengan KSM, pelaksanaan pembangunan infrastruktur BPM livelihood, dana cair dari rekening BKM ke rekening KSM 2 tahap 70% dan 30%, menyiapkan bahan untuk pelaksanaan MP2K, melaksanakan kegiatan MP2K, menyiapkan bahan dan lokasi untuk kegiatan OJT, melaksanakan kegiatan OJT, melaksanakan kegiatan infrastruktur sesuai tahapan dan item kegiatan yang terdapat dalam kontrak SPPDL, melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan sosial. Adapun tujuannya melaksanakan kegiatan MP2K dan OJT, membangun infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan sosial masyarakat.
  5. Pengawasan dan pengendalian OC/OSP/korkot menyusun langkah-langkah untuk pembinaan dan pengawasan kegiatan di lokasi yang sudah dilakukan, bersama dengan PIU provinsi dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin khususnya oleh dinas atau sektor terkait, secara rutin memasukan agenda pembinaan dan pengawasan tersebut kedalam APBD, melakukan kolaborasi program dan kegiatan secara berkelanjutan di lokasi terpilih. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan baik dan tidak ada penyimpangan.
  6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan rencana pengelolaan KSM menyusun laporan kegiatan KSM menyusun laporan keuangan, KSM menyusun rencana pengelolaan. Tujuannya agar terbangun transparansi dan akuntabilitas dan tersusunnya rencana pengelolaan aset.

 

Peran BKM, TIPP dan lurah

Peran BKM untuk kelancaran pembangunan Pasar Caplek diantaranya rutin mengadakan koordinasi dengan pemerintah desa, memfasilitasi pembentukan KSM, pembentukan tim pengadaan dan pemberkasan pencairan dana BPM livelihood. Peran TIPP membantu dalam perencanaan secara partisipasi yaitu mengadakan pendataan ulang data penerima manfaat sesuai dengan data baseline dan dokumen RPLP. Sedangkan, kepala desa sesuai dengan perannya sebagai nakhoda dalam Program Kotaku, membantu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi, memfasilitasi rembug-rembug warga terkait pembangunan Pasar Caplek termasuk dalam menyiapkan lahannya.

 

Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi dan studi Infrastructure Community Driven Development (ICDD) terhadap kegiatan peningkatan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood), menyatakan bahwa kegiatan PPMK berpotensi berkelanjutan karena faktor dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks kolaborasi peningkatan penghidupan masyarakat perlu dilakukan pembagian peran sebagaimana termuat pada Prosesdur Operasional Standar (POS) Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM)  Program Kotaku peningkatan penghidupan berkelanjutan (Livelihood) yaitu sebagai berikut pemerintah daerah berperan untuk secara intensif memfasilitasi aset keuangan/modal dan aset sosial dari kegiatan penghidupan berkelanjutan di tingkat kelurahan dan kota.

 

Pemerintah Daerah akan bertanggungjawab dalam memfasilitasi dan mendukung kegiatan penghidupan berkelanjutan terutama dalam pembiayaan atau aset ekonomi serta aset sosial. Pemda akan mendukung lembaga masyarakat di tingkat kota dan kelurahan, memfasilitasi manajemen usaha kecil, memfasilitasi aset pembiayaan atau modal untuk usaha kecil dan lain-lain, masyarakat berperan menyediakan dan mengembangkan aset manusia, aset sosial dan aset keuangan/modal dari kegiatan penghidupan berkelanjutan di tingkat kelurahan dan kota. Komunitas, melalui KSM/BKM dan BDC berkontribusi untuk memfasilitasi kegiatan penghidupan berkelanjutan terutama dalam aset manusia, aset sosial dan aset ekonomi dari kerangka kerja penghidupan berkelanjutan. Masyarakat akan diberikan pelatihan vokasional, pengorganisasian masyarakat (KSM, BKM dan BDC), peningkatan kapasitas bisnis dengan memanfaatkan dana mengendap (idle money) atas dana pinjaman bergulir dan NSUP akan mendukung pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan penghidupan berkelanjutan. NSUP akan mendukung pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan penghidupan berkelanjutan melalui fasilitasi dan stimulan untuk infrastruktur livelihood yang berdampak pada peningkatan ekonomi (aset fisik) dan memfasilitasi potensi lokal (aset sumber daya alam).

 

Perubahan dulu dan kini

Kondisi awal Pasar Caplek sudah tidak layak pakai. Banyak rangka atap yang sudah lapuk, jika hujan dan angin kencang datang sangat membuat cemas para pedagang dan pembeli dalam beraktivitas. Kondisi saat ini Pasar Caplek yang berdiri ditanah milik desa seluas 23 x 12,5 m² lokasi di Dusun Purwodasi RT.005/ RW.003, bangunan pasar terdiri dari 2 lantai dengan luas  23 x 10 m² dengan bangunan yang kokoh dan lantai keramik. Sedangkan shelter buah sebelum dibangun hanyalah ruang kosong dan ada bangunan semi permanen, saat ini telah berdiri bangunan permanen yang kokoh.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialisasi pengelola dan pedagang Pasar Caplek untuk pemanfaatan dan pemeliharaan

Sosialisasi pengelola dan pedagang Pasar Caplek dilaksanakan pada Selasa, 10 Agustus 2021. Di sini, diinformasikan tentang KPP Waringinsari sebagai pengelola resmi Pasar Caplek dan Shelter buah kepada para pedagang. Adapun saat ini Pemdes Waringinsari akan mengeluarkan Perdes Pengelola Pasar Caplek dan shelter buah. Selain itu, telah dilakukan kesepakatan mengenai Aturan Bersama (AB) untuk para pedagang. Diantaranya kesepakatan mengenai sistem sewa jongko di pasar. Dimana, tarif sewa meja dengan ukuran 120 cm = Rp 3000 / pasaran, meja ukuran 150 cm = Rp 5000 / pasaran, meja ukuran > 150 cm = Rp 7000 / pasaran dan untuk pedagang angkringan dan tukang buah yang berada di luar pasar (tempat parkir) = Rp 3000 / pasaran.

 

Pemanfaatan Pasar Caplek dan shelter buah

Pembeli yang didominasi ibu-ibu asyik bertransaksi dengan penjual dan sekali-sekali terdengar saling beradu harga terhadap barang yang dijual, mulai kamis 25 Februari 2021 pasar rakyat yang dikenal dengan Pasar Caplek di Desa Waringinsari Kota Banjar mulai beroperasi lagi setelah sekitar 3 bulan para pedagang mengungsi dan berdagang di sekitar pasar karena pasar tersebut direvitalisasi melalui intervensi BPM Program Kotaku tahun 2020 sebesar Rp 800 juta dan swadaya Rp 133,4 Juta. Penerima manfaat langsung atau para pedagang yang tercatat dari revitalisasi pasar tersebut sekitar 25 KK terdiri dari Laki-laki 16 orang dan perempuan 9 orang. Bila melihat 3 bulan ke belakang pasar itu sungguh sangat berbeda tampilannya, dulu pasar tersebut hanyalah jajaran meja seadanya dengan kondisi yang jauh dari kata layak untuk sebagai pasar. Harapan besar terlihat dari masyarakat terutama pedagang, agar perekonomian masyarakat di Desa Waringinsari dapat menggeliat karena pasar yang layak telah berada dekat disekitar mereka.

Untuk pengelolaan pasar tersebut sejak awal telah dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Waringsari Nomor 42 Tahun 2019 dan akan dilakukan pengecekan kembali untuk mendapat SK Kepala Desa baru sesuai dengan konsep pengelolaan yang baru. Shelter buah sampai saat ini digunakan hanya untuk penampungan dan pemilahan hasil pertanian sebelum dipasarkan ke Pasar Caplek maupun dijual ke pengepul hasil pertanian sesuai dengan musim panen. Shelter buah juga berfungsi untuk expose hasil pertanian. Selain itu dilakukan pemanfaatan lahan disekitar shelter buah dengan melakukan pengolahan lahan kosong untuk budidaya cabai melalui kolaborasi dengan petani setempat dan Desa Waringinsari.

 

 

 

 

 

 

 

Penutup

Desa Waringinsari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat merupakan desa agro wisata yang memiliki  potensi usaha masyarakat di bidang pertanian, peternakan, Usaha Kecil Menengah (UKM). Dari potensi usaha dominan yang ada, masyarakat membutuhkan prasarana dan sarana pendukung untuk penampungan dan pemasaran hasil usaha yang ada. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Waringinsari Kota Banjar Provinsi Jawa Barat di masa pandemi, melalui Program Kotaku fokus kepada peningkatan akses terhadap infrastruktur permukiman dasar dan infrastruktur permukiman untuk menunjang aktivitas penghidupan masyarakat sedangkan upaya peningkatan ekonomi masyarakat dilaksanakan dengan kolaborasi.

Hasil rembug warga menyepakati kegiatan infrastruktur livelihood dialokasikan untuk perbaikan Pasar Caplek. Dengan dilakukan revitalisasi Pasar Caplek yang merupakan pusat pemasaran barang-barang kebutuhan masyarakat Desa Waringonsari dan dibangunnya shelter buah yang berfungsi untuk expose hasil pertanian (penampungan dan pemilahan hasil pertanian) sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat dan juga para pedagang di Desa Waringinsari. Harapan besar terlihat dari masyarakat terutama pedagang, agar perekonomian masyarakat di Desa Waringinsari semakin menggeliat.

 

Penulis: Tim Knowledge Management Provinsi Jawa Barat

Editor: Beni Heryana/Vhany Medina

 

Referensi:

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  • Draft POS Penyelenggaraan Infrastruktur BPM PPMK 2021

0 Komentar

Yang terkait